Menakar Efektivitas Penambahan Jabatan Wamendagri dan Wamenkes

tirto.id - Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah jumlah wakil menteri di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan dinilai membawa harapan baru, tapi di sisi lain dianggap tak menjamin perbaikan kerja-kerja kementerian.

Dua wamen baru itu adalah Wamendagri, Akhmad Wiyagus, dan Wamenkes, Benjamin Paulus Octavianus. Mereka masul dalam daftar pejabat yang baru saja dilantik Prabowo pada 8 Oktober. Mereka didorong menunjukkan kemampuannya menjawab permasalahan kesehatan dan pembangunan daerah selama ini.

Sesaat setelah Benjamin dilantik, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan satu di antara peranan Benjamin bakal fokus di penanganan atau pengendalian penyakit menular Tuberkulosis. Apalagi, kata Budi, Benjamin memiliki latar belakang sebagai dokter spesialis paru.

Tercatat, Benjamin berpraktik di Rumah Sakit Royal Trauma di Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Ia juga berpraktik di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk serta terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.

Di pemerintahan, ternyata dia pernah menjabat Asisten Khusus Menteri Pertahanan bidang Kesehatan, yang kala itu dijabat Prabowo.

Budi Gunadi pun saat ini memiliki dua wamenkes. Sebelum Benjamin, sudah ada Dante Saksono Harbuwono yang mendampingi Budi Gunadi di Kemenkes.

Budi menjelaskan peranan untuk Benjamin sebagai Wamenkes baru ini sejalan dengan atensi khusus dari Prabowo yang ingin menekan angka penularan TBC sebagai salah satu penyebab utama kematian. Perhatian Prabowo untuk menekan penularan TBC sudah sejak lama.

“Beliau itu passion-nya, hatinya dari dulu ingin kalau bisa kalau penyakit yang membunuh 125.000 setiap tahun itu bisa cepat kami hilangkan,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).

Budi menyampaikan bahwa usaha menekan penularan TBC juga merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Program ini digadang-gadang menjadi fokus demi mengeliminasi penyakit itu di Indonesia.

“Tahu enggak syaratnya mau kerja di Kemenkes? Harus sehat. Presiden Prabowo melantik wakil menteri kesehatan baru namanya dokter Beni Oktavianus. Kenapa dokter Beni bisa masuk? Karena Pak Prabowo tahu beliau sekarang hidupnya lebih sehat jauh sebelum menjadi wamenkes,” tutur Budi.

Bisakah Mengentaskan TBC di Indonesia?

Direktur Eksekutif Stop TB Partnership Indonesia (STPI), Henry Diatmo, mengatakan penambahan wamenkes oleh Prabowo sepatutnya sudah melalui pertimbangan yang matang, baik dalam konteks pencapaian target RPJMN maupun optimalisasi implementasi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.

Sebab, saat ini, sektor kesehatan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari efisiensi anggaran, peningkatan kualitas layanan, hingga percepatan pemerataan akses kesehatan dasar di seluruh Indonesia.

“Dengan adanya wamenkes baru, harapannya koordinasi dan eksekusi program dapat berjalan lebih efektif dan terfokus, sehingga target-target nasional di bidang kesehatan dapat tercapai dengan lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Henry kepada Tirto, Jumat (11/10/2025).

Ihwal fokus Wamenkes Benjamin di isu penanganan penyakit Tuberkulosis, Henry menekankan sosok Benjamin memang dikenal memiliki latar belakang sebagai dokter paru.

Seturut itu, ada atensi dari Benjamin terkait upaya mengeliminasi TBC pada 2030. Hal ini karena Indonesia masih menjadi negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia.

“Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan, mulai dari memperkuat deteksi dini, memastikan ketersediaan obat, hingga meningkatkan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat,” kata Henry.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Aji Muhawarman, mengatakan Benjamin bakal mendukung kerja Kemenkes di program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sehingga, fokusnya tidak hanya pengentasan penyakit menular TBC.

“Kemenkes support MBG dalam hal kebijakan, standarisasi, pelatihan, pengawasan, respons keracunan sampai survei gizi tahun 2026 nanti. Sementara itu dulu. Nanti menunggu kebijakan dari Pak Menkes untuk mendukung program prioritas lainnya,” kata Aji kepada Tirto, Kamis (9/11/2025).

3 Wamendagri, Efektif atau Jadi Beban?

Penambahan wakil menteri juga dilakukan Prabowo di Kementerian Dalam Negeri. Prabowo menunjuk Akhmad Wiyagus menjadi wakil menteri yang baru yang akan bekerja membantu Mendagri Tito Karnavian.

Adapun Akhmad Wiyagus dikenal sebagai perwira tinggi Polri yang baru saja memasuki masa pensiunnya. Ia terakhir berstatus sebagai Kabaintelkam Polri. Dia juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, Kapolda Lampung, dan juga Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Tito Karnavian mengatakan penambahan Wamendagri satu lagi akan meringankan tugasnya sebagai menteri. Dia mengklaim bahwa beban kerja Kemendagri cukup berat selaras dengan luasan Indonesia sebagai negara kepulauan.

"Jadi saya tinggal bagi tugas aja nanti, tiga Wamen. Dan ada nanti yang koordinator [Indonesia] bagian Barat, bagian Tengah, dan bagian Timur," kata dia dalam keterangannya, Rabu (8/10).

Kata Tito, tiga wamendagri yang kini bakal berfokus di sesuai wilayah penugasan. Tugas mereka menyoal mulai mengurusi angka inflasi hingga kemiskinan yang tinggi.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan, mengatakan Akhmad Wiyagus mulai terlibat kerja-kerja Kemendagri selepas pelantikan, dengan mengikuti rapat koordinasi nasional pembinaan pengawasan.

“Saya dapat info bahwa ada penugasan kepada Wamen Akhmad untuk ke Sulawesi,” kata Benni kepada Tirto, Kamis (9/10/2025).

Namun, kata dia, belum ada penugasan secara spesifik untuk Wiyagus dari Tito. Sejauh ini tiga wamendagri yang ada masih sama tugasnya. Mulai dari pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah sampai mengawasi keberlangsungan program unggulan pemerintahan Prabowo.

“Baik penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, program 3 juta rumah, MBG, koperasi merah putih dan penanganan stunting,” kata Benni.

Adapun penjelasan rinci soal pembagian tugas berdasar zonasi, Benni bilang bahwa Wamendagri Bima Aria berfokus di kawasan Barat Indonesia. Bagian Timur diurus oleh Wamendagri Ribka Haluk, dan Wamendagri baru ditugaskan mengurusi bagian Indonesia Tengah seperti Sulawesi, bahkan sampai Bali.

“Saya diskusi dengan Pak Kemendagri, ini tidak ada permintaan dari pihak kami. Ini murni hak prerogatif presiden. Mungkin bapak presiden melihat dengan tugas yang banyak di wilayah luas, presiden mungkin berpikir perlu ada penambahan wamen,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, mewanti-wanti penambahan satu wamendagri tidak memiliki urgensi atau dimensi krusial. Pun menurutnya, adanya dua wamendagri sebelumnya pun tidak mendesak diadakan.

“Karena yang kami tahu, di Kemendagri punya sejumlah dirjen yang sudah ada pembagian atau porsi tugasnya. Kalau pun dipaksa ada wamendagri, itu cukup satu, itu pula untuk menambal kalau mendagri ada kebutuhan mendesak tidak bisa bertugas. Dan kalau dilihat struktur di bawahnya juga, Kemendagri juga punya pembagian wilayah dari Sumatra sampai Papua,” ujar Herman kepada Tirto (Kamis (10/10/2025).

Herman menekankan bahwa dari tangan sejumlah dirjen yang dimiliki Kemendagri, mulai dari bidang otonomi daerah, bina administrasi wilayah, keuangan daerah, sampai urusan pembinaan desa, itu sudah lebih dari cukup.

“Penambahan satu lagi wamendagri terkesan mubazir karena tidak ada kaitan dalam upaya meningkatkan dan mengakselerasi kerja-kerja menteri dalam negeri, terutama dalam melakukan pembinaan kawasan terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.

Terkait klaim bahwa wamendagri anyar bakal mendukung percepatan implementasi program unggulan pemerintah, dinilai Herman juga perlu dipertanyakan. Sebab, ada juga kementerian sektoral lainnya yang mengurusi Program Strategis Nasional atau PSN. Menurutnya, pejabat struktural yang ada sudah mumpuni untuk membersamai program pemerintah.

“Tinggal sistem tata kelola saja yang mesti diperbaiki sehingga PSN bisa dijalankan struktur yang eksis. Karena perlu diketahui kerja teknokrasi dan pembinaan atau pengawasan daerah tetap dijalani oleh para dirjen,” kata dia.

Herman mengatakan bahwa yang menentukan keberhasilan kerja kementerian adalah desain kebijakan termasuk bagaimana relasi pemerintahan pusat dengan daerah. Baik terkait hubungan kewenangan, hubungan keuangan atau apapun yang terkait hubungan pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

“Misalnya gini, kalau bicara di level keuangan, dengan isu pemangkasan transfer daerah sekarang, apakah dengan penambahan wamendagri baru dapat membantu daerah meningkatkan fiskalnya. Kan yang jadi persoalan bagaimana desain kebijakannya, bukan kepada individu yang membantu Mendagri,” kata dia.

Seturut itu, isu desentralisasi disebut Herman masih menjadi pekerjaan besar di Kemendagri. Dari catatan KPPOD, pemerintah pusat justru mendorong adanya re-sentralisasi, alih-alih sebaliknya sejak enam tahun belakangan.

“Karena sejumlah undang-undang sektoral menarik kewenangan pemerintah daerah kepada pusat semisal Undang-undang Minerba, Undang-undang Cipta Kerja dan ada wacana UU ASN untuk men-sentralisasi pejabat struktural di daerah,” tutur Herman.

Menurut dia, yang menentukan sentralisasi atau arus balik desentralisasi adalah kebijakan. Oleh karena itu, Kemendagri semestinya memiliki komitmen untuk melakukan penguatan kewenangan terhadap pemerintah daerah.

Isu lain dalam desentralisasi, kata Herman, berkutat di permasalahan revisi Undang-undang Pemerintahan Daerah. Yang perlu ditekankan adalah apakah Kemendagri melalui revisi ini bakal memperkuat desentralisasi atau sebaliknya.

“Jangan sampai dengan revisi ini, Kemendagri juga setuju dengan penarikan kewenangan. Padahal dalam prinsip Asta Cita, ada komitmen untuk penguatan desentralisasi,” kata Herman.

Herman menekankan sudah semestinya Kemendagri membenah diri dalam kebijakan yang konsisten terkait relasi pusat-daerah dan pembangunan setiap wilayah. Dia mencontoh sebelumnya ada kebijakan efisiensi yang melarang perjalanan dinas berlebih dan rapat di hotel, tapi belakangan Pemda justru didorong menggunakan anggaran rapat di luar kantor.

“Di level paradigmatik, daerah-daerah sekarang tidak memiliki keseragaman kapasitas yang menjawab tantangan dan kebutuhan. Sehingga yang perlu diperkuat adalah pendekatan asimetrisnya, jadi setiap daerah itu mestinya diperlakukan berbeda-beda. Jakarta dengan Papua itu berbeda. Baik secara penanganan keuangan maupun perlakuan kebijakannya,” urai Herman.

“Yang perlu dilihat juga adalah soal desentralisasi fiskal. Karena ketika ada pemangkasan anggaran seperti ini, menurut kami Kemendagri harus ada di depan untuk advokasi,” ia melanjutkan.

Melihat sosok purnawirawan Jenderal Polisi menjabat wamendagri, Herman memprediksi Wiyagus bakal ditempatkan di urusan terkait politik, hukum dan keamanan. Keberadaan Akhmad Wiyagus di pos Kemendagri seperti ini yang harus dipantau.

Dia mewanti-wanti, jika Akhmad mengurusi urusan yang selama ini digarap Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, maka pendekatan sipil sepatutnya diutamakan.

“Selama ini isu terkait Kesbangpol seringkali masyarakat berhadapan atau konflik dengan pemerintahan daerah, nah yang kami harapkan adalah pendekatan humanis, saat ada demonstrasi atau krisis di publik, jadi bukan pendekatan keamanan,” tuturnya.