Menerka Arah Kebijakan Fiskal usai Suahasil Dilantik Jadi Menkeu

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Dia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026.

Pelantikan Suahasil memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah. Apakah Suahasil akan melanjutkan kebijakan Purbaya atau melakukan penyesuaian, mulai dari pengelolaan APBN, penerimaan negara, subsidi, hingga strategi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede menyebut, penunjukan Suahasil sebagai Menkeu baru dapat menjaga kesinambungan kebijakan fiskal di tengah pelaksanaan APBN 2026 dan persiapan APBN 2027.

Menurut Josua, pengalaman Suahasil sebagai Wakil Menkeu juga membuat potensi konflik saat proses transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan relatif lebih kecil. Ia dinilai telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, serta koordinasi kebijakan fiskal.

"Secara umum, saya menilai penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan cenderung positif dan relatif menenangkan dari sisi kesinambungan kebijakan," kata Josua, mengutip Antara, Senin (14/9/2026).

Namun, menurut Josua, Suahasil bakal menghadapi tantangan baru karena beralih dari posisi pembantu pengambil keputusan, menjadi pengambil keputusan utama pengelolaan fiskal. Ia bilang, Suahasil memiliki pekerjaan mendesak, yakni memastikan pengelolaan APBN 2026 dapat berjalan secara kredibel. Hal itu dibuktikan dengan menjaga penerimaan negara serta belanja prioritas tanpa memicu lonjakan pengeluaran yang tidak terkendali pada akhir tahun.

Lalu, tantangan Suahasil sebagai Menkeu baru bukan hanya melanjutkan pengelolaan APBN, tetapi menjaga keseimbangan antara upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membiayai program prioritas, memperkuat penerimaan negara, dan mempertahankan kredibilitas fiskal.

Ia memperkirakan arah besar kebijakan fiskal tidak akan berubah drastis, meski pendekatan Suahasil kemungkinan lebih terstruktur dan berhati-hati dengan penekanan pada kualitas belanja serta kesinambungan pembiayaan.

"Keuntungan utamanya adalah masa transisi yang relatif kecil pada saat pemerintah sedang menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN 2027," ujarnya.

Di sisi lain, Suahasil disarankan untuk mengkaji ulang asumsi fiskal 2027 sekaligus menyusun skenario antisipasi jika pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara, harga komoditas, dan nilai tukar berkembang berbeda dari asumsi pemerintah.

Berdasarkan RAPBN 2027 yang disepakati pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada 7 September 2026, belanja negara naik Rp9,1 triliun menjadi Rp4.106,3 triliun. Namun, target defisit anggaran tidak berubah, yakni Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB.

Josua berpendapat, penguatan penerimaan negara lebih baik ditempuh melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, pembenahan administrasi, serta penutupan kebocoran, alih-alih bergantung pada kenaikan tarif pajak secara luas. Strategi tersebut dinilai penting agar penguatan pendapatan tidak memberi tekanan berlebihan pada konsumsi dan investasi.

"Langkah pertama Suahasil sebaiknya bukan membuat gebrakan baru, melainkan memberikan kepastian," ucapnya.

Menurut dia, kepastian yang dimaksud terutama mencakup arah defisit, pengelolaan utang, penerimaan negara, serta konsistensi pemerintah dalam menjaga prinsip kehati-hatian fiskal. Meski begitu, Josua menilai kepercayaan investor selanjutnya tetap bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal.

"Kredibilitas Menteri Keuangan pada akhirnya ditentukan bukan hanya oleh kemampuan teknis, tetapi juga keberanian mengatakan tidak apabila suatu program terlalu mahal, kurang produktif, atau menimbulkan risiko fiskal yang tidak sebanding dengan manfaatnya," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menilai, Presiden Prabowo Subianto sudah tepat menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menkeu pengganti Purbaya. Dia beralasan, Suahasil merupakan sosok yang mengerti keuangan karena selama ini sudah lama berkecimpung di sektor makro dan mikro ekonomi, moneter, serta fiskal. Terlebih lagi, kata Fauzi, Suahasil adalah Wakil Menkeu di era Sri Mulyani hingga Purbaya.

"Sosok yang tepat, sosok yang solusi, sosok yang harapan bagi semua orang bisa memperbaiki sistem fiskal sistem perekonomian," kata Fauzi saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pergantian menteri di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, karena Presiden bisa menilai secara objektif terhadap kinerja, kapasitas, dan kapabilitas untuk menghadapi situasi perekonomian. Dia menyampaikan bahwa bangsa saat ini tengah menghadapi tekanan global dan dinamika perekonomian yang luar biasa. Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan solusi soal masalah sektor mikro, pendapatan dan belanja negara yang berkualitas hingga urusan transfer daerah.

"Itu kan bagian yang tidak terpisahkan kerja kerja Menteri Keuangan," ucap Fauzi.

Menyikapi hal tersebut, Komisi XI DPR, kata Fauzi, mengharapkan Suahasil bisa memberikan solusi atas tugas-tugas Purbaya yang belum tuntas, seperti optimalisasi pendapatan pajak.

"Jadi, dia Insyaallah mengerti dan tahu betul kondisi dan perekonomian kita pada hari ini," ujarnya.

Suahasil Janji Lanjutkan Kebijakan yang Sudah Digodok Purbaya

Suahasil Nazara meyakinkan publik bahwa jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan tetap solid serta melanjutkan seluruh agenda kebijakan yang telah digodok pada era Purbaya Yudhi Sadewa. Pria yang juga guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) itu mengklaim tidak ada perombakan drastis pada arah kebijakan fiskal nasional. Suahasil menegaskan, pergantian kepemimpinan di Kemenkeu bukan menandai perubahan regulasi atau strategi fiskal secara mendadak, melainkan kepastian keberlanjutan program kerja yang sedang berjalan.

“Bagi Kementerian Keuangan, ini adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan, kita bukan masalah berubah-berubah," kata Suahasil di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Ia menekankan seluruh jajaran di Kemenkeu tetap berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas makro ekonomi serta menopang pertumbuhan ekonomi nasional. “Ini melanjutkan kegiatan, melanjutkan aktivitas, melanjutkan semua tugas fungsi dari Kementerian Keuangan, yaitu untuk menjaga APBN, menumbuhkan ekonomi, menstabilkan ekonomi," ucap Suahasil.

Mengenai instruksi khusus yang diterimanya dari Presiden Prabowo Subianto, Suahasil memaparkan tugas utamanya adalah memastikan APBN dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat melalui instrumen belanja negara, dorongan investasi, hingga penguatan kinerja ekspor.

"Dapat tugasnya adalah menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” tutur Suahasil.

Optimistis Pasar Tak Begejolak Imbas Pergantian Menkeu

Suahasil memastikan pelantikannya sebagai Menkeu tidak akan memicu gejolak di pasar. Hal itu diungkapkan merespons proses pelantikannya yang berlangsung mendadak menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Tapi pasar punya logikanya sendiri, silakan saja, tapi menurut saya ini bukan perubahan, ini adalah kelanjutan saja, bukan perubahan, kelanjutan. Kan teman-teman juga tahu saya selama ini juga di dalam Kementerian Keuangan," kata Suahasil kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Mantan Kepala Lembaga Demografi FEB-UI ini menyebut dirinya mendapat arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Menurut Suahasil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dapat menjalankan program-program prioritas pemerintah sekaligus menumbuhkan dan menstabilkan perekonomian Indonesia.

"Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah," kata Suahasil.

Ia juga menegaskan defisit APBN akan tetap dijaga di bawah 3 persen sesuai ketentuan yang berlaku. Soal transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan, Suahasil memastikan proses itu akan dikoordinasikan dengan baik. Ia mengaku belum sempat berkomunikasi dengan Purbaya sebelum pelantikan berlangsung.

"Transisi pasti harus kita koordinasikan dengan baik dan setelah ini saya akan kembali ke Kementerian Keuangan dan kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan seperti biasa," imbuhnya.

Segera Paparkan APBN

Suahasil juga memastikan akan memaparkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) segera setelah ia dilantik.

Dalam catatan, Kemenkeu sejauh ini belum mempublikasikan realisasi terperinci APBN, pada bulan anggaran Juli dan Agustus 2026. Paparan terakhir mengenai kinerja APBN merupakan realisasi semester I-2026.

“Kalau mengenai APBN, kami akan bikin konferensi pers ALCo (Asset and Liability Committee) secepatnya,” kata Suahasil dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin.

ALCo merupakan forum di Kemenkeu yang membahas perkembangan ekonomi, pelaksanaan APBN, penerimaan dan belanja negara, serta kondisi pembiayaan dan kas pemerintah. Hasil pembahasan ALCo menjadi salah satu dasar evaluasi dan penyusunan langkah kebijakan fiskal pemerintah. Suahasil menyatakan pelaporan data APBN Juli dan Agustus nantinya akan dipaparkan dengan data yang lengkap sehingga publik bisa menerima transparansi pengelolaan anggaran negara.

Mantan Wakil Menkeu itu menuturkan akan melanjutkan pekerjaan di instansi bendahara negara sehingga Kemenkeu menjadi lembaga yang kredibel.

“Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.