Perlukah Ketahanan Pangan Dibandingkan dengan Pasar Modal?

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan pondasi dari terwujudnya stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Karena itu, dia berpesan kepada masyarakat agar tidak perlu mengkhawatirkan naik atau turunnya harga saham, jika produksi dan pasokan pangan di Indonesia aman dan terkendali.

“Kalau pangan kita aman, negara aman. Nggak usah takut saham naik atau turun. Bapak punya saham? Nggak? Nggak punya saham, Bapak?” katanya di hadapan para petani yang hadir dalam peluncuran program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025).

Meski begitu, Prabowo menilai, para investor di pasar modal telah berjasa turut mendorong perekonomian nasional. Namun, Indonesia bisa benar-benar menjadi negara kaya karena mampu memproduksi berbagai bahan pangan sendiri.

“Yang punya saham, saya mengerti Anda juga berjasa. Tapi, selama kita bisa produksi pangan, negara kita aman. Nggak usah khawatir. Negara kita kuat, negara kita kaya,” imbuh dia.

Selain itu, saat ini yang penting untuk dilakukan adalah memeratakan kesejahteraan masyarakat. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku tak ingin jika kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir orang saja.

Prabowo ingin, kekayaan negara dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali petani yang menurutnya paling berjasa dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Karenanya, Prabowo ingin agar perhatian bangsa lebih diarahkan pada kemampuan produksi pangan secara berkelanjutan, alih-alih hanya tertuju ke pasar modal.

“Yang sekarang penting adalah pemerataan kekayaan tidak boleh terpusat di segelintir orang. Kekayaan rakyat, kekayaan bangsa harus dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

Analis pasar modal dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, tidak bisa menilai apakah pernyataan yang diucapkan orang nomor satu di Indonesia itu cuma humor alias bahan candaan atau serius. Tapi yang perlu diingat, tak semestinya seorang kepala negara dengan mudahnya mengeluarkan pernyataan sembarangan.

Sebab, pernyataan Presiden akan sangat mempengaruhi pandangan investor pasar modal dalam bertransaksi. Beruntung, mengutip RTI Business, pada perdagangan Kamis (24/4/2025), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka pada posisi 6.671,06 dan naik 0,63 persen atau 41,62 poin menjadi 6.676,00 14 menit setelahnya. Namun, sore harinya reli harga saham berbalik arah, dengan ditutup merah ke level 6.613,47.

“Ini kejadian yang ketiga. Bagi Prabowo, kejadian yang ketiga, ini harus diperhatikan. Artinya, apa? Kalau saya bilang, sudah warning ini, sudah merah ini bahasanya. Karena dari kemarin itu kan sudah kemudian merasa bahwa setelah harga saham jatuh, kemudian (mengakui) komunikasi (di Kabinet Merah Putih) kurang, dengan pemimpin-pemimpin media dia menjelaskan. Nah, ini kejadian lagi,” kata Ibrahim, saat dihubungi Tirto, Jumat (25/4/2025).

Sebelumnya, tak lama setelah IHSG anjlok hampir 7 persen, hingga membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara sesi I perdagangan Selasa (18/3/2025), Prabowo juga mengeluarkan pernyataan serupa. Harga saham boleh naik turun, tapi yang paling utama pangan aman.

“Mungkin harga cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu, mungkin sekarang sudah mulai turun. Jadi kita bersyukur semua pihak yang bekerja keras. Saya mau ucapkan terima kasih semua pihak di bidang pangan yang mendorong hal ini. Pangan adalah yang paling utama, harga saham boleh naik turun, pangan aman negara aman," kata dia, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Tak kalah menggemparkan, pada Desember lalu, Prabowo juga sempat mengeluarkan pernyataan bahwa bagi rakyat kecil atau masyarakat berpendapatan rendah (MBR), investasi saham sama seperti berjudi. Sebab, alih-alih investor ritel atau perorangan yang akan mendapat untung dari pergerakan positif harga saham, sumringahnya pasar modal hanya benar-benar bisa dinikmati oleh para bandar.

“Saya kasih tahu, main-main saham itu kalau orang kecil pasti kalah. Untuk orang kecil, [saham] sama kayak judi, yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat," kata dia saat memberikan sambutan di acara Tanwir dan Milad Muhammadiyah di Kupang, NTT, Rabu (4/12/2024).

“Ini Pak Trenggono itu mantuk-mantuk. Jangan-jangan Pak Trenggono ini punya algoritma. Ada ahli matematika yang saking pintarnya dia berani ke kasino, berhitung main roulette pakai algoritma itu," kelakar Prabowo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, yang juga hadir dalam acara tersebut.

Tiga kali blunder inilah yang kemudian membuat analis pasar modal, Ibrahim Assuabi, menilai bahwa Prabowo cenderung ‘latah’ saat berbicara. Apalagi, pernyataan terkait saham itu disampaikannya pada kesempatan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan giat terkait pasar modal.

“Prabowo ini sepertinya latah. Berbeda dengan Jokowi, yang berhati-hati dalam memberikan suatu statement. Tapi Prabowo tidak, nah berarti apa? Di sinilah seharusnya tim staf khusus yang mendampingi Prabowo harus mengarahkan bagaimana memberikan satu statement-statement yang positif untuk pasar. Walaupun sebenarnya pasar lagi jelek,” kata dia.

Dampak kepada Ekonomi

Kendati kini gerak harga saham sudah jauh lebih stabil, namun beberapa waktu lalu Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi hanya 2,8 persen, dari perkiraan di Januari sebesar 3,3 persen.

Indonesia, menjadi salah satu negara yang tak luput dari koreksi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi IMF, di mana untuk sepanjang 2025, ekonomi Indonesia diramal hanya akan tumbuh mencapai 4,7 persen. Padahal, awal tahun tahun ini, IMF menilai ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,1 persen.

Dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina sekarang, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicita-citakan Prabowo akan semakin sulit dicapai. Apalagi, jika perekonomian negara anjlok karena berbagai sentimen negatif, termasuk dari pasar saham.

“Karena walaupun kita tahu bahwa saham itu 100 persen tidak membuktikan bahwa perekonomian Indonesia bagus, tidak. Tapi saham itu adalah sebagai barometer. Bahwa Indonesia setelah Order Baru memasuki pasar bebas. Artinya, mekanisme pasar tidak boleh dianggap remeh oleh Presiden,” tegas Ibrahim.

Jika ditelaah, Prabowo sebenarnya bermaksud memimpin negara dengan cara menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil dan mengesampingkan orang-orang kaya yang ramah dengan investasi saham. Dalam hal ini, ia juga sedang melakukan dikotomi bahwa rakyat kecil tidak main saham, yang main saham adalah orang-orang kaya.

“Makanya, Prabowo memakai diksi ‘tidak masalah harga saham turun, asal stok pangan aman’. Stok pangan didefinisikan sebagai yang dibutuhkan oleh masyarakat kelas menengah bawah,” ujar Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, kepada Tirto, Jumat (25/4/2025).

Padahal, ketika pasar saham ambruk, dampaknya bisa merambat ke masyarakat kelas bawah juga. Sebab, saat harga saham gabungan turun, praktis akan ada modal yang keluar dari pasar saham, sehingga berakibat pada pelemahan nilai tukar rupiah. Sebaliknya, terlalu perkasanya dolar AS yang lantas membuat nilai tukar rupiah loyo, juga bisa menjadi sebab IHSG jatuh.

Jika itu yang terjadi, barang-barang impor jelas akan menjadi semakin mahal. Padahal banyak produk, termasuk komoditas pangan yang dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke bawah masih menggunakan bahan baku impor.

“Kedelai misalkan, yang masih impor. Ketika ada kenaikan harga bahan baku kedelai, harga tempe dan tahu akan mengikuti. Atau produsen akan mengurangi volume dan dimensi dari produk tempe ataupun tahu. Belum lagi, pupuk yang masih menggunakan bahan baku dari impor. Harga pupuk naik, harga gabah akan meningkat. Harga beras juga akan meningkat,” papar Huda.

Tiga pernyataan Prabowo soal saham menimbulkan kegelisahan yang cukup signifikan. Selain itu, pelaku pasar juga berpotensi mempertanyakan apakah Presiden memahami dinamika pasar modal yang sesungguhnya atau tidak. Lebih jauh, muncul kekhawatiran bahwa pemerintah tidak berpihak pada penguatan pasar modal sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional.

"Bila pernyataan-pernyataan semacam ini terus berulang, maka dapat menjadi indikasi bahwa pasar modal tidak berada dalam radar prioritas kebijakan ekonomi pemerintah. Ini tentu bukan sinyal yang dikehendaki oleh pelaku usaha, investor domestik, apalagi asing," ujar Pakar Ekonomi dari Universitas UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, kepada Tirto, Jumat (25/4/2025).

Pasar modal bukan semata ruang spekulasi, melainkan infrastruktur penting yang menyediakan sumber pendanaan bagi perusahaan, baik melalui penawaran saham maupun obligasi -baik surat utang korporasi ataupun pemerintah. Dus, jelas bahwa harga saham, obligasi, nilai mata uang, serta suku bunga bank sentral berkaitan erat dan saling mempengaruhi.

Sehingga, ketika kepercayaan terhadap pasar goyah, perusahaan akan kesulitan mencari pendanaan untuk melakukan perluasan (ekspansi) usaha. Kondisi ini menimbulkan dampak lanjutan berupa penciptaan lapangan kerja yang terhambat, stagnasi konsumsi, serta pertumbuhan ekonomi yang melemah.

"Jika pemerintah dianggap tidak berpihak pada pasar, investor akan menilai risiko investasi di Indonesia lebih tinggi. Mereka bisa mengalihkan dananya ke negara lain yang menawarkan kepastian dan stabilitas lebih kuat," tambah Achmad.

Pernyataan yang mereduksi fungsi pasar modal oleh presiden maupun pejabat negara lainnya juga berpotensi membuat risiko sistemik terhadap sektor keuangan meningkat. Pasalnya, dalam jangka pendek, sentimen negatif di pasar modal bisa menimbulkan aksi jual besar-besaran dan melemahkan IHSG. Sementara untuk jangka panjang, persepsi negatif akan menyulitkan perusahaan untuk melakukan initial public offering (IPO) atau pencatatan perdana di bursa saham, membuat investor institusi menahan dana, hingga menurunkan rating persepsi negara oleh lembaga internasional.

"Akibatnya, biaya utang negara dan swasta naik, dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dapat meningkat," jelasnya.

Pemerintah seharusnya dapat menyikapi gejolak di pasar modal dengan strategi komunikasi yang lebih bijak dan konstruktif. Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu membangun koordinasi lintas lembaga untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal, moneter, dan pasar keuangan saling mendukung, bukan justru saling membatalkan.

Pasar modal dan ketahanan pangan bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Sebab, keduanya merupakan pondasi penting bagi kedaulatan ekonomi nasional. Dus, pemerintah seharusnya mengambil posisi sebagai penjaga keseimbangan antara keberpihakan kepada rakyat dan penciptaan iklim investasi yang sehat.

"Komitmen terhadap rakyat tidak harus diwujudkan dengan meremehkan pasar modal, tetapi dengan menjadikan pasar sebagai alat untuk memperluas partisipasi ekonomi rakyat. Justru dengan membangun pasar modal yang kuat dan inklusif, pemerintah dapat mewujudkan demokratisasi ekonomi yang sejati," tegas Achmad.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar, mengakui adanya pelambatan pada kinerja saham domestik, dengan di akhir Maret 2025 IHSG ditutup turun 8,04 persen dibanding awal tahun (year to date/ytd). Pun, kapitalisasi di pasar saham juga turun 9,8 persen (ytd) menjadi Rp11.126 triliun.

Meski begitu, dibanding awal Maret, kinerja saham hingga 27 Maret 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 3,83 persen menjadi di posisi 6.510,62. "Di tengah sentimen terhadap kondisi perekonomian global, kinerja pasar saham domestik pada kuartal I 2025 menunjukkan resiliensi," tutur Mahendra, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara daring, Kamis (24/4/2024).

Mahendra pun menyadari, saat ini kondisi pasar modal baik di dunia, maupun Indonesia masih sangat volatil. Karenanya, OJK berupaya menjaga stabilitas pasar modal melalui berbagai upaya, di antaranya melalui kebijakan pembelian kembali atau buyback saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selain itu, otoritas juga memutuskan untuk menunda implementasi pembiayaan transaksi short selling - transaksi jual beli saham atau efek yang dilakukan tanpa mempunyai saham yang dijual pada awal transaksi. Kemudian, pada awal April, OJK juga telah meminta BEI untuk melakukan penyesuaian batas trading halt serta pemberlakuan asymmetric auto rejection - pembatasan minimum dan maksimum suatu kenaikan dan penurunan harga saham dalam jangka waktu satu hari perdagangan di bursa saham.

“OJK terus melakukan monitoring atas perkembangan pasar dan tentunya untuk mengambil respon kebijakan yang cepat dan tepat dalam memitigasi volatilitas pasar,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan OJK secara daring, dikutip Jumat (25/4/2025).