Patresia Kirnandita
Alumna Cultural Studies, Universitas Indonesia

Pamer Foto Keluarga Jokowi dan Nikah yang Bukan Keharusan

12 Desember 2018
Dibaca Normal 3 menit
Buat sebagian orang, status pernikahan menjadi salah satu cara menilai orang lain. Menikah dan memiliki rumah tangga yang langgeng dianggap sebagai suatu kebaikan, sementara yang tak menikah dan tak berumah tangga tidak dianggap buruk—atau setidaknya kurang. November 2018 lalu, sebuah survei yang dirilis Media Survei Nasional (Median) (PDF) menyatakan bahwa salah satu hal yang tidak disukai responden dari Prabowo ialah fakta bahwa ia menduda.

Jawaban responden sekadar menegaskan betapa ide tentang keharusan menikah atau berkeluarga rupanya sungguh-sungguh tertanam di benak masyarakat kita hingga hari ini, sampai-sampai ikut menentukan persepsi patut tidaknya seorang kandidat dipilih.

Kenapa orang-orang percaya kalau menikah itu lebih baik?

Pertama-tama sudah barang tentu karena nilai budaya, ajaran agama, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Banyak orang bercita-cita punya keturunan. Namun, orang tak boleh asal bersenggama dan beranak-pinak. Sebelum itu, ia dan pasangannya mesti terikat dalam pernikahan: sebuah ritual budaya, ikatan sakral, sekaligus institusi legal. Di Indonesia, orang yang ingin mewujudkan cita-cita punya anak tanpa melewati proses pernikahan kerap dicemooh dan dikucilkan.

Sebagian orang percaya bahwa menikah adalah suatu pencapaian. Mungkin Anda pernah mendengar kredo tahapan hidup semacam: masa kecil, sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak, terus kerja dan menua, pensiun, lalu mati. Belakangan muncul juga ungkapan relationship goals yang di dalamnya mencakup pernikahan. Tujuan seperti inilah yang terus disetel di benak jutaan orang selama sekian generasi.

Jika ditengok ke belakang, peneguhan pernikahan sebagai keharusan juga dilakukan pemerintah Orde Baru. Lihat bagaimana mereka mengonstruksi masyarakat, perempuan khususnya, dengan Panca Dharma Wanita. Perempuan adalah “pendamping laki-laki”, “pembawa keturunan”, dan “pengelola rumah tangga” adalah bahasa yang dipakai pada era Soeharto untuk menekankan kehidupan berkeluarga sebagai sesuatu yang ideal. Pada era pemerintahan lainnya, citra pemimpin yang berkeluarga pun dilanggengkan. Coba tengok beberapa unggahan akun media sosial Jokowi.


Tak heran ‘kan jika ada saja orang yang tidak suka melihat calon presiden tak beristri?

Di era digital, perayaan “menikah sebagai cita-cita” juga didukung peran akun-akun yang menyarankan warganet untuk cepat-cepat menikah. Mereka biasanya memakai narasi keagamaan.

Buat saya, dorongan macam ini bisa jadi simalakama. Buru-buru menikah tapi belum siap mental dan material? Ujung-ujungnya pasangan berkonflik dan gampang bercerai. Menunda pernikahan? Disindir-sindir orang sekitar. Dikiranya kesiapan diri, relasi yang matang, pasangan yang (dirasa) tepat, atau rumah tangga harmonis datang dari Hong Kong?

Tidak hanya justifikasi dari segi agama, dorongan untuk menikah juga bisa disokong justifikasi dari macam-macam pendapat para ahli atau penelitian. Contohnya, penelitian dari Ohio State University pada 2005 menyatakan orang-orang menikah lebih makmur dari yang tidak menikah. sementara riset lain dari New York University menyebut kemungkinan orang-orang menikah mengidap penyakit jantung sedikit lebih rendah dibanding kaum lajang.

Tentu ada pula penelitian yang menemukan keuntungan-keuntungan menjadi lajang. Walau demikian, orang cenderung meyakini hasil studi yang mengafirmasi nilai yang sejak lama diamininya dibanding mempertimbangkan kembali hasil studi yang berbeda.

Industri pun turut ambil bagian. Industri pernikahan, begitu juga industri media, meraup untung besar dari budaya (pesta) pernikahan yang sudah begitu melekat dalam masyarakat. Setiap tahun, ada saja pameran pernikahan yang digelar di berbagai kota, dengan ratusan hingga ribuan undangan.


Soal industri media, kita bisa mengingat kembali bagaimana pernikahan Raffi Ahmad (plus kehidupan rumah tangganya kini) atau Raisa digembar-gemborkan oleh media. Pernikahan seleb yang mengisi kolom hiburan di media cetak atau online memang lazim, tapi terdengar kuno jika tak disiarkan langsung di TV nasional hingga ke aspek-aspek ritualnya yang paling mikro.

Momok “Perawan Tua”

Orang-orang yang tidak/belum menikah atau pernah bercerai mendapat predikat atau perlakuan berbeda dibanding yang berkeluarga. Kata janda di negeri ini kerap ditafsirkan sebagai penggoda. Hal ini termanifestasikan, misalnya, dalam lagu-lagu dangdut yang menyebut “tergoda janda kembang”. Bagaimana dengan duda? Tidakkah jarang sekali terdengar istilah “duda penggoda”.

Contoh lain, perempuan usia kepala tiga atau empat yang tidak menikah sering disebut perawan tua. Seperti halnya kata janda, “perawan tua” adalah sebuah olok-olok. Sebuah tajuk artikel media online mereproduksi ejekan itu: “Takut Jadi Perawan Tua, Ini Perlunya Introspeksi”. Dari kata takut saja, saya menangkap bahwa menjadi perawan tua adalah momok yang patut dihindari.

Tengok juga lirik “Cari Jodoh” milik band Wali pada bagian “aku yang tengah malu sama teman-temanku karena cuma diriku yang tak laku-laku”. Pesannya dua. Pertama, pernikahan adalah semacam kompetisi. Kedua, cap tak laku membuat seseorang bak barang di toko yang mesti dijual dan suatu hari bisa kedaluwarsa.

Selain malu, perasaan yang mungkin muncul saat melirik kerabat-kerabat yang lebih dulu menikah adalah iri. Foto-foto pranikah, bulan madu, atau pesta pernikahan yang berseliweran di majalah atau media sosial memupuk keinginan orang-orang untuk mewujudkan pernikahan idaman. Padahal, persiapan diri saja belum mantap—bahkan mungkin pasangan saja belum punya.

Pengagungan pernikahan dan tabu seks pranikah berdampak juga pada perlakuan tenaga medis. Dalam sebuah tulisan di blog AngsaMerah, saya menemukan cerita seorang perempuan saat hendak melakukan pap smear di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta Selatan tahun 2013 lalu. Seorang dokter menolak memeriksanya karena ia menjawab statusnya masih “Nona”.


Contoh lainnya saya ambil dari temuan riset Linda Rae Bennet yang dimuat di buku Seksualitas di Indonesia (2018). Suatu kali, ia mewawancarai seorang konsultan fertilitas di Jakarta terkait penyampaian informasi penyakit menular seksual (PMS) sebagai salah satu kemungkinan penyebab kemandulan pasien. Kata narasumbernya: “Kita tidak dapat mengatakan pada seseorang bahwa mereka mengidap PMS atau harus menjalani tes PMS. Jika kita melakukannya, kita mungkin mengungkap ketidaksetiaan dalam perkawinan yang mungkin menyebabkan perceraian… Kita di sini untuk memelihara keluarga, bukan untuk menghancurkannya”. Singkatnya, pernikahan nomor satu, transparansi informasi medis urusan kesekian.

Menikah memang bukan hal yang buruk, tetapi bukan berarti orang-orang yang tidak menyandang status menikah bisa langsung dipandang jelek. Buat saya, keputusan menikah adalah opsi, bukan obligasi; bagian dari ranah privat dan personal seseorang yang tidak perlu diintervensi atau dikomentari.

Dan yang lebih penting, keputusan menikah atau tidak tak mesti dikaitkan dengan kualitas diri seseorang, baik itu perempuan maupun laki-laki, orang muda maupun paruh baya.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.