Masuk tirto.id
tirto.id - CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan P. Roeslani, mengakui badan usaha milik negara (BUMN) memiliki aset dalam jumlah besar, mencapai Rp16.000 triliun. Namun, besarnya aset tersebut dinilai belum sebanding dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas atau cash flow.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam mendorong optimalisasi aset dan peningkatan produktivitas BUMN.
“Ini mungkin in terms of aset kita besar, gitu. Tapi in terms of cash flow-nya, pendapatannya mungkin berbanding asetnya masih sangat kecil,” kata Rosan kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026).
Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah menjalankan program streamlining atau proses penataan dan perampingan struktur, lini bisnis, serta birokrasi BUMN. Tahap berikutnya akan diarahkan pada optimalisasi aset yang dimiliki perusahaan pelat merah, sekaligus meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Menurut dia, pemerintah juga membuka ruang kerja sama yang lebih luas dengan sektor swasta. Jika suatu kegiatan usaha dinilai dapat dikerjakan lebih baik oleh swasta dan tidak berkaitan dengan sektor strategis, pemerintah akan memberikan ruang kepada dunia usaha.
“Kalau memang yang sudah bagus, sudah bisa dikerjakan oleh private sector, ya silakan. Kita dukung,” ujarnya.
Nantinya, optimalisasi aset BUMN akan dilakukan dengan perencanaan yang terukur dan terstruktur. Namun, pemerintah akan menilai berbagai jenis aset yang dimiliki BUMN sebelum menentukan langkah pengelolaannya.
“Nanti kita akan analisa semua, apakah itu baik di jalan tol, di airport, kemudian di oil and gas, bandara, apa? Airport, pelabuhan, nanti kita analisa semua,” tutur Rosan.
Optimalisasi aset tersebut menjadi bagian dari agenda penataan BUMN yang saat ini dilakukan pemerintah. Rosan mengatakan proses streamlining telah mencakup pengurangan dan penggabungan sejumlah entitas BUMN.
Dia menyebut jumlah perusahaan dalam proses streamlining saat ini mencapai 354 perusahaan. Sebagian perusahaan yang dikurangi merupakan entitas yang sudah tidak aktif atau dormant, sementara sebagian lainnya digabungkan dengan perusahaan sejenis.
Rosan mencontohkan enam perusahaan asset management yang sebelumnya dimiliki masing-masing perbankan telah digabung menjadi satu. Pemerintah juga melakukan konsolidasi terhadap aset di sektor perhotelan dan rumah sakit.
“Dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel, dia bikin satu company. Nah, sekarang kita gabungkan, yang tadi kita punya 137 hotel supaya menjadi lebih efisien,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi terhadap sekitar 75 rumah sakit BUMN.
Menurut Rosan, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mengoptimalkan aset yang sudah dimiliki BUMN, bukan semata-mata mengurangi jumlah perusahaan. Pemerintah juga akan melihat peluang bagi sektor swasta untuk mengambil peran pada usaha-usaha BUMN yang dinilai lebih efektif apabila dikelola dunia usaha.
“Pokoknya intinya supaya BUMN ini lebih productivity-nya lebih meningkat dan efisiensinya lebih meningkat,” tutup Rosan.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
