tirto.id - Anggota DPR RI fraksi Nasdem, Taufik Basari mengkritisi pemerintah yang kurang melibatkan publik dalam menyusun Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang kini masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.
Selain itu, masih terdapat sejumlah masalah substansial di antaranya mengenai hak masyarakat mendapatkan pendidikan serta tentang profesi guru.
"NasDem berharap setiap RUU yang diusulkan sebelumnya harus melalui proses pelibatan publik dan pemangku kepentingan secara bermakna, apalagi sektor pendidikan selalu diklaim menjadi fokus pemerintah, anggarannya juga sangat besar karena persentasenya telah ditentukan oleh konstitusi," kata Taufik melalui keterangan tertulisnya, Senin (29/8/2022).
Taufik menjelaskan, RUU usulan pemerintah ini mengintegrasikan sekaligus tiga undang-undang, yakni UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Oleh karena itu, dia mengingatkan agar RUU Sisdiknas sebaiknya telah dikaji bersama masyarakat sebelum diajukan dalam Prolegnas Prioritas 2023.
“Ketika membahas UU Cipta Kerja yang lalu saya menolak pasal-pasal yang diajukan oleh Pemerintah untuk dimasukkan menjadi klaster pendidikan dalam RUU Cipta Kerja karena terdapat semangat komersialisasi pendidikan yang tidak sejalan dengan semangat konstitusi. Saya berharap semangat komersialisasi pendidikan tidak lagi dimunculkan dalam draf RUU Sisdiknas” tuturnya.
Menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini, pelibatan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan menjadi sangat penting, mengingat RUU Sisdiknas diharapkan bisa menjadi acuan yang terintegrasi dalam pengaturan pendidikan di Indonesia.
"Kita harus hati-hati dan cermat dalam menyusun RUU ini, apalagi pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental dalam membentuk karakter anak bangsa. Tugas mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan negara yang secara eksplisit dituangkan dalam pembukaan UUD 45" ucapnya.
RUU Sisdiknas saat ini merupakan satu dari empat RUU dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang diusulkan pemerintah untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023 pada 24 Agustus 2022 kemarin.
Taufik menyatakan akan mempelajari hal-hal yang menjadi keberatan publik mulai dari proses penyusunannya hingga poin-poin substansi yang ada di dalamnya.
"Saya bersama Fraksi NasDem akan mendengarkan kritikan tersebut dan selanjutnya akan mempelajari dan mendalami usulan RUU ini sekaligus akan menghimpun masukan dan keberatan dari masyarakat,” ucapnya.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) merespon masuknya RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas perubahan 2022 ke Baleg DPR RI.
P2G menilai RUU Sisdiknas masih minim dalam melibatkan stakeholder pendidikan. Uji publik yang pernah dilakukan Februari 2022 lalu terkesan formalitas saja. Sebab organisasi yang diundang hanya diberi waktu 5 menit menyampaikan komentar dan masukan. Aspek partisipasi publik dinilai masih rendah.
"Adapun uji publik oleh Kemdikbudristek terkesan pelengkap syarat formal saja. Kami pun belum mendapatkan penjelasan atau jawaban dari Kemdikbudristek atas pendapat yang telah kami berikan (right to be explained)," kata Rakhmat Hidayat, Dewan Pakar P2G melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (27/8/2022).
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Fahreza Rizky
