tirto.id - Ombudsman akan menggelar diskusi terbuka soal pembangunan Kota Baru Meikarta di kantor Ombudsman di Kuningan, Jakarta Selatan, hari ini, Selasa (22/8/2017).
Dalam diskusi tersebut, Ombudsman mengundang berbagai pihak. Di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta pengembang Meikarta.
"Besok (Selasa) kita baru akan melakukan dengar pendapat," kata anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih ketika dihubungi Tirto, Senin (21/8/2017).
"Saya sendiri belum dapat informasi valid (soal pembangunan Meikarta)," tambahnya.
Alamsyah enggan berkomentar lebih lanjut. Menurutnya, permasalahan sebenarnya baru bisa diketahui dalam diskusi tersebut. "Apakah izinnya benar belum beres, apakah standar bangunannya sudah memenuhi standar, seperti itu," ujar Alamsyah.
Untuk proyek sebesar Meikarta, Alamsyah menegaskan bahwa koordinasi dengan pihak-pihak terkait sangat diperlukan. "Dengan OJK misalnya. Untuk proyek sebesar itu, jangan sampai nanti mengganggu kondisi perbankan menjadi fluktuatif," tambahnya.
Proyek Kota Baru Meikarta direncanakan berdiri di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan penelusuran Tirto, Lippo selaku pengembang baru mengantongi izin untuk lahan seluas 84 hektar. Namun dalam promosinya, mereka mengklaim bahwa Meikarta berdiri di lahan seluas 500 hektar.
Hingga kini, proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 278 triliun tersebut, baru sampai dalam tahap pemasangan crane. Lippo mengklaim sudah ada 99.300 pemesanan ke Meikarta. Bila dikonversi dalam bentuk menara, dengan rata-rata satu menara ada 500 unit, konsumen Meikarta sudah memesan 200 menara.
Tirto menuliskan laporan lengkap mengenai Meikarta sebagai berikut:
Penulis: Satya Adhi
Editor: Maya Saputri
