Menuju konten utama

Pemerintah Diminta Antisipasi 'Kerusuhan' Imbas Harga Minyak

Indef ingatkan pemerintah hati-hati jika ambil keputusan naikkan harga BBM.

Pemerintah Diminta Antisipasi 'Kerusuhan' Imbas Harga Minyak
pengendara melakukan pengisian ulang bahan bakar minyak jenis premium di spbu, jakarta, senin (22/2). kementerian esdm menegaskan dengan turunnya harga minyak dunia, pemerintah akan menentukan harga baru bahan bakar minyak (bbm) jenis premium dan solar pada bulan april 2016. antara foto/m agung rajasa/foc/16.

tirto.id - Pemerintah dinilai perlu segera menyiapkan langkah mitigasi untuk meredam potensi gejolak ekonomi dan sosial di tengah tren kenaikan harga minyak global yang menyentuh level tertinggi 117 dolar AS per barel.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Afaqa Hudaya menilai, jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, kenaikan harga minyak berisiko menciptakan gejolak di masyarakat, mulai dari inflasi hingga aksi panic buying.

Ia mengingatkan bahwa meskipun kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi opsi yang kerap muncul dalam situasi serupa, kebijakan tersebut harus dijalankan dengan sangat hati-hati.

"Memang dalam konteks ini, kenaikan harga BBM itu bisa jadi salah satu opsi. Tapi kebijakan tersebut sebetulnya bisa juga menimbulkan shock inflation maupun dampak sosial yang cukup besar," ujar Afaqa dalam diskusi daring INDEF, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, pemerintah memiliki beberapa skema alternatif untuk menghindari kejutan yang dapat mengganggu stabilitas di masyarakat.

Skema pertama adalah dengan melakukan penyesuaian harga secara bertahap. Kenaikan harga tidak perlu dilakukan dalam rentang yang tinggi sekaligus, tetapi bisa dikisaran kecil seperti Rp200 hingga Rp300 per liter secara periodik.

"Ini bisa dilakukan formula penyesuaian bertahap berbasis pergerakan harga minyak global. Jadi tidak perlu langsung dinaikkan dalam range yang tinggi, tapi bisa dalam kisaran kecil dan periodik. Ini pun kalau memang sudah sangat terpaksa sekali," jelasnya.

Selain itu, Afaqa menyoroti pentingnya rekomposisi belanja negara. Pemerintah dapat melakukan realokasi anggaran dari program-program nonprioritas, termasuk efisiensi belanja Kementerian/Lembaga, untuk menahan tekanan pada APBN.

"Tekanan terhadap APBN itu juga bisa diredam dengan adanya realokasi belanja maupun dari efisiensi program," imbuhnya.

Langkah ini dinilai penting mengingat dampak psikologis di masyarakat sudah mulai terlihat. Afaqa mencontohkan, beberapa media telah melaporkan terjadinya panic buying BBM di Aceh sebagai respons atas isu kenaikan harga.

"Mengingat agar tidak adanya, dalam tanda petik, kerusuhan di masyarakat terkait dengan kenaikan harga BBM. Seperti di Aceh sudah mulai ada panic buying untuk BBM," tuturnya.

Oleh karena itu, skema alternatif seperti penyesuaian bertahap dan realokasi belanja negara dinilai sebagai jalan tengah yang dapat meredam tekanan tanpa menimbulkan efek kejut yang kontraproduktif bagi perekonomian dan ketenangan sosial.

“Nah, mungkin beberapa skema alternatif tadi termasuk juga realokasi belanja itu bisa menjadi salah satu alternatif,” kata dia.

Baca juga artikel terkait HARGA BBM atau tulisan lainnya dari Nanda Aria

tirto.id - Flash News
Reporter: Nanda Aria
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana