tirto.id - Mesin anjungan tunai mandiri (ATM) milik bank BUMN yang berlabelkan Links sudah bertebaran. Sayangnya, masih sedikit masyarakat yang mengetahui keuntungan dari ATM tersebut. Umumnya, masyarakat masih mencari ATM sesuai dengan logo banknya.
Ita Maeta (47) contohnya. Ibu rumah tangga ini rela mengantre pada mesin ATM BRI sesuai dengan rekening bank yang dimilikinya, meski di dekatnya ada mesin ATM Link. Bukan tidak berminat, tetapi ia mempertimbangkan biaya transaksi yang akan dikenakan.
“Belum tahu kalau gratis. Tahunya ya punya akun BRI jadi ya cari ATM BRI. Teman dan keluarga juga banyak yang belum tahu deh,” kata dia seraya bertanya-tanya kenapa tidak ada pemberitahuan dari bank tempat dia menabung.
ATM Link merupakan buah sinergi dari empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Melalui ATM Link, nasabah keempat bank tersebut memiliki kemudahan melakukan transaksi. Selain tarik tunai yang gratis, biaya transfer antar bank negara pun turun dari semula Rp6.500 menjadi hanya Rp4.000. Sedangkan untuk biaya transfer ke bank non BUMN sebesar Rp6.500.
Sejak mengantongi izin dari Bank Indonesia (BI) pada 27 Februari 2017, Kementerian BUMN terus mendorong keempat bank tadi yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menerapkan sistem integrasi Link pada ATM masing-masing. Tercatat hingga November 2017, jumlah ATM Link Himbara yang sudah tergabung sudah mencapai 62.361 unit atau 96 persen dari total ATM Bank BUMN. Sayangnya, sosialisasi kepada para nasabah mengenai benefit tersebut masih belum efektif.
Tidak sampai di situ, pada 20 November lalu Bank Mandiri, BNI dan BRI juga telah mengintegrasikan sistem pembayaran dalam Electronic Data Capture (EDC). Tujuannya, untuk menekan biaya transaksi yang dibebankan kepada nasabah ketika berbelanja, khususnya ketika bertransaksi di merchant-merchant BUMN. Sedikitnya, Ada sekitar 400.000 unit EDC yang telah terintegrasi dan siap disebarluaskan ke gerai-gerai PT KAI (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), PT Kimia Farma (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), PT Telkom (Persero) Tbk, dan PT Pertamina Retail.
Upaya integrasi ATM dan tersebut merupakan bagian dari proses pembentukan Holding BUMN Perbankan dan jasa Keuangan. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, terlihat memberikan angin segar kepada Kementerian BUMN yang tengah mempersiapkan pembentukan enam holding sektoral. Regulasi tersebut merupakan perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal Negara pada perusahaan pelat merah.
Salah satu holding sektoral yang tengah dibentuk yakni holding perbankan dan jasa keuangan. Holding ini akan beranggotakan empat bank BUMN, yakni Mandiri, BNI, BRI dan BTN, ditambah tiga BUMN jasa keuangan lain seperti PT PNM, Pegadaian dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Adapun yang akan menjadi Holding Company adalah PT Danareksa (Persero). Sama halnya dengan alasan Inalum menjadi induk dari holding tambang, penetapan Danareksa sebagai Holding BUMN Industri Perbankan dan Jasa Keuangan dikarenakan masih dimiliki 100 persen oleh Negara.
“Sehingga nantinya tidak terjadi dilusi kepemilikan Pemerintah,” kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo kepada Tirto.
Berdasarkan data 2016, holding ini akan memiliki total ekuitas yang cukup fantastis, yakni sebesar $31,6 miliar atau setara Rp428 triliun. Angka tersebut dapat bersaing dengan ekuitas tiga perusahaan finansial besar di ASEAN, yakni DBS Bank yang memiliki ekuitas $34 miliar, OCBC $27 miliar dan CIMB Groups Holding $11 miliar.
Dengan kekuatan modal tersebut, Kementerian BUMN memiliki target untuk meningkatkan penyaluran fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat, khususnya melalui Bank BTN sebagai perbankan spesialis KPR. Sebab, nantinya sesama perusahaan holding keuangan bisa saling mencukupi kebutuhan modal satu sama lain. Hingga 2016, ekuitas BTN berada di angka Rp19 triliun, tertinggal jauh dari saudaranya Mandiri yang mencapai Rp153,37 triliun, BNI Rp89,25 triliun dan BRI Rp146,81 triliun.
"Itu salah satu urgensi holding ini. Paling tidak BTN bisa membiayai 2-3 juta rumah per tahun nantinya,” ujar Gatot.
Saat ini, BTN baru bisa memberikan pembiayaan KPR sekitar 686 ribu rumah per tahun. Sementara backlog perumahan sekitar 13 juta rumah. Kemampuan BTN setiap tahunnya memang terbilang rendah, dan mustahil target yang ada akan tercapai. Belum lagi ada bonus demografi bertambah sekitar 70 juta penduduk.
Kuatnya permodalan BTN juga diharapkan dapat meringankan beban pemerintah yang selama ini masih memberi subsidi KPR melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa holding BUMN Perbankan dan jasa Keuangan akan terbentuk pada kuartal I 2018. Sementara landasan hukum dan anggaran dasarnya sedang disusun oleh Kementerian BUMN.
"Secara konsep, tugas dan posisi direksinya sudah ada," ujar dia seperti dikutip Antara.
Gatot menambahkan, melalui holding beragam penghematan juga akan tercipta. Berkat integrasi ATM Link, kini Bank BUMN tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk perawatan satu mesin ATM. Bahkan, tak perlu lagi masing-masing bank mengeluarkan biaya pengadaan ATM, dikarenakan jumlah yang ada sudah cukup memadai.
Proses pembentukan holding ini sendiri masih terus dibahas oleh Kementerian BUMN bersama para pemangku kebijakan di sektor keungan seperti, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Keuangan.
Holding BUMN perbankan dan jasa finansial ini akan mengikuti pembentukan holding BUMN tambang yang akan segera tuntas. Rencananya, pada tanggal 30 November akan digelar RUPS berbarengan untuk memuluskan pembentukan holding BUMN tambang ini. Pembentukan holding BUMN sendiri merupakan sarana pemerintah untuk melakukan perampingan dari total jumlah BUMN yang kini mencapai 118.
Penulis: Dano Akbar M Daeng
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
