Potensi Pilgub Jateng Tanpa Calon Petahana, akan Lebih Sengit?

tirto.id - Suksesi pada 2024 tidak hanya untuk anggota legislatif, senator, dan presiden-wakil presiden. Namun juga ada pemilihan kepala daerah meski jadwalnya berbeda. Pileg dan pilpres akan digelar pada 14 Februari 2024, sementara pilkada dijadwalkan digelar pada 27 November 2024.

Meski pilkada digelar setelah pileg dan pilpres selesai, tapi pengkondisian menuju pemilihan kepala daerah serentak juga tak kalah sengitnya. Sebab, partai politik tentu tak mau ketinggalan momentum memanfaatkan peluang mengantarkan calonnya sebagai pemenang.

Menariknya, dari ratusan daerah yang akan menggelar pilkada serentak, terdapat banyak daerah yang kemungkinan besar tidak akan ada calon incumbent atau petahana. Salah satunya adalah Jawa Tengah.

Hal itu karena Gubernur Jawa Tengah saat ini, Ganjar Pranowo sudah dua periode sebagai kepala daerah. Kader PDI Perjuangan itu tidak bisa lagi maju karena regulasi membatasai hanya dua periode saja. Periode pertama 2013-2018 bersama Heru Sudjatmoko dan periode 2018-2023 berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen.

Sementara itu, Taj Yasin sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah saat ini, justru akan maju sebagai calon senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Jateng. KPU Jawa Tengah juga membenarkan bahwa Taj Yasin mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD.

“Setelah kami teliti dan hitung, hasilnya memenuhi batas minimal dukungan dan sebaran,” kata Ketua KPU Provinsi Jateng, Paulus Widiyantoro di Semarang sebagaimana dikutip dari Antara.

KPU Jateng kini tengah melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas pendaftaran bakal calon anggota DPD RI pada Pemilu 2024.

Potensi kekosongan calon petahana di Pilgub Jateng ini, tentu akan semakin membuat Jawa Tengah hampir sama kondisinya dengan pemerintah pusat di mana Presiden Joko Widodo tidak akan maju dalam Pemilu 2024 karena sudah dua periode, sementara Wapres Ma'ruf Amin diprediksi tidak maju lagi.

Pertarungan Diprediksi Sengit & Siapa Kandidat Kuat?

Lembaga Survei Charta Politica sempat berupaya merekam kandidat bakal calon Gubernur Jawa Tengah ideal pengganti Ganjar Pranowo periode survei 20-27 September 2022. Hasilnya, selain Taj Yasin yang notabene masih menjabat wagub, muncul nama lain seperti Gibran Rakabuming Raka.

Dalam survei Charta Politica, elektabilitas putra sulung Presiden Joko Widodo cum Wali Kota Surakarta itu justru menempati poisis teratas, yaitu 37,7 persen suara. Sementara Taj Yasin di urutan kedua dengan angka 12,5 persen.

Di luar dua nama di atas, muncul juga nama eks Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (7,7 persen) –saat ini menjabat ketua LKPP--, eks Wali Kota Solo FX Rudyatmo (4,7 persen), dan Ahmad Husein (3,7 persen). Sedangkan mantan pesaing Ganjar di Pilgub Jateng 2018, yaitu Sudirman Said hanya memiliki elektabilitas 3,1 persen.

Nama-nama yang muncul dalam survei Charta Politika di atas, rerata adalah kader PDIP. Sedangkan nama di luar PDIP yang punya elektabilitas cukup meyakinkan hanya Taj Yasin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara Sudirman Said hanya 3,1 persen.

Analis politik dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin mengaku belum mengetahui pasti soal tokoh potensial yang layak menjadi pengganti Ganjar. Akan tetapi, posisi Jawa Tengah sebagai lumbung suara PDIP, kata dia, tentu diduga kuat akan kembali diisi kader PDIP.

Permasalahan adalah, kata Alvin, siapa yang akan ditunjuk oleh Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri sebagai suksesi Ganjar di Jateng.

“Melihat sepak terjang Ganjar, Ketum PDIP barangkali akan lebih hati-hati menempatkan kadernya. Nama seperti Djarot [Syaiful Hidayat] bisa saja masuk [jadi kandidat] mengisi jabatan tersebut,” kata Alvin kepada Tirto, Jumat (6/1/2023).

Alvin menilai, Djarot punya peluang karena memiliki rekam jejak dari DKI dan beberapa daerah lainnya. Ia juga tidak ada catatan “bandel” dari arahan partai sehingga potensial untuk menjadi bakal calon gubernur Jawa Tengah yang akan dicalonkan PDIP.

Selain itu, Alvin masih ragu PDIP akan mengusung kader berbasis hasil survei. Ia mengingatkan popularitas bukan sebagai pertimbangan tunggal bagi Megawati dalam mengusung kandidat. Ia menegaskan Megawati mencari kader yang patuh karena ia pasti berhitung agar tidak ada kegaduhan di masa depan.

“Terlepas dari baik buruknya kader yang patuh, tentu PDIP tidak mau kader yang menduduki kursi gubernur Jateng ini menimbulkan kegaduhan internal,” kata Alvin.

Alvin menambahkan, “Kalau nama seperti Gibran memang populer, dan Gibran juga kader PDIP. Namun, saya melihat Megawati membutuhkan kader-kader yang secara loyalitas sudah teruji. Saya kira bukan persaingan tokoh, apalagi popularitas. Pengganti Ganjar adalah kader yang dianggap loyal oleh megawati.”

Alvin pun belum melihat kandidat kompetitor selain dari kader PDIP yang bisa memimpin Jawa Tengah. “Kalau di luar PDIP tampaknya belum ada ya,” kata Alvin.

Sementara itu, analis politik dari Indostrategi, Arif Nurul Imam menilai, PDIP masih faktor besar dalam perebutan kursi gubernur Jawa Tengah. Ia beralasan, Jawa Tengah adalah lumbung suara PDIP dalam pemilu.

Hal ini terlihat dari bagaimana angka elektabilitas Ganjar yang rendah saat hendak maju di periode pertama kepemimpinan Jawa Tengah. Siapa sangka Ganjar malah dua periode di Jateng setelah diusung PDIP.

“Saya kira 2024 masih internal PDIP, kader-kader internal ada FX Rudy, ada Hendrar Prihadi, Gibran dan lainnya. Kalau kemungkinan siapa yang didorong, tentu yang mendapat rekomendasi dari DPP atau khususnya Megawati Soekarnoputri,” kata Imam.

Imam menilai, ada dua kader yang berpeluang untuk mendapatkan tiket, yakni Gibran dan Rudy. “FX Rudy dan Gibran saya kira potensi untuk mendapat rekomendasi dari DPP PDIP karena kalau FX Rudy punya kedekatan dengan Megawati, Gibran anak Jokowi,” kata Imam.

Menurut Imam, partai lain seperti Golkar, PKB maupun Gerindra mungkin bisa menggoyang dominasi PDIP di Jawa Tengah. Akan tetapi, kans itu kecil karena kuatnya posisi PDIP di Jateng.

“[Kalau Taj] Yasin maju saya kira potensial karena elektabilitasnya tinggi, tetapi kalau kemudian memilih DPD, berarti dia berkalkulasi soal potensi kemenangan tadi,” kata Imam.