Mensos Ungkap Dampak Penggunaan DTSEN terhadap Penerima Bansos

tirto.id - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengungkap dampak penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN). Ia mengatakan salah satunya akan banyak penerima bansos tidak lagi menjadi penerima manfaat.

Gus Ipul mengatakan perubahan data itu disebabkan DTSEN memiliki sistem pemeringkatan secara otomatis, sehingga dapat menyaring mana yang dapat menjadi prioritas untuk dijadikan penerima.

“Salah satunya adalah perubahan sasaran penerima manfaat sehingga penerima bantuan iuran itu ada perubahan. Mungkin yang dulunya dapat, sekarang tidak dapat,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Gus Ipul mengatakan nantinya golongan yang otomatis menjadi prioritas adalah masyarakat kategori miskin hingga miskin ekstrem. “Terutama yang di Desil 1, itu adalah miskin dan miskin ekstrem. Itu yang kita prioritaskan,” ucapnya.

“Setelah itu di Desil 2, Desil 3, sampai Desil 4. Itu yang kita anggap sebagai kelompok rentang. Yang masih membutuhkan bantuan pemerintah,” imbuhnya.

Dia menyatakan hingga saat ini, ada 7,3 juta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) kini tidak lagi menjadi penerima berhak, atau dikeluarkan dari daftar penerima. Namun, dia menjamin kuotanya tidak lenyap begitu saja, melainkan dialihkan kepada penerima manfaat lain yang lebih membutuhkan.

“Jadi, tidak dikurangi 7 juta itu, dialihkan sasarannya kepada mereka yang lebih berhak. Ya karena pertama, karena dia dianggap tidak perlu lagi mendapatkan PBI JK. Ada masyarakat lain yang membutuhkan. Jadi tidak memenuhi kriteria,” tutur Gus Ipil.

Dia ingin agar perubahan data perlu dilakukan agar semua jenis bantuan dari program pemerintah penyalurannya tepat sasaran. Pasalnya, dia melapor bahwa selama ini 45 persen penerima bansos tidak tepat sasaran.

“Di situ jelas, program keluarga harapan (PKH) dan sembako, program indonesia pintar (PIP), untuk gas 3 kg, BBM, listrik, bansos, dan subsidi lainnya. “Ditengarai ini yang menarik, untuk PKH dan sembako misalnya itu, 45 persen mistarget atau salah sasaran. Jadi, hampir bansos dan subsidi sosial kita itu ditengarai tidak tepat sasaran,” pungkasnya.