Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menyatakan bahwa eskalasi konflik antara Israel dan Iran berpotensi berdampak pada pekerja di sektor industri ekspor-impor Indonesia. Hal ini dikhawatirkan memengaruhi pertumbuhan ekonomi global, yang pada gilirannya dapat berimbas pada lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri.
"Prediksi saya pribadi, ini akan berdampak pada industri yang berorientasi ekspor. Kondisi geopolitik seperti ini selalu memengaruhi pertumbuhan ekonomi global," kata Yassierli dalam konferensi pers di Kemenaker, Selasa (24/6/2025).
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk skema mitigasi PHK melalui berbagai program, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Kami sudah memiliki grand design untuk mitigasi PHK. Program JKP akan memberikan manfaat berupa bantuan tunai, pelatihan, serta fasilitasi penempatan kerja baru bagi pekerja yang terdampak," jelasnya.
Selain itu, Kemnaker juga melakukan koordinasi rutin dengan Dinas Ketenagakerjaan di tingkat daerah serta kementerian terkait untuk memantau perkembangan lapangan.
Yassierli menekankan pentingnya respons bersama menghadapi ketidakpastian global. "Kami berkoordinasi dengan lintas kementerian karena dampak geopolitik ini harus diantisipasi secara kolektif. Ujungnya, Kemnaker lah yang menanggung beban di hilir jika terjadi gelombang PHK," ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan siap mengambil langkah-langkah tambahan jika diperlukan.
Meski belum ada laporan PHK massal terkait konflik Timur Tengah, Menaker mengingatkan bahwa sektor logistik, manufaktur, dan perdagangan internasional berisiko terdampak jika perang berkepanjangan.
Adapun, pemerintah juga tengah menggodok pembentukan Satgas PHK untuk mengantisipasi lonjakan pengangguran di dalam negeri. Satgas ini tengah dimatangkan pembentukannya dengan kementerian terkait.
“Kita ingin Satgas itu dari buruh ke hilir. Jadi dari segi draft regulasi itu kita sudah siapkan dan kita masih koordinasi dengan Setneg, bukan di tangan presiden,” ucapnya
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra
