tirto.id - Anies Baswedan belum menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya pada Pemilu 2024. Setelah PKS dan Partai Demokrat menyodorkan nama bakal cawapres, Partai Nasdem sebagai pengusung Anies justru meminta calon koalisinya itu tidak mengedepankan kader mereka untuk dimajukan sebagai cawapres.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali berharap, partai koalisi tidak memaksakan menyodorkan nama kadernya. Ali beralasan, mereka khawatir kekuatan koalisi terganggu karena saling upaya memasukkan kader sebagai bakal cawapres.
Ali menambahkan,Nasdem juga berharap cawapres yang diusung bisa lahir dari orang non-partai yang statusnya serupa dengan Anies Baswedan.
“Koalisi yang dibentuk ini adalah koalisi kebangsaan untuk memfasilitasi orang-orang yang tidak berada di internal partai pengusung. Supaya tidak terjadi konflik dan kesannya hanya mau menang-menangan," ujar Ali saat dihubungi Tirto pada Rabu (19/10/2022).
Menurut dia, kebebasan Anies Baswedan mencari cawapres seumpama memberikan cek kosong dan Anies bebas mencari sosok pendampingnya dengan mandat yang diberikan oleh Nasdem.
“Kenapa Nasdem memberikan mandat kepada capres untuk mendekati orang yang menurut dia pas dalam mendampingi? Supaya nanti ketika dia terpilih bisa bekerja sama. Ada chemistry di antara pasangan tersebut," terangnya.
Nasdem ingin Cawapres Non-parpol?
Sinyal Partai Nasdem tentang saran agar cawapres Anies Baswedan dari non-parpol tentu menarik dibahas. Sebab, Nasdem sejak awal memberikan keleluasaan kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu untuk menentukan pendampingnya.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Silvanus Alvin menganggap wajar logika Nasdem agar cawapres Anies non-parpol. Ia menilai, Nasdem ingin menggunakan tokoh non-parpol agar lebih diterima publik. Di sisi lain, ia menduga ada metode kampanye yang akan digunakan Nasdem demi memenangkan Anies di 2024.
“Mungkin salah satu narasi yang akan dimainkan adalah cawapres bukan hasil transaksi politik belaka. Selain itu, nama besar di partai, belum tentu punya penerimaan yang baik di publik. Mungkin hal ini dilihat oleh tim internal Nasdem, sehingga mau melirik tokoh non partai,” kata Alvin kepada Tirto, Jumat (21/10/2022).
Sebagai catatan, nama Anies memang sempat disimulasikan untuk bersanding dengan cawapres non-parpol. Dalam survei Poltracking pada Agustus 2022 misalnya. Dalam simulasi 10 nama ini, ada 4 cawapres terkuat yang terekam Poltracking yakni Ridwan Kamil (12,6%), Sandiaga Uno (11,9%) Agus Harimurti Yudhoyono (11,7%) dan Erick Thohir (10,8%).
Jika melihat skenario 10 besar cawapres non-parpol terkuat, 4 nama terkuat yang muncul adalah Ridwan Kamil (12,6%), Erick Thohir (10,8%), Khofifah Indar Parawansa (5,4 persen), dan Andika Perkasa (3,7 persen).
Anies sempat disimulasikan dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Menteri BUMN Erick Tohir. Namun angka elektabilitas Anies-Khofifah maupun Anies-Erick masih perlu usaha keras untuk mengalahkan Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto saat disandingkan dengan kandidat cawapres lain.
Alvin tidak memungkiri bahwa ada kerugian bila Nasdem tidak memasang kader mereka sebagai cawapres Anies. Namun ia yakin Nasdem ingin membangun konsep agar partai koalisi bisa mendapatkan benefit elektoral dari cawapres non-parpol dengan cawapres mengendorse partai koalisi.
Menurut Alvin, penentuan nama cawapres penting melibatkan Anies. Ia beralasan, capres butuh chemistry dengan cawapresnya sehingga pemerintahan tidak berjalan seperti matahari kembar. Namun Alvin tidak memungkiri bahwa pemilihan cawapres tetap harus memperhatikan soal politis.
Ia beralasan, kedekatan politik penting demi menjaga nuansa politis masa depan. Kemudian, tokoh cawapres non-parpol juga harus mempunyai modal cukup dalam menghadapi pemilu yang membutuhkan dana besar. Di sisi lain, rekam jejak seperti bebas korupsi atau masalah di masa lalu penting untuk memudahkan kampanye.
Lantas, siapa yang cocok? Alvin melihat nama-nama yang sudah ada di survei sudah layak mendampingi Anies. Akan tetapi, jika ditanya soal Khofifah atau Andika yang kerap dikaitkan dengan Anies, Alvin lebih memilih Khofifah.
Alasannya, kata Alvin, Khofifah punya basis suara jelas di Jawa Timur. Khofifah juga punya kedekatan dengan kelompok ormas Islam besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Terakhir, Khofifah dinilai bisa mengimbangi Anies karena sama-sama pernah jadi kepala daerah dan pernah menjadi menteri.
Terlepas dari spekulasi siapa cawapres Anies, Alvin mengingatkan bahwa poros Nasdem-Demokrat-PKS mengusung Anies masih mungkin bubar, apalagi jika mengusung cawapres non-parpol. Ia khawatir, Demokrat tidak satu suara karena partai berlambang mercy itu masih ingin AHY sebagai cawapres Anies.
Dengan demikian, kata Alvin, Nasdem harus berkalkulasi betul agar pencapresan malah berujung kandas karena Demokrat enggan merapat dan kekurangan suara untuk mengajukan capres-cawapres di 2024.
“Pencapresan Anies ini masih belum definitif karena pergerakan politik masih begitu dinamis. Nasdem harus ada daya tawar kuat untuk bisa menarik parpol-parpol lain bila tetap menginginkan cawapres dari non-parpol,” kata Alvin.
Bagian dari Strategi Pemenangan
Dosen komunikasi politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo mengatakan, Nasdem mendesak agar cawapres mereka non-parpol karena kader parpol tidak bisa meningkatkan elektabilitas Anies hingga memenangkan Pemilu 2024.
“Kalau menurut saya, kenapa Nasdem ngasih sinyal agar cawapresnya [non-parpol] karena ya biar menang karena dari simulasi orang-orang parpol ini gak begitu gede. AHY juga gak terlalu ngangkat," kata Kunto kepada reporter Tirto.
Kunto beralasan, AHY yang punya infrastruktur partai belum bisa memenangkan pemilu karena potensi suaranya masih kurang optimal. Angka Khofifah dinilai lebih baik daripada AHY karena Khofifah telah terbukti membawa suara pemilih Jawa Timur yang notabene besar. Hal itu terbukti dari sejumlah data dan survei.
Menurut Kunto, Jawa harus dikuasai Anies agar memenangkan pemilu. Dalam pandangan Kunto, penguasaan Jawa Timur atau Jawa Tengah lebih baik saat ini daripada suara-suara kader partai. Oleh karena itu, Nasdem berpotensi memilih Khofifah daripada kader partai koalisi seperti AHY.
Lantas mengapa tidak Jawa Barat yang kini dipimpin Ridwan Kamil atau non-parpol seperti Erik Tohir? Jawabannya sederhana, kata Kunto. Penguasaan Jawa Timur lebih baik meski Jawa Barat juga ladang suara besar. Akan tetapi, penguasaan Jawa secara umum akan meningkatkan kemungkinan menang Anies di Pemilu 2024.
Di sisi lain, pemilihan kader non-parpol juga penting untuk menciptakan keadilan. Ia beralasan, Anies bukan kader Nasdem sehingga koalisi sebaiknya tidak mengusung kader sebagai cawapres.
“Anies bukan kader Nasdem. Jadi kalau anggota partai koalisi ngotot untuk kadernya untuk menjadi cawapres, kan, gak fair juga. Maka biarlah Anies yang memilih cawapres," kata Kunto.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
