tirto.id - Upaya Partai Nasdem mendaulat Anies Baswedan sebagai bakal capres pada Senin (3/10/2022) disambut dengan isu reshuffle. Wacana tersebut berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo saat ditanya pewarta terkait sikap politik Nasdem.
“Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan,” ujar Jokowi singkat usai peninjauan di kawasan infrastruktur PT Kereta Cepat Indonesia-China, Cileunyi, Bandung, Kamis (13/10/2022).
Meski belum ada keputusan terkait isu reshuffle tersebut, tapi wacana itu menjadi sinyal bahaya bagi tiga menteri dari Nasdem di Kabinet Indonesia Maju, yaitu: Menkominfo, Johnny G Plate; Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo; dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.
Wacana reshuffle itu mendapat dukungan dari PDIP. Partai yang kerap mengkritik Nasdem karena mendukung Anies sebagai capres ini meminta Jokowi segera melakukan perombakan kabinet. Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, tindakan Nasdem membahayakan fungsi pemerintahan karena mendukung sosok yang dikenal antitesis Jokowi.
“Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat. Supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happines yang tinggi karena kabinet selesai dengan capaian sejumlah prestasi," kata Hasto.
Namun Hasto tak ingin terlalu ikut campur. Baginya reshuffle merupakan otoritas dan kewenangan penuh Presiden Jokowi.
“Itu adalah hak Pak Jokowi. Tetapi kita harus hati-hati karena menteri harus senapas dengan kebijakan presiden. Tidak boleh ada menteri yang ikut-ikutan antitesis bagi presiden," tegasnya.
Upaya Nasdem Membela Para Menterinya
Tak ingin ketiga menterinya keluar dari lingkar Istana, sejumlah tindakan langsung diambil oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasdem. Salah satunya adalah dengan menonaktifkan Zulfan Lindan, sosok politikus senior yang kerap melontarkan pernyataan soal Anies sebagai antitesis Jokowi.
Surat penonaktifan itu langsung ditandatangani oleh Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Surat itu juga langsung beredar di hari yang sama saat wacana reshuffle muncul dari Jokowi.
Saat dikonfirmasi kepada pihak DPP Nasdem, mereka enggan berkomentar bahwa penonaktifan Zulfan Lindan sebagai anggota Nasdem berkaitan dengan wacana reshuffle Kebinet Indonesia Maju.
“Silakan tanya kepada pengamat," kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya saat dihubungi reporter Tirto.
Willy menegaskan bahwa hingga saat ini Jokowi tidak pernah mempermasalahkan mengenai sikap Nasdem yang memilih Anies sebagai bakal capres. Menurutnya Nasdem memiliki akar sejarah yang panjang dan lekat dengan Jokowi. Sehingga bila itu dipisahkan akan merugikan kedua belah pihak.
“Jokowi adalah belahan hati Nasdem. Kalau Anda tidak percaya, silakan lihat Gedung DPP Nasdem menjadi saksi bisu karena ditandatangani oleh Presiden Jokowi," ujarnya.
Sikap Nasdem dibela oleh Demokrat yang menjadi kandidat terkuat koalisi. Demokrat menyebut bila para menteri mengalami reshuffle, maka pertanda pemerintahan saat ini lebih mementingkan kepentingan golongan.
“Jangan malah presiden ataupun para pembantunya sok-sokan mencoba mengkooptasi, menggergaji hak dan kewenangan parpol sebagai entitas berdaulat di negeri ini, dengan memberikan tekanan atau intimidasi kepada parpol yang sedang berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab politiknya," kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
Reshuffle Para Menteri Nasdem, Perlemah Kekuatan Kabinet Jokowi
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes menyebut, wacana reshuffle para menteri akan merugikan kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin bila dilakukan dalam waktu dekat. Salah satu alasannya adalah karena kewajiban para menteri saat ini dalam menyambut acara G20 di akhir tahun.
“Saya perkirakan reshuffle tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, karena hal itu menjadi beban bagi pemerintah yang saat ini sedang fokus menyiapkan acara G20," kata Arya.
Bahkan Arya menilai Jokowi akan sulit mengeluarkan para menteri dari Nasdem. Karena nilai historis dan kedekatan Jokowi kepada Surya Paloh yang mendukungnya sebagai capres sejak Pemilu 2014.
“Jokowi bukan tipikal orang yang suka mengeluarkan pejabat. Dia tipe yang merangkul. Terbukti PAN yang dulu menjadi lawan saat pemilu, kini diajak masuk ke dalam kabinet," terangnya.
Menurut Arya, wacana reshuffle saat ini lebih banyak dimunculkan dari para partai koalisi kabinet. Dibandingkan keluar dari pernyataan Jokowi. Menurutnya, isu reshuffle hanya menjadi ajang rebutan kursi partai pendukung Jokowi.
"Itu hanya menjadi ajang persaingan antar partai koalisi saja. Padahal partai lain sering melakukan manuver serupa, seperti Golkar, PAN, dan PPP dalam KIB. Ada juga Gerindra dan PKB. Ini hanya persaingan antarpartai saja," jelasnya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, isu reshuffle saat ini berbeda dari sebelumnya. Jokowi nampak memberikan ekspresi lebih tegas saat menyampaikannya depan publik. Bagi Adi, hal ini adalah suatu tanda yang berasal dari dalam Istana.
“Jokowi baru saja reshuffle 3,5 bulan lalu. Bekas rombak kabinet masih basah dan lekat dalam ingatan publik. Tiba-tiba sekarang mencuat lagi isu reshuffle. Tentu karena ada sesuatu," ungkapnya.
Adi menambahkan, “Walaupun, sampai saat ini belum ada desas desus soal evaluasi kinerja pembantu Jokowi, tapi isu rombak kabinet muncul kembali.”
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
