tirto.id - Tahun ajaran baru tengah berlangsung bagi para lulusan SMA yang ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Poltekip dan Poltekim bisa menjadi opsi di antara pilihan tempat untuk masuk ke perguruan tinggi.
Meski sekolah kedinasan, tak ada salahnya menjadikan Poltekip dan Poltekim tujuan kuliah. Sebab, kedua lembaga pendidikan tersebut juga menawarkan keunggulan. Bahkan, jaminan langsung mendapat pekerjaan.
Hanya saja, terkadang timbul kebingungan di antara para calon pendaftar, terutama mengenai perbedaan Poltekim dan Poltekip. Apalagi, kedua lembaga pendidikan ini sama-sama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Lantas, apa perbedaan Poltekim dan Poltekip?
Apa Itu Poltekim?
Poltekim adalah singkatan dari Politeknik Imigrasi. Mengacu pada laman resmi Poltekim, sekolah kedinasan ini berada di bawah lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Sebagai lembaga yang menggelar pendidikan profesional kedinasan, orientasi pendidikan di Poltekim mengarah pada penerapan keahlian dan ilmu pengetahuan di bidang keimigrasian.
Pengajaran di Poltekim mencakup Mata Kuliah Dasar Umum, Mata Kuliah Dasar Khusus, Mata Kuliah Keahlian, dan Mata Kuliah Keterampilan untuk bidang ilmu hukum, sosial, serta teknis keimigrasian.
Tak hanya belajar di kelas, taruna Poltekim juga melalui kegiatan praktik di lapangan. Praktik tersebut dilakukan di kantor-kantor imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Lantaran para taruna Poltekim disiapkan untuk menjadi pihak pertama yang menerima kedatangan orang asing dari luar negeri, para taruna juga mendapat pelatihan, dari bahasa asing hingga ilmu bela diri.
Program Studi Poltekim
Poltekim menyediakan 4 program studi (prodi) yang bisa menjadi tujuan para pendaftar. Program studi yang ditawarkan terdiri dari jenjang Diplompa 4 dan Diploma 3. Berikut adalah prodi di Poltekim:
1. Prodi D4 Manajemen Teknologi Keimigrasian
Prodi ini diharapkan mampu menciptakan lulusan dengan keunggulan akademik maupun profesional. Keunggulan tersebut dalam konteks merancang, menganalisis, dan mengimplementasikan teknologi informasi di bidang keimigrasian.
2. Prodi D4 Hukum Keimigrasian
Para lulusan dari prodi ini diharapkan memiliki kualitas dan menguasai ilmu hukum keimigrasian. Hal itu bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan hukum dan mendorong perkembangan hukum keimigrasian yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.
3. Prodi D4 Administrasi Keimigrasian
Sebagai prodi yang mempelajari administrasi di bidang keimigrasian, para taruna dari prodi ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dan pekerjaan di bidangnya, mulai dari tingkat lokal hingga internasional.
4. Prodi D3 Keimigrasian
Para taruna yang lulus dari prodi ini diharapkan melahirkan lulusan dengan kemampuan teknis dan substantif di bidang Keimigrasian. Tak hanya menerapkan dan menyebarluaskan pengetahuan, para lulusan prodi ini diharapkan juga mampu berpikir analitik dan konsepktual untuk mengembangkan Keimigrasian.
Prospek Kerja Poltekim
Salah satu faktor tingginya minat orang untuk masuk ke sekolah kedinasan adalah prospek kerja yang cerah. Pasalnya, lulusan sekolah kedinasan bakal mendapat jaminan untuk memperoleh pekerjaan sesuai bidangnya.
Jika kuliah Keimigrasian di Poltekim, besar kemungkinan pekerjaan yang diperoleh tak jauh-jauh dari perkara imigrasi. Para lulusan Poltekim berpotensi ditempatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi, dan bahkan bandar udara di seluruh Indonesia.
Pola serupa dapat berlaku bagi para lulusan sekolah kedinasan lain. Dengan berada di bawah koordinasi sejumlah kementerian, lulusan sekolah kedinasan juga akan diarahkan untuk mengisi posisi pekerjaan sesuai bidang masing-masing.
Apa Itu Poltekip?
Jika Poltekim mempelajari keimigrasian, Poltekip cenderung menaruh fokus pada bidang pemasyarakatan. Karena itu, Poltekip merupakan kepanjangan dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
Adanya Poltekip ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang pemasyarakatan. Dilansir dari laman resmi Poltekip, lahirnya Poltekip diawali dari perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia.
Semula, bentuk perlakuan itu masih menganut sistem kepenjaraan, sebelum kemudian beralaih ke sistem pemasyarakatan. Konsep ini berasal dari gagasan Dr. Suhardjo, S.H. lewat orasi ilmiahnya berjudul "Pohon Beringin Pengayom" pada 5 Juli 1963.
Menurut Suhardjo, tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan. Artinya, para terpidana dididik kembali agar bisa harmoni dengan masyarakat. Guna merealisasi perubahan sistem itu, muncul kepentingan untuk menciptakan kader-kader pemasyaratakan.
Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah dengan mendirikan Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Sekolah kedinasan yang kemudian bernama Poltekip ini akhirnya didirikan pada 24 Oktober 1964 via keputusan Presiden RI Nomor 270/1964.
Program Studi Poltekip
Poltekip menawarkan 3 program studi (prodi) dengan jenjang Diploma IV. Ketiga prodi tersebut meliputi prodi D-IV Manajemen Pemasyarakatan, D-IV Teknik Pemasyarakatan, dan D-IV Bimbingan Kemasyarakatan.
1. D-IV Manajemen Pemasyarakatan
Para taruna dari prodi D-IV Pemasyarakatan disiapkan untuk menjadi aparatur Hukum dan HAM, terutama dengan posisi sebagai manajer. Mereka akan dituntut untuk memiliki kualifikasi dari aspek komunikasi, manajemen waktu, pengambilan keputusan, hingga berpikir sistematis.
2. D-IV Teknik Pemasyarakatan
Prodi D-IV Teknik Pemasyarakatan menitikberatkan pada bidang teknis pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Hal ini meliputi teknis pengamanan dan tata tertib, teknis administrasi dan registrasi, teknis pembinaan warga binaan, hingga teknis pengelolaan benda sitaan dan rampasan.
3. D-IV Bimbingan Kemasyarakatan
Para taruna yang kuliah di D-IV Bimbingan Kemasyarakatan diharapkan mampu mencapai standar pembelajaran yang tinggi, dari aspek pengetahuan serta keterampilan umum dan khusus. Sebab, mereka disiapkan untuk menjadi pembimbing kemasyarakatan di balai-balai pemasyarakatan.
Prospek Kerja Poltekip
Seperti Poltekim, Poltekip juga memiliki prospek kerja yang cukup menjanjikan. Pasalnya, para lulusan Poltekip juga akan mendapat penempatan, seperti di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, hingga Rampasan Negara.
Sebagai contoh, lulusan dari prodi Manajemen Pemasyarakatan akan ditempatkan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis seluruh Indonesia. Mereka akan bergelar S.Tr Pas dan berpangkat golongan IIIa.
Para lulusan Poltekip yang telah memperoleh kerja dipastikan juga berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena itu, selain menerima gaji pokok, mereka juga bisa memperoleh tunjangan, sesuai dengan jabatannya.
Penulis: Ahmad Yasin
Editor: Iswara N Raditya
