Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menginstruksikan kepada semua kepala daerah seluruh Indonesia untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berkoordinasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Tito menjelaskan bahwa dengan adanya Satgas MBG di setiap daerah maka program prioritas pemerintah tersebut dapat segera terlaksana secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Nah, setelah itu rekan-rekan kepala daerah, segera saya minta menunjuk semacam membuat satgas untuk MBG, dan tunjuk kepalanya, ketuanya,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Persiapan Launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Perayaan HUT ke-80 RI Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Jumat (18/7/2025).
Tito mengatakan sejumlah pemerintah daerah dinilai telah berhasil dalam inisiatif membentuk Satgas MBG. Di antaranya adalah Kabupaten Bogor dan Garut yang kini ketua Satgasnya adalah sekretaris daerah di masing-masing wilayah.
Tito memberikan kebebasan kepada setiap kepala daerah dalam menyusun formasi, dengan catatan pemimpin datgas harus memiliki kendali penuh dalam mengelola MBG di daerah.
“Silakan apakah mau Sekda, ataukah pejabat tertentu, Kepala Bappeda, atau Kepala Dinas Pendidikan, dipersilakan saja, asal diberikan kewenangan,” ujarnya.
Mantan Kapolri ini menekankan hal penting dalam kesuksesan percepatan MBG adalah kolaborasi teknis antara BGN dengan pemerintah daerah.
Saat ini, BGN telah menginventarisir data penanggung jawab MBG dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota berupa nomor telepon, email yang cepat tanggap untuk dihubungi.
Selain pembentukan Satgas, Mendagri juga meminta kepala daerah segera menentukan titik-titik lokasi pembangunan dapur MBG atau SPPG di wilayah masing-masing. Penentuan titik ini, menurutnya, harus memperhatikan kondisi geografis, keterjangkauan, serta sebaran peserta didik.
Sebagai contoh, ia menyebut Kabupaten Raja Ampat yang mengusulkan tujuh titik distribusi, menggantikan usulan awal tiga titik karena peserta didik tersebar di berbagai pulau.
“Karena kalau 3 pulau titik SPPG maka nanti akan ada kesulitan untuk tambahan biaya distribusi ke sekolah-sekolah yang di pulau lain, yang di luar titik 3 itu,” kata Tito.
Dirinya menegaskan bahwa pendekatan pelaksanaan program MBG tidak dapat diseragamkan secara nasional, terlebih di daerah kepulauan, pegunungan, dan wilayah terpencil lainnya. Oleh karena itu, diperlukan masukan langsung dari Pemda yang paling memahami kondisi di lapangan.
“[Karena] yang paling paham adalah rekan-rekan kepala daerah tentang daerahnya masing-masing,” tegasnya.
Menurut Tito, manfaat besar yang dapat dihasilkan dari program MBG selain perbaikan gizi anak-anak, program ini juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pembangunan dapur MBG akan membutuhkan tenaga kerja seperti juru masak, petugas kebersihan, dan pengelola logistik.
Tito mengklaim program MBG dapat menggerakkan roda ekonomi daerah melalui sistem rantai pasok bahan makanan lokal.
“Ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pusat. Karena off-taker-nya, pembelinya jelas, ada anggaran yang sudah disiapkan,” ujarnya.
Tito mengingatkan kepada setiap kepala daerah untuk segera menjalankan apa yang telah disampaikannya dalam rapat virtual tersebut. Ke depan, Tito membeberkan akan ada rapat lanjutan untuk menindaklanjuti program MBG tersebut.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
