Pemprov Sumbar Resmi Akhiri Tanggap Darurat Bencana

tirto.id - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) secara resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana di tingkat provinsi dan mulai mengalihkan fokus penanganan ke tahap pemulihan pascabencana.

Meski demikian, sejumlah kabupaten masih melanjutkan status tanggap darurat daerah berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menjelaskan terdapat tiga daerah yang masih memperpanjang masa tanggap darurat, yakni Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat selama 15 hari, serta Kabupaten Tanah Datar selama lima hari.

“Keputusan berakhirnya tanggap darurat provinsi dan dilanjutkannya di kabupaten dan kota didasarkan pada sejumlah pertimbangan teknis dan situasi di daerah masing-masing. Pemerintah provinsi tetap memberikan dukungan penuh atau backup kepada Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Pasaman Barat,” ujar Mahyeldi melalui keterangan resminya, Selasa (23/12/2025).

Ia menegaskan meskipun masa tanggap darurat telah berakhir, pekerjaan pemerintah justru makin berat pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahapan tersebut membutuhkan perencanaan matang serta dukungan anggaran yang sangat besar.

“Sesungguhnya pekerjaan berat kita adalah pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, karena di sanalah kebutuhan anggaran terbesar,” katanya.

Mahyeldi mengungkapkan bupati dan wali kota juga telah menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak, terutama menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.

Pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat serta menjamin kenyamanan dalam menjalankan ibadah.

“Kita harus memastikan kebutuhan pangan aman, kemudian kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Ini berarti perlu percepatan kesiapan rumah ibadah, ketersediaan air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya,” jelasnya.

Seluruh kebutuhan mendesak tersebut akan menjadi agenda cepat pemerintah daerah. Pemprov Sumbar menargetkan dalam waktu enam bulan ke depan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pembangunan (R3P) dapat diselesaikan, sehingga arah penganggaran menjadi lebih terukur dan terfokus.

Dokumen R3P tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada kementerian terkait dan pemerintah pusat. Pemprov Sumbar juga berencana meminta dukungan langsung dari Presiden RI guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperkirakan berlangsung selama dua tahun.

“Untuk percepatan, dibutuhkan dukungan anggaran dari pusat kepada provinsi serta kabupaten dan kota. Dengan begitu, semua bisa bergerak secara bersamaan, bertanggung jawab, dan berjalan maksimal,” ujar Mahyeldi.

Ia menambahkan apabila penanganan hanya mengandalkan kementerian dan lembaga, percepatan pemulihan akan sangat terbatas. Oleh sebab itu, dukungan anggaran pusat menjadi kunci utama percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatra Barat.

“Konkretnya adalah adanya dukungan anggaran ke provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga tiga simpul ini bisa bergerak serentak dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegasnya.

Terkait kebutuhan anggaran, Mahyeldi menyebutkan estimasi dana yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp15 triliun. Sementara itu, perhitungan awal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan kebutuhan anggaran berada di kisaran Rp13 triliun lebih.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemprov Sumbar menyambut baik pernyataan Menteri Keuangan yang membatalkan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti secara administratif agar dapat mempercepat pembahasan anggaran bersama DPRD.

“Kita berharap surat resminya segera keluar, sehingga pembahasan anggaran bisa dipercepat. Pergeseran anggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota juga bisa segera dilakukan,” katanya.

Mahyeldi berharap proses pemulihan tidak berlangsung lebih dari dua tahun. Untuk mencapai target tersebut, dukungan penuh pemerintah pusat dinilai sangat krusial agar percepatan dapat berjalan optimal.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memastikan kebutuhan biaya hidup masyarakat terdampak akan dimasukkan dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Terutama bagi warga yang saat ini masih tinggal di hunian sementara (huntara).

“Kebutuhan masyarakat terdampak, termasuk biaya hidup warga di huntara, akan menjadi bagian dari rancangan pemulihan yang kita susun,” tutup Mahyeldi.