Menuju konten utama

Pemerintah Bantah BRICS Bikin Negosiasi RI dengan AS Tak Efektif

Bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS dinilai langkah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Pemerintah Bantah BRICS Bikin Negosiasi RI dengan AS Tak Efektif
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai pertemuan dengan berbagai asosiasi pengusaha dan pelaku industri di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025). tirto.id/Mochammad Fajar Nur
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Juru Bicara Kementerian Perekonomian, Haryo Limanseto, menepis anggapan bahwa BRICS, organisasi antarpemerintah yang terdiri Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia serta hubungan dekat antara Indonesia dan Cina sebagai salah satu sebab tidak efektifnya negosiasi tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).

Pernyataan ini disampaikannya setelah banyak pihak menilai keputusan Presiden AS Donald Trump yang memukul Indonesia dengan tarif resiprokal 32 persen, pada Senin (7/7/2025) berkaitan erat dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS dan juga kedekatan dengan pemerintah Cina.

Bahkan, bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS merupakan cerminan langkah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

“Jadi, sebenarnya itu lebih luas daripada sekedar transaksi dagang. Jadi, kita tetap politik luar negeri kita kan bebas aktif, jadi kita membina hubungan dengan siapa saja,” jelas Haryo dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

Dengan pengenaan tarif bea masuk terhadap barang-barang yang dikirimkan ke AS sebesar 32 persen, Indonesia pun tak melihat apakah nantinya tambahan tarif perdagangan 10 persen untuk negara-negara anggota organisasi antarpemerintah yang dianggap anti-Amerika itu juga akan memukul Indonesia.

“BRICS itu kita tidak melihat BRICS atau yang lainnya. Tapi kita hanya melihat sekarang kita dapat 32 persen. Kita juga tidak tahu apakah ini 10 persen yang disampaikan itu sudah jadi perhitungan atau tidak,” tambah Haryo.

Saat ini yang terpenting dan akan dilakukan pemerintah adalah dengan terus bernegosiasi dengan Sekretariat Perdagangan, Sekretariat Investasi dan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) untuk mengupayakan penurunan tarif perdagangan. Kendati tak mematok angka pasti, namun Indonesia berharap bisa mendapat keringanan tarif dan menjadi yang terendah di ASEAN.

“Kita tidak melihat itu. Kita melihat sekarang posisi 32 persen dan kita inginkan kita lebih rendah dari itu. Targetnya kita rendah di ASEAN atau mungkin lebih rendah,” ujar dia.

Sementara itu, terkait Cina, seperti halnya Vietnam yang melakukan transhipment, hubungan dijalin melalui perdagangan. Namun, terkait hubungan dengan BRICS maupun Cina, merupakan substansi yang dibahas dalam negosiasi.

Sehingga, Haryo mengaku tak bisa menjelaskan lebih lanjut terkait seberapa berpengaruhnya hubungan bilateral ini dengan penetapan tarif 32 persen untuk Indonesia.

“Tapi saya yakin, setiap negara itu ada model seperti itu. Dan itu juga pasti akan menjadi perhitungan bagi kedua negara ya, kedua belah pihak yang transhipment, ya. Tapi kalau untuk saya yakin itu jadi pertimbangan dalam perhitungan, tapi untuk detail berpengaruh atau tidak itu bagian dari negosiasi tentunya,” tukasnya.

Baca juga artikel terkait BRICS atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Insider
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana