Penyaluran KUR Baru 44,2% dari Target Rp300 Triliun di 2025

tirto.id - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencatat, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai kuartal II-2025 sebesar Rp75,19 triliun, atau naik dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp57,51 triliun.

Sedangkan secara akumulasi, nilai penyaluran KUR selama enam bulan pertama 2025 mencapai Rp132,7 triliun, atau 44,2 persen dari target sebesar Rp300 triliun.

Jika dilihat dari sektornya, penyaluran KUR ke sektor produktif hingga 2 Juli 2025 tercatat senilai Rp45,8 triliun, sedangkan secara total hingga semester I 2025 mencapai Rp79,6 triliun, atau 59,97 persen dari target.

“Dan kenapa KUR produksi ini menjadi penting mencapai di 60 persen? Karena ukurannya adalah kualitas. Di Kementerian UMKM, di era periode ini, Pak Prabowo menekankan bahwa perlu ada peningkatan kualitas dalam pendistribusian KUR,” ujar Menteri UMKM, Maman Abdurahman, saat Konferensi Pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

Dengan peningkatan penyaluran KUR ini, menjadi bukti bahwa pemerintah tak hanya mengejar angka dalam penyaluran KUR saja, melainkan juga mengejar peningkatan kualitas dalam pendistribusian KUR. Sebab, dengan begitu KUR dapat efektif untuk memperluas pembukaan lapangan pekerjaan.

“Dengan demikian, pertumbuhan perekonomian pada semester kedua tahun ini akan lebih baik. Karena pelaku UMKM telah meningkatkan kreditnya (di sektor produktif) pada Januari-Juni 2025,” tutur Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Adha Damanik, pada kesempatan yang sama.

Kendati terjadi peningkatan penyaluran KUR, khususnya di triwulan II 2025, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman yakin, kredit macet (non-performing loan/NPL) dalam penyaluran KUR akan berada di bawah 5 persen. Sebab, di posisi itu lah Bank Indonesia (BI) menetapkan batas aman untuk NPL penyaluran KUR bagi setiap bank.

Karenanya, dengan kini NPL penyaluran KUR yang berada di kisaran 4 persen dipandang masih aman.

“Alhamdulillah, berdasarkan tadi juga disampaikan kita (NPL) di angka 4 persen. Artinya, menurut kami itu angka yang masih cukup wajar karena masih cukup signifikan, jauh di bawah dari batasan 5 persen,” ujar Maman.