Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membantah bila PDIP hendak bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih. Walaupun, pemerintah melalui Kementerian Hukum telah memberi amnesti kepada Hasto Kristiyanto.
"Belum ada pembicaraan ke arah sana," kata Prasetyo di Kompleks MPR/DPR RI, Senin (4/8/2025).
Walaupun saat ini PDIP telah mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, namun menurut Prasetyo hal itu tak mensyaratkan partai tersebut untuk menjadi bagian dari pemerintah.
Prasetyo mendukung kebijakan PDIP yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk berada di luar dan menjadi penyeimbang pemerintahan.
"Mendukung kan tidak selalu harus bergabung di dalam pemerintahan. Apa yang disampaikan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, di dalam Kongres PDI Perjuangan, dengan menjadi penyimbang pemerintah, itu juga sesuatu yang baik," jelasnya.
Prasetyo mengungkapkan bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun mendatang, pemerintah membutuhkan masukan baik saran maupun kritik dari partai penyeimbang yang berada di luar kekuasaan.
"Tidak ada salahnya. Memang pemerintah juga butuh check and balance, butuh masukan, butuh penyimbang. Tidak ada masalah," jelasnya.
Dirinya membantah bila pernah membahas soal bagi-bagi kekuasaan dengan PDIP. Prasetyo menceritakan jika dirinya bersama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sempat bertemu dengan Megawati Soekarnoputri dan tidak ada pembahasan soal jatah kursi kabinet dalam kesempatan itu.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Puan Maharani dan Prananda Prabowo, salah satu yang dibahas adalah terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah. Namun, Prasetyo tak berkenan untuk menyampaikan hasil pertemuan mereka.
"Kalau berkenaan dengan Undang-Undang Pemilu, Bapak Presiden selagi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tentu punya pandangan terhadap kemarin hasil keputusan MK," tegasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
