Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah pemerintah akan menyiapkan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) dan diskon tiket pesawat di akhir tahun.
Paket kebijakan tersebut diharapkan dapat menggenjot perjalanan penumpang dan jumlah wisatawan di masa libur natal dan tahun baru (Nataru) 2025.
"Tadi terkait dengan paket hari Nataru, paket Nataru dan juga Harbolnas dimana disitu dipersiapkan PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat dan juga jasa transportasi di hari tertentu, waktu tertentu seperti yang lalu kita berikan 50 persen," ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/9/2025).
Di luar itu, pemerintah juga telah menyiapkan paket kebijakan untuk mendorong konsumsi masyarakat di Hari Belanja Nasional (Harbolnas) Desember mendatang. "Harbolnas sendiri di bulan Desember 1 minggu itu kemarin sudah di-launching dan juga program lainnya juga akan didorong," tuturnya.
Sebagai informasi, pembahasan paket kebijakan paket ekonomi 8+4+5, atau total 17 program, kembali dilakukan Airlangga bersama sejumlah menteri, yakni Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan hari ini.
Delapan program pertama diberlakukan tahun ini, antara lain program magang perguruan tinggi bagi 20.000 mahasiswa dengan uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) selama enam bulan. Pemerintah juga menyiapkan insentif PPh Pasal 21 untuk 552 pekerja di sektor pariwisata dengan gaji di bawah Rp10 juta.
Selain itu, bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) ditambah dengan 2 liter minyak goreng, di luar 10 kilogram beras yang sudah berjalan. Diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 731.361 pekerja juga akan diberlakukan selama enam bulan.
Airlangga menuturkan, pemerintah menargetkan tambahan manfaat layanan KPR dan KPA untuk 1.000 rumah tahun ini. Program cash forward bagi 215.421 pekerja di Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dengan alokasi anggaran Rp1,93 triliun dan Rp1,36 triliun turut masuk ke dalam paket.
Lebih lanjut, pemerintah akan mempercepat deregulasi tata ruang melalui integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan OSS. “Fiktif positif diberlakukan di 5 Oktober, diharapkan perizinan akan semakin mudah,” kata Airlangga.
Pemerintah daerah juga turut mendukung, seperti Pemprov DKI Jakarta yang menyiapkan Rp2,7 triliun untuk program perumahan, renovasi rumah, dan ekonomi digital.
Untuk tahun depan, Airlangga menyebut paket lanjutan meliputi PPh final, PPh ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor konstruksi dan pariwisata, serta PPN DTP untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar. Insentif juga berlaku hingga Rp5 miliar, dengan Rp2 miliar ditanggung pemerintah.
Selain itu, program penciptaan lapangan kerja Operasi Merah Putih ditargetkan menyerap 681.000 pekerja hingga akhir tahun dan bisa melampaui 1 juta pekerja. Program replanting untuk enam komoditas perkebunan rakyat—tebu, kakao, kelapa, kopi, dan mete—akan berlanjut, disertai kampung nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak pantura, modernisasi kapal, hingga integrated shrimp farming di Nusa Tenggara Timur.
“Selanjutnya pemerintah menyiapkan satgas percepatan P2SP yang akan segera diusulkan ke Bapak Presiden,” pungkasnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dwi Aditya Putra
