Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memastikan partainya tidak akan akan bersikap menjadi partai oposisi.
"Oleh karena itu, PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," kata Megawati saat berpidato politik dalam penutupan Kongres Ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025) dilansir dari Antara.
"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," sambung dia.
Dia mengatakan hal tersebut merupakan sikap partai yang telah diputuskan di dalam Kongres Ke-6 PDIP. Partai berlambang kepala banteng moncong putih itu akan berperan sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia, katanya, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi seperti dalam sistem parlementer. Menurut dia, hal itu masih sering terjadi kesalahpahaman.
“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” kata dia.
PDIP, kata dia, adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak.
"Konstitusi itu yang paling tinggi,” kata Presiden Ke-5 Republik Indonesia itu.
Megawati mengatakan PDIP bersikap tidak masuk ke dalam kabinet, tetapi bakal mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang pro rakyat.
Walaupun tidak berada di dalam Kabinet Merah Putih, dia mengatakan bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih itu tidak akan menjadi oposisi.
"Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi," kata Megawati.
Meski mendukung Prabowo, menurut dia, PDIP akan tetap bersikap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku.
“Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” katanya.
Dia mengingatkan bahwa keberpihakan partai tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan, melainkan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh pendiri bangsa, Soekarno.
“PDI Perjuangan akan terus menjadi pelopor perjuangan rakyat,” katanya.
Adapun Megawati telah dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030. Selain pengukuhan, kongres itu pun beragendakan rapat komisi-komisi untuk merumuskan arah kebijakan partai.
