Masuk tirto.id
tirto.id - Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Cina semakin panas usai tak ada kesepakatan negosiasi tarif dari kedua negara tersebut. Presiden AS, Donald Trump, sempat menegaskan bahwa pembicaraan perdagangan antara AS dan Cina sedang berlangsung meski tidak menyatakan siapa yang berunding baik dari kedua belah pihak.
Namun pernyataan Trump soal negosiasi dengan AS justru dibantah oleh Pemerintah Cina. Trump sebelumnya menetapkan tarif resiprokal atau timbal balik sebesar 145 persen untuk semua produk asal Cina. Sedangkan Cina membalas dengan menerapkan tarif 125 persen untuk produk yang masuk ke negaranya.
"Cina dan AS tidak melakukan konsultasi atau negosiasi apapun mengenai tarif. AS harus berhenti menciptakan kebingungan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, dikutip Antara, Senin (28/4/2025).
Pernyataan keras Cina bahwa "tidak ada negosiasi tarif" tersebut dibaca sebagai sinyal kepada dunia bahwa ketegangan perdagangan AS–Cina belum menuju penyelesaian. Ketidakpastian ini pun bukan hanya persoalan diplomasi bilateral, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi global.
Dampak dari persaingan ini bahkan dinilai akan merambah ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia perlu cermat dalam memahami dinamika ini agar tidak terjebak dalam kepentingan kedua kekuatan besar tersebut, melainkan dapat memanfaatkannya secara strategis untuk keuntungan nasional.
Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, melihat ketidakpastian global akibat ketegangan dagang AS–Cina memang akan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat relokasi industri dunia. Dengan kesiapan infrastruktur, reformasi izin, dan insentif kompetitif, Indonesia harus bergerak cepat mengamankan investasi strategis.
“Pemerintah perlu membentuk relocation task force nasional, mempercepat eksekusi proyek, serta menjaga kepastian regulasi. Momentum ini tidak akan bertahan lama karena jendela peluang hanya terbuka hingga 2026,” ujar dia kepada Tirto, Senin (28/4/2025).
Menurut Syafruddin banyak industri Cina kini mulai mencari lokasi baru (relokasi industri) untuk menghindari tarif AS. Karenanya, Indonesia berpeluang menarik investasi di sektor manufaktur, khususnya elektronik dan otomotif dengan catatan reformasi birokrasi dan regulasi dipercepat.
“Indonesia harus mengubah ketidakpastian global menjadi peta jalan pertumbuhan nasional dan memastikan dirinya menjadi pilihan utama bagi industri global yang mencari basis produksi baru,” jelas dia.
Peneliti Next Policy, Dwi Raihan, mengamini bahwa perang dagang antara AS-Cina bisa menjadi berkah bagi indonesia untuk menangkap peluang investasi. Banyak investasi potensial di indonesia seperti industri hijau dan energi terbarukan, ekonomi digital, pariwisata, perbankan dan keuangan syariah.
“Pada dasarnya, indonesia sendiri memiliki pasar yang besar sehingga sangat potensial dan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor,” ujarnya kepada Tirto, Senin (28/4/2025).
Namun, untuk menangkap peluang tersebut sekaligus mencegah investor kabur, Indonesia harus berbenah seperti menindak tegas impor ilegal khususnya pada industri tekstil dan alas kaki, mempermudah perizinan dan birokrasi, berantas pungutan liar, kepastian hukum, melakukan relaksasi ekspor hingga dukungan kebijakan lain yang konsisten. “Di sisi lain, kita perlu mempersiapkan SDM yang kompetitif melalui pendidikan dan vokasi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif NEXT Indonesia, Christiantoko. Menurutnya, untuk menangkap peluang relokasi industri, pemerintah harus mampu meyakinkan calon investor dari negara lain bahwa investor bisa mendapatkan jaminan kenyamanan dan keamanan. Nyaman dari sisi regulasi, aman dari banyak gangguan.
“Misalnya, gangguan dari ormas maupun yang lainnya,” ujarnya kepada Tirto, Senin (24/4/2025).
Karena itu, pemerintah punya pekerjaan rumah besar untuk mengomunikasikan bahwa Indonesia layak menjadi pilihan utama bagi para investor yang ingin merelokasi industri atau pabriknya dari negara lain ke Indonesia.
Dan saat ini, menurut Christian, merupakan waktu yang tepat pemerintah membuka “Desk Penanganan Hambatan Investasi” atau semacam pusat pengaduan bagi dunia usaha/investor yang mengalami masalah, terutama premanisme saat menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.
“Termasuk jika ada keluhan, misalnya regulasi yang bertabrakan antar kementerian maupun pusat dan daerah,” jelas dia.
Lobi-Lobi ke AS Lebih Penting
Sementara itu, Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, justru skeptis dengan premis bahwa Indonesia harus bisa mengambil peluang relokasi industri dari perang tarif saat ini. Alih-alih mengharapkan yang tidak pasti, lebih baik Indonesia segera memberikan konsesi ke AS supaya bisa mengambil kesempatan berupa relokasi industri ke Indonesia.
“Seruan bahwa Indonesia harus segera 'gercep' memberikan konsesi ke AS supaya bisa mengambil kesempatan berupa relokasi industri ke Indonesia, menurut saya jauh lebih berguna sebagai justifikasi semu atas berbagai konsesi yang Indonesia berikan kepada AS,” jelas Andri kepada Tirto, Senin (28/4/2025).
Sejauh ini, Pemerintah Indonesia memang sudah melayangkan sejumlah tawaran kepada Pemerintah AS. Tawaran itu terutama untuk mewujudkan kerja sama perdagangan yang adil serta sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional yang dirancang untuk menjaga perimbangan pada lima manfaat.
Manfaat pertama adalah memenuhi kebutuhan dan menjaga ketahanan energi nasional. Kedua, memperjuangkan akses pasar Indonesia ke Amerika Serikat, khususnya dengan kebijakan tarif yang kompetitif bagi produk ekspor Indonesia.
Tawaran selanjutnya, yakni deregulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha, perdagangan, dan investasi yang akan menciptakan lapangan pekerjaan. Keempat, memperoleh nilai tambah dengan kerja sama supply chain industri strategis dan mineral kritis. Serta kelima, akses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, antara lain kesehatan, pertanian, energi baru terbarukan.
Menurut Andri, relokasi industri dari Cina hampir mustahil. Sebab, Cina sendiri kini jauh lebih siap dengan perang tarif terhadap AS, di mana industri-industri Cina ini jauh lebih terdiversifikasi pasar tujuannya, terutama pasar domestik, sehingga tidak terlalu bergantung dengan pasar AS.
“Industri-industri Cina secara relatif jauh lebih mudah untuk menjual produknya di pasar negara lain maupun di pasar domestik mereka sendiri. Dibandingkan harus melakukan relokasi dalam keadaan yang penuh ketidakpastian ini,” jelas dia,
Lebih dari itu, kata Andri, perang tarif antara AS dan Cina kini sudah semakin memberikan sinyal untuk saling menurunkan tarif. Jika AS dan Cina mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif, maka rugilah negara yang sudah terlanjur bersedia membayar konsesi demi premis terhadap relokasi industri ini.
“Jadi seruan untuk Indonesia mengambil kesempatan untuk relokasi ini sebenarnya sangat tidak terukur dan langkah Indonesia yang bersedia untuk membayar konsesi ke AS demi harapan relokasi industri ini jauh menguntungkan AS daripada Indonesia yang hanya mendapatkan harapan,” jelas dia.
Terlepas dari itu, Christiantoko dari NEXT Indonesia, juga meminta agar pemerintah berhati-hati dampak dari perang dagang antara AS dan Cina. Salah satunya adalah membanjirnya produk dari Cina, baik yang harganya murah atau karena Cina memang produsen terbesar seperti bahan baku petrokimia.
“Bukan tak mungkin nanti banjirnya ke Indonesia, sehingga berpotensi memukul industri kita,” jelas dia kepada Tirto, Senin (28/4/2025).
Karena itu, menurutnya penting bagi Indonesia untuk menyelamatkan pasar dalam negeri. Jangan sampai justru jadi limpahan negara yang terkena dampak dari perang dagang negara-negara raksasa tersebut.
Tentu dalam hal ini, bukan juga menjadi negara tertutup, namun melakukan reformasi regulasi agar biaya produksi dan distribusi tidak mahal. Sekaligus memastikan tidak ada lagi biaya-biaya non teknis semacam “pungutan liar” agar harga barang yang masuk ke pasar bisa lebih murah dibandingkan barang yang datang dari luar negeri.
“Pada saat bersamaan, peran pemerintah dalam mengamankan tingkat kesejahteraan masyarakat juga sangat penting agar daya beli tidak melemah. Ini prioritas, selain strategi ekspor dan kerja sama ASEAN -seperti dijelaskan di atas- juga tetap berjalan,” jelas dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Hendra Friana
