tirto.id - Kondisi pasar di Tanah Air mencatatkan performa buruk dalam beberapa pekan ke belakang. Hingga Selasa (25/3/2025) kemarin, berdasarkan data Jakarta SE Composite Index Performance, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat turun ke level 6.161,218. Penurunan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Laju indeks bahkan sempat melemah signifikan pada Selasa (18/3/2025) lalu mencapai batas 5 persen. Pelemahan ini membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan saham.
Anjloknya pasar saham saat itu, menjadi anomali jika dibandingkan dengan bursa regional Asia lainnya, seperti Nikkei (+1,4 persen), Shanghai (+0,09 persen), STI (+1 persen), dan FKLCI (+1 persen).
“Fakta ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar saham berkinerja terburuk di kawasan Asia awal tahun ini,” ujar Dosen Departemen Ekonomi, Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, dalam analisisnya kepada Tirto, Selasa (25/3/2025).
Dinamika di atas tentu saja sinyal keras dari pasar investor tidak sekadar merespons data ekonomi, tetapi juga membaca arah dan konsistensi kebijakan publik. Ketika pasar melihat ketidakjelasan fiskal, isu pembentukan sovereign wealth fund atau Danantara yang kontroversial, serta spekulasi politik di sekitar elite kebijakan, kepercayaan pun luntur. Akibatnya, dana asing hengkang dan investor domestik pun memilih menunggu di pinggir lapangan.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), sepanjang kuartal IV-2024 hingga akhir Desember, investor asing mencatatkan net outflow senilai lebih dari 2,4 miliar dolar AS, dengan sekitar 1,9 miliar dolar AS berasal dari pasar saham. Sementara pada pekan kedua Maret 2025 saja, arus keluar asing tercatat mencapai Rp10,15 triliun, terdiri dari jual neto di pasar saham sebesar Rp5,25 triliun dan di pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2,97 triliun.
Lebih dari itu, lanjut Syafruddin, pergerakan IHSG selama enam bulan terakhir juga menyajikan narasi yang lebih jujur dibandingkan pidato pejabat. Pada Akhir September 2024 hingga 24 Maret 2025, indeks telah merosot dari kisaran 7.800 ke level 6.161. Baginya ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal keras bahwa kepercayaan terhadap arah kebijakan makroekonomi Indonesia tengah terkikis.
Volatilitas yang tinggi, kata Syafruddin, juga tercermin dari range harga yang lebar dalam satu hari perdagangan, mencapai 300 poin. Pasar tidak sedang panik, tetapi dalam kondisi bingung. Dan kebingungan sendiri, menurutnya adalah musuh utama investasi jangka panjang. Investor asing menarik dananya karena mereka melihat risiko kebijakan meningkat. Sedangkan investor domestik memilih menunggu karena merasa tidak ada arah yang jelas.
Ketika indeks terus jatuh dan rupiah terdepresiasi, sinyal ini terlalu jelas untuk diabaikan. Pada perdagangan Selasa (25/3/2025) sore, mata uang rupiah ditutup melemah 45 poin. Dan sempat melemah 55 poin di level Rp16.612 dari penutupan sebelumnya di level Rp16.567.
“Dari segi internal, pelemahan mata uang Garuda ditengarai permasalahan Danantara hingga ucapan Presiden Prabowo Subianto membuat frustasi para investor,” ujar Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi, Selasa (25/3/2025).
Ibrahim menilai pasar merasa ada intervensi pemerintah yang membuat tidak aman investor sehingga keluar dari pasar modal sehingga menyebabkan rupiah melemah tajam.
Faktor lainnya terkait masalah geopolitik yang kian memanas, di mana Amerika Serikat mengancam Iran. Di sisi lain, kata Ibrahim, Israel melakukan genosida tahap kedua dan mereka menganggap jalur Gaza wilayahnya. Pasar juga mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan kenaikan tarif Presiden AS Donald Trump yang akan segera diberlakukan pada 2 April 2025, konflik baru di Timur Tengah juga memicu kekhawatiran pasar.
Pelaku Pasar Butuh Kepastian Bukan Guyonan
Sayangnya gejolak pasar ditandai dengan penurunan IHSG tak direspons secara serius oleh pemerintah. Alih-alih membuat pasar tenang Presiden Prabowo Subianto justru menjadikan penurunan IHSG sebagai bahan guyonan saat sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (21/3/2025) akhir pekan kemarin.
Prabowo bahkan berkelakar sejumlah pembantunya merasa stres karena saham turun. Misalnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono. Di mana, dua menteri tersebut diketahui memiliki beberapa saham di BEI.
Narasi presiden, kata Wijayanto, walaupun disampaikan secara guyon bisa diartikan oleh pasar sebagai sikap pemerintah. Maka ke depan, tim yang menyiapkan pointer untuk presiden perlu lebih hati-hati, jangan sampai presiden salah ucap atau data. Sebab, ini sudah terjadi berkali-kali.
Untuk mengembalikan kepercayaan pasar, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bertindak lebih meaningful dan tegas. Karena keputusan terkait stock buyback tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jauh dari memadai dan belum tentu mendongkrak IHSG.
Sebelumnya, OJK memang telah menerbitkan Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan atau buyback saham tanpa melalui RUPS. Kebijakan ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak 19 September 2024 mengalami tekanan yang diindikasikan dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) per 18 Maret 2025 sebesar 1.682 poin atau minus 21,28 persen dari highest to date.
“Salah-salah jumlah floating share justru makin kecil, membuat pasar makin volatile dan manipulasi harga lebih mudah,” kata Wijayanto.
Untuk itu, ke depan dia berharap, OJK perlu melakukan reviu mendalam tentang apa yang terjadi beberapa hari belakangan untuk dilaporkan setiap temuan kepada publik disertai rencana konkrit perbaikannya. Langkah ini setidaknya dapat meyakini para investor.
Lebih dari itu, Syafruddin meminta pemerintah segera mengkomunikasikan strategi fiskal secara transparan. Penempatan saham BUMN ke dalam Danantara harus dijelaskan dengan logika fiskal yang masuk akal, bukan sekadar jargon kelembagaan. Di saat yang sama, Bank Indonesia harus memperkuat bauran kebijakan yang menjaga stabilitas nilai tukar dan daya tarik portofolio domestik.
“Pemerintah dan Bank Indonesia masih memiliki waktu untuk memperbaiki arah komunikasi. Narasi fiskal harus dijelaskan dengan baik, program-program besar harus diberi konteks yang masuk akal, dan sinyal kebijakan harus diselaraskan antar institusi. Jika itu dilakukan, maka bisa menjadi awal pemulihan, bukan akhir dari kejatuhan,” jelas Syafruddin.
Dia menekankan, pasar saham bukan hanya cermin ekonomi, tetapi juga barometer psikologi kolektif terhadap masa depan. Ketika indeks saham melemah tajam, itu artinya pelaku pasar meragukan prospek pertumbuhan, efektivitas belanja negara, dan arah kepemimpinan ekonomi. Dalam situasi ini, komunikasi kebijakan yang jujur dan berbasis data menjadi aset paling berharga.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mengatakan volatilitas di pasar saham Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, lebih disebabkan seiring adanya persepsi pelaku pasar terhadap dinamika ekonomi hingga politik yang sedang terjadi di domestik. Ia memastikan, dari sisi fundamental kinerja-kinerja perusahaan tercatat di BEI cenderung masih kuat dan solid.
“Yang terjadi di pasar modal Indonesia dalam beberapa waktu terakhir merupakan suatu gambaran persepsi pelaku pasar. Kita tidak bicara fundamental, tetapi persepsi yang tumbuh di investor,” ujar Iman di Jakarta, dikutip Antara Selasa, (25/3/2025).
Ia mencontohkan, pada perdagangan sesi I, Senin (24/05), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terkoreksi signifikan 261,22 poin atau 4,17 persen ke posisi 5.996,96, Namun, pada saat adanya pengumuman struktur kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada perdagangan sesi 2 hari itu, koreksi IHSG cenderung mulai membaik dan ditutup melemah 96,96 poin atau 1,55 persen ke posisi 6.161,22.
“Kalau kita lihat, indeks sempat turun menyentuh hampir lima persen. Lalu, ketika pengumuman Danantara itu kembali menjadi berkurang negatifnya. Itu sebagai bukti bahwa Indonesia butuh persepsi,” tutur Iman.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
