Menkes Ungkap Temuan soal Iuran Kas di PPDS, Total Miliaran

tirto.id - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengungkap temuan perundungan dengan jenis pengumpulan iuran untuk kas angkatan yang ada di lingkup Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Menurut penelusuran Kementerian Kesehatan (Kemenkes), total yang dikumpulkan mencapai miliaran rupiah.

Dia mencontohkan, salah satu kasus yang ditemukan pada korban perundungan PPDS Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) yang menjadi bendahara anestesi dan mengumpulkan uang sekitar Rp1,6 miliar. Uang tersebut sebagaimana data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kemudian mengalir ke berbagai oknum.

“Jadi pengumpulan biaya uang untuk kas angkatan segala macam kegiatan itu rutin dan ada di seluruhnya, yang kisarannya antara puluhan juta sampai ratusan juta. Yang saya kasih yang di bawah itu adalah contohnya Almarhum Risma. Dia jadi bendahara 3 bulan di anestesi di Semarang, dan dia mengumpulkan uang sekitar 1,6 miliar,” terang Budi saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/4/2025).

Budi mengatakan, iuran di luar pendidikan dengan angka fantastis ini banyak dikeluhkan dan disinyalir menjadi salah satu faktor mahalnya biaya pendidikan spesialis, terlebih ada juga biaya ‘pesanan-pesanan’ yang ditujukan untuk senior dan juga konsulen.

“Biaya-biaya di luar biaya resmi itu sesudah kita periksa itu tinggi sekali dan selain biaya-biaya ini juga sering ada pesanan-pesanan. Mulai dari yang sopan sampai yang sangat tidak sopan, baik untuk seniornya maupun juga untuk beberapa konsulen-konsulennya,” kata Budi.

Saat audit, dia mengatakan bahwa Kemenkes menemukan data pemesanan hotel dan tiket untuk sejumlah orang. Adapun, pemesanan tersebut merupakan transaksi yang dilakukan secara rutin.

“Jadi pemesanan hotel, pemesanan tiket, ada yang buat sendiri, ada yang buat berdua itu rutin kita temukan. Pada saat audit itu kita lakukan ke tempat-tempat,” terangnya.

Dalam catatannya, Budi mengungkap ada sebanyak 2668 pengaduan yang diterimanya hingga Juni 2023. Adapun sebanyak 632 aduan merupakan praktik perundungan.

“Jadi begitu kita buka di Juni 2023 pengaduan yang masuk itu 2668. Nah Irjen kita mencari apakah yang benar-benar perundungan mana yang enggak. Nah kemudian dari hasilnya kita simpulkan 632 itu perundungan,” katanya.

Adapun rumah sakit Kementerian Kesehatan yang menjadi tempat terjadinya perundungan dengan pengaduan terbanyak diterima dari RSUP Prof. Kandou, RSUP Hasan Sadikin, RSUP Dr. Sardjito, RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, dan RSUP Moh. Hoesin Palembang.