tirto.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah dilanda banjir besar pada malam pergantian tahun baru 2023 atau Sabtu (31/12/2022). Banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi melanda wilayah tersebut selama dua hari.
Banjir di Pantura Jateng itu meliputi Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, hingga Kabupaten Grobogan.
Akibat banjir tersebut, dua korban tewas karena tenggelam saat menaiki sampan di genangan banjir di areal persawahan di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
“Kedua korban ditemukan mengambang hari ini (3/1/2023) sekitar pukul 05.00 WIB,” kata Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus, Munaji seperti dilansir Antara, Selasa (4/1/2023).
Selain itu, tiga orang ditemukan tewas akibat tersetrum karena ada kabel terputus yang posisinya terendam banjir. Para korban meninggal berada di dua lokasi berbeda, yakni Jalan Kapas dan Kawasan Industri Terboyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
Selain itu, BNPB mengatakan sebanyak 3.576 jiwa dan 455 Kepala Keluarga (KK) mengungsi akibat banjir yang melanda Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu (31/12/2022).
Banjir juga melumpuhkan transportasi umum. Di Stasiun Semarang Tawang, perjalanan sejumlah kereta api bahkan dibatalkan dan beberapa harus memutar untuk menghindari banjir itu. Lalu Terminal Jati Kudus lumpuh sejak 31 Desember 2022.
Perlu Perbaiki Ekosistem Pesisir Laut
Direktur Eksekutif Walhi Jateng, Fahmi Bastian mengatakan, banjir di wilayah Pantura sudah seperti agenda tahunan yang terus berulang. Banjir rob di Pantura pernah terjadi pada Februari 2021. Kemudian peristiwa banjir rob dan tanggul jebol di pesisir Kota Semarang sudah terjadi sebanyak dua kali pada 2022 ini.
Tanggul jebol yang pertama terjadi pada 23 Mei 2022 di daerah Tambak Mulyo dan yang kedua baru saja terjadi pada 30 Desember 2022 di kawasan Pantai Marina. Dalam kurun waktu kurang lebih 7 bulan, lokasi yang berjarak kurang lebih 4,5 kilometer itu sama-sama mengalami tanggul jebol akibat terjangan ombak yang kuat.
Menurutnya, pemerintah seakan tidak pernah belajar dari bencana-bencana yang telah terjadi sebelumnya. Pembangunan kawasan industri dan infrastruktur di daerah pesisir dan alih fungsi lahan di daerah resapan air di Semarang bagian atas justru semakin masif dilakukan.
Ia menuturkan, semakin besar industri yang dibangun, maka semakin banyak penggunaan air tanah. Dengan beban bangunan dari industri dan penggunaan air tanah, penurunan muka tanah dan ruang terbuka hijau (RTH) untuk meresap air semakin minim.
“Jadi sebenarnya Jateng, Semarang mengenai mitigasi bencana ini, tapi tidak diimbangi bagaimana soal peruntukan ruangnya, bagaimana mau menambah RTH, secara fungsi ekologisnya dia menjadi fungsi resapan air," kata Fahmi kepada Tirto, Rabu (4/1/2023).
Ditambah lagi dengan pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD) yang merelokasi 46 hektar lahan mangrove yang seharusnya bisa menahan banjir rob terjadi. Pembangunan kawasan industri dan infrastruktur pendukungnya telah dan akan menghilangkan ekosistem mangrove di titik pembangunan dan sekitarnya.
“Padahal, ekosistem mangrove memiliki peranan yang penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi krisis iklim," ujarnya.
Selanjutnya, alih fungsi daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan seperti pusat perbelanjaan, permukiman, perguruan tinggi di Semarang bagian atas menyebabkan air hujan yang turun langsung mengalir ke Semarang bagian bawah.
“Air tadi juga membawa tanah akibat dari erosi dari hulu sungai hingga ke hilirnya. Akibatnya, terjadilah sedimentasi dan pendangkalan sungai,” kata dia.
Berkurangnya daerah resapan air dan kapasitas sungai untuk menampung air hujan inilah, kata Fahmi, yang kemudian sejauh pengamatan mereka menjadi dua dari banyak faktor penyebab terjadinya banjir di Kota Semarang.
“Pemerintah terlalu sibuk pada urusan pertumbuhan ekonomi untuk segelintir orang, sampai lupa bahwa bencana sudah sampai seleher," tegas dia.
Agar dapat mencegah terjadinya banjir yang terus terus berulang di Pantura, Walhi Jateng meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki ekosistem pesisir dan perencanaan ekologis. Sebab, menurutnya perencanaan ekosistem di wilayah pesisir Pantura Jateng amburadul.
Ia meminta deforestasi hutan mangrove seperti yang dilakukan untuk membangun TTLSD harus dicegah. Lalu, mangrove yang rusak harus segera direstorasi sebagaimana Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah.
“Mangrove ini, kan, tiga sampai lima tahun bisa jadi benteng dan tanggul alami untuk menahan banjir rob. Proses-proses ini harus dipikirkan," ujarnya.
Kemudian ia juga meminta agar perbaikan di kawasan Pantura Jawa Tengah wajib mengedepankan tata ruang hijau. "Wilayah pesisir perlu dilakukan budidaya dan dilakukan fungsi ekologi,” kata dia.
Sementara itu, Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Jateng, Iqbal Alma mengatakan, jebolnya tanggul dan banjir rob yang terjadi di Pantura menandakan bahwa kerusakan lingkungan di Pantura, khususnya kawasan pesisir Kota Semarang sudah sangat mengkhawatirkan.
Ia menuturkan banjir sudah menjadi agenda tahunan, bahkan bulanan di Kota Semarang. Entah itu air yang berasal dari rob atau kenaikan air laut atau hujan. Lokasi terjadinya pun juga tidak banyak berubah dan cenderung bertambah seiring tingginya intensitas rob dan hujan.
Krisis iklim yang kian memburuk dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, gelombang besar, angin kencang, longsor, dan lainnya meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas.
"Melihat pada bencana yang terjadi membuktikan bahwa upaya mitigasi krisis iklim di Semarang masih minim," kata Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Rabu (4/1/2023).
Peta dan Dampak Banjir di Pantura, Jawa Tengah
Berdasarkan laporan BPBD Jawa Tengah, banjir di Kabupaten Tegal terjadi di Dukuh Kasemen, RW 08 dan RW 09 Desa Sukareja. Rumah yang terdampak banjir ada sebanyak 50 unit yang ditinggali oleh 300 jiwa. Tinggi muka air (TMA) banjir tersebut antara 50-75 sentimeter.
Kemudian banjir di Kabupaten Pekalongan telah merendam enam desa di Kecamatan Tirto, enam desa di Kecamatan Siwalan, dua desa di Kecamatan Buaran, serta dua desa di Kecamatan Wonokerto.
Di Kota Pekalongan, banjir merendam enam kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara, empat kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat, dan empat kelurahan di Kecamatan Pekalongan Timur.
Akibat banjir tersebut, sebanyak 279 jiwa mengungsi di beberapa titik di Kota Pekalongan yang meliputi 186 jiwa di Aula Kelurahan Kecamatan Barat, 50 jiwa di TPW Al Hikmah Tirto, lima jiwa di Masjid Al-Ikhlas Tirto, 11 jiwa di Aula Kecamatan Timur, 10 jiwa di Arrobitoh Klego, enam jiwa di SD Klego, lima jiwa di Musala Al-Ikhlas Poncol, dan enam jiwa di Musala Bani Ilyas.
Selanjutnya banjir di Kabupaten Kendal telah berdampak di tujuh desa di Kecamatan Kendal, lima desa di Kecamatan Brangsong, tujuh desa di Kecamatan Kaliwungu, enam desa di Kecamatan Patebon, tiga desa di Kecamatan Pegandon, tiga desa di Kecamatan Cepiring, dua desa di Kecamatan Rowosari, satu desa di Kecamatan Weleri, dan satu desa di Kecamatan Kaliwungu Selatan.
Sebanyak 281 jiwa terpaksa mengungsi akibat terdampak banjir tersebut, dengan rincian 14 jiwa mengungsi di Masjid Baitul Muttaqin, 12 jiwa di MTS NU Al Hidayah di Desa Kebonadem, 100 jiwa di Masjid Jami Baitussyukur di Desa Kumpulrejo, 55 jiwa di Musala Baitul Mu’minin Desa Brangsong, dan sisanya di rumah tetangga masing-masing.
Kemudian, banjir di Kota Semarang merendam beberapa titik di Kecamatan Tugu, Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Semarang Timur. Banjir ini menyebabkan Stasiun Besar Tawang terendam, sehingga mengakibatkan adanya kendala pada perjalanan kereta api.
Lalu banjir di Kabupaten Demak berdampak pada Kelurahan Betokan di Kecamatan Demak, Desa Kalisari, Desa Banjarsari dan Desa Sidorejo di Kecamatan Sayung, Desa Batu di Kecamatan Karangtengah, Desa Wonoagung dan Desa Wonowoso di Kecamatan Karangawen, Desa Sumberejo di Kecamatan Bonang, Desa Wonorejo, Desa Cangkring dan Desa Cangkring Rembang di Kecamatan Karanganyar. TMA di wilayah yang terdampak banjir terpantau hingga 50 cm, baik di jalan raya maupun yang sudah masuk ke rumah warga.
BPBD Jateng mengatakan banjir di Kabupaten Kudus terpantau di Desa Jati Wetan, Desa Tanjung Karang dan Desa Jati Kulon di Kecamatan Jati, Desa Setrokalangan di Kecamatan Kaliwungu, Desa Termulus, Desa Mejobo dan Desa Kesambi di Kecamatan Mejobo. Terdapat pengungsian sebanyak 115 jiwa atas banjir tersebut.
Sementara itu, banjir di wilayah Kabupaten Pati berdampak pada enam desa di Kecamatan Gabus, tujuh desa di Kecamatan Juwana, dua desa di Kecamatan Jakenan, enam desa di Kecamatan Pati, tujuh desa di Kecamatan Kayen, empat desa di Kecamatan Sukolilo, tiga desa di Kecamatan Dukuseti, dan beberapa wilayah di Kecamatan Tayu serta Kecamatan Cluwak.
Terkahir, banjir juga melanda Kabupaten Grobogan, dengan wilayah yang terdampak meliputi Kelurahan Grobogan, Desa Tanggungharjo dan Desa Putatsari di Kecamatan Grobogan, serta Desa Klambu di Kecamatan Klambu dan Desa Tarub di Kecamatan Tawangharjo.
Upaya Pemerintah Tangani Banjir
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, sebagai langkah penangana darurat, BPBD setempat telah menurunkan peralatan seperti pompa penyedot air dan perahu karet untuk melakukan evakuasi.
“BPBD bersama relawan juga telah mendirikan dapur umum dan posko bantuan untuk memenuhi kebutugan dasar warga yang terdampak bencana banjir," kata Muhari melalui keterangan tertulis, Senin (2/1/2023).
Pada waktu yang sama, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta kepada Pemprov Jateng untuk menjadikan kejadian bencana kali ini sebagai momentum, guna melakukan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.
“Setelah masa tanggap darurat ini selesai, kepala daerah segera susun kebutuhan prioritas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, apa yang mau dibangun, apa yang diperlukan sehingga ketika terjadi lagi hujan dengan intensitas tinggi di masa mendatang, kejadian seperti ini tidak akan terulang,” kata Suharyanto melalui keterangan tertulis.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menyampaikan, puncak musim hujan di Provinsi Jateng bakal terjadi pada Januari-Februari 2023. Selain hujan, wilayah Provinsi Jateng juga berpotensi mengalami gelombang tinggi dan angin.
Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan penambahan kapasitas pompa dan pintu air dalam rangka penanganan banjir di Semarang, Jawa Tengah.
Sebagai penanganan jangka pendek, Kementerian PUPR pada Selasa ini sudah mendatangkan pompa dari berbagai wilayah untuk menyedot dan menyalurkan air genangan ke laut.
Sementara untuk penanganan jangka panjang, dia mengatakan akan menambah jumlah pintu air di Rumah Pompa Kali Tenggang dan Rumah Pompa Kali Sringin.
“Jadi nanti penanganannya di Rumah Pompa Sringin akan ditambah delapan pintu, bukan pompanya. Untuk di Tenggang ada enam pintu, ini sudah kita pesan pintunya dan akan dipasang," kata Basuki dikutip dari Antara, Rabu (4/1/2023).
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
