Membandingkan Tawaran Solusi Capres-Cawapres soal Masalah UMKM

tirto.id - Debat putaran kedua dijadwalkan digelar pada Jumat (22/12/2023) malam. Debat kali ini akan diikuti ketiga cawapres, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD dengan tema “Ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.”

Sebagai bagian sub tema ekonomi, masalah UMKM menjadi salah satu yang diatensi pemerintah selama ini. Pemerintahan Joko Widodo menargetkan 30 juta UMKM Indonesia sudah go digital pada 2024. Angka ini hampir mencapai setengah dari UMKM Indonesia yang mencapai 67 juta unit. Pemerintah juga berupaya membuat satu data.

Lantas apa yang akan dilakukan para paslon capres-cawapres terkait persoalan UMKM bila terpilih?

Juru bicara pasangan nomor 1 atau Timnas AMIN, Surya Tjandra, mengatakan paslon ini melalui cawapres Muhaimin sudah menjanjikan pemberian modal usaha bagi anak muda nominalnya Rp10 juta tanpa agunan dan bunga.

“Pinjaman ini dirancang untuk menunjang kegiatan produktif oleh pedagang pasar dan UMKM, termasuk wirausahawan muda, sehingga pengembalian pinjaman lebih terjamin,” kata Surya, Selasa (19/12/2023).

Setidaknya ada dua skema pinjaman yang akan dilaksanakan. Pertama, mereka mengikuti pola yang sudah tersedia saat ini, tapi dengan bunga 0% dan ditambah fasilitasi pendampingan. Ia sebut, pendampingan serupa telah dilaksanakan di Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan, di mana wirausahawan yang difasilitasi program Jakpreneur bukan hanya melunasi kredit, tapi berhasil mengekspor produk ke luar negeri.

“Kedua, mencontoh Grameen Bank di mana pinjaman diberikan kepada individu yang tergabung dalam kelompok/koperasi. Sehingga risiko yang ditanggung bersama akan mendorong upaya kolektif dalam memastikan produktivitas usaha dan pengembalian pinjaman,” kata Surya.

Surya mengatakan, penyaluran dilaksanakan oleh perbankan dan lembaga keuangan yang akan ditunjuk, dengan dana subsidi bunga dari pemerintah. Ia memastikan ada pemanfaatan dana APBN, tetapi sangat minimal jumlahnya untuk manfaat besar yang akan dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, program yang ditawarkan AMIN berprinsip⁠ ⁠rendah risiko kredit, semua bisa memanfaatkan (termasuk sektor informal), produktif dan berdampak ekonomi, ikut mewujudkan trust society dan efisien APBN.

Ia juga mengatakan bahwa program tersebut bisa langsung dijalankan karena pernah dilakukan di Jakarta saat Anies memimpin.

“Harapannya sih bisa menarik suara UMKM yang sering hanya diiming-imingi janji kosong minim prestasi, kalau rakyat mau tidak ada yang mustahil, kita akan patahkan itu,” kata Surya yang juga caleg Partai Nasdem ini.

Juru Bicara Timnas AMIN lainnya, Abdul Rochim, juga menegaskan bahwa UMKM terbukti telah menjadi salah satu penopang utama perekonomian bangsa. Indonesia, kata Rochim, mampu bertahan saat krisis berkat peran UMKM.

Oleh karena itu, kata caleg DPR RI dari PKB ini, pasangan AMIN akan menjadikan UMKM sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan bangsa dan sektor prioritas mereka.

Setidaknya ada beberapa program yang ditawarkan, antara lain: program 50 persen belanja operasional pemerintah nanti, yaitu berasal dari UMKM dan produk lokal. Program ini diyakini menumbuhkan geliat UMKM di Indonesia.

Program kedua yaitu pinjaman hingga 10 juta dengan bunga 0 persen dan tanpa agunan. Ini sebagai stimulus agar UMKM bisa bangkit, bisa mendapatkan modal kerja yang tanpa bunga dengan tanpa agunan.

“Kemudian AMIN berkomitmen untuk menghentikan impor barang konsumsi yang mematikan UMKM dalam negeri. Selama ini, banyak produk-produk UMKM yang kalah bersaing dengan produk impor. Ini menjadi fokus perhatian AMIN juga,” klaim Rochim.

Selain itu, program prioritas lain adalah jemput bola izin dan sertifikasi BPOM, sertifikasi halal, sertifikasi produk industri rumah tangga secara cepat dan gratis. “AMIN juga punya program kakak asuh, apa itu? Yaitu membuat pelatihan dan pendampingan oleh enterpreneur, akademisi, dan praktisi yang ditunjuk oleh pasangan AMIN,” tutur Rochim.

Rochim juga mengatakan AMIN akan membuat one stop service center untuk UMKM di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Hal ini menjadi beberapa program yang akan dibuat atau yang telah disusun secara rinci oleh Timnas AMIN sehingga UMKM diharapkan bisa menjadi salah satu penopang utama kebangkitan ekonomi di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengatakan paslon nomor urut 2 juga fokus kepada UMKM dan industri kecil menengah. Mereka berencana memberikan permodalan secara ventura dan pembimbingan bisnis.

“Jadi dalam hal ini rencananya kita akan mendirikan sebuah lembaga ventura nasional di mana lembaga ventura tersebut akan memberikan permodalan bagi Perusahaan-perusahaan yang dianggap layak untuk bisa dikembangkan lebih lanjut dan diberikan juga bimbingan,” kata Eddy, Selasa (12/12/2023).

Eddy mengatakan, program ini serupa dengan yang kita kenal dengan program search yang ada di Singapura. Mereka akan membuat lembaga ventura nasional yang mirip dengan LPDP, tetapi dalam hal ini negara ikut ambil andil saham di perusahaan rintisan tersebut. Perusahaan rintisan tersebut lantas akan diberikan permodalan dan bimbingan bisnis untuk bisa dikembangkan.

Eddy juga mengatakan sudah ada beberapa success story yang ada di Indonesia dengan model bimbingan bisnis serta pendanaan dengan skema tersebut. Meskipun sudah ada program pendanaan merah putih untuk mendanai ini, tetapi ini sifatnya lebih spesifik menyediakan pendanaan di awal saat perusahaan tersebut sedang dalam proses rintisan. Ia juga yakin program tersebut dapat dijalankan karena sudah dikaji sedemikian rupa.

“Jadi ini merupakan salah satu solusi terhadap problem pendanaan, khususnya dana awal untuk IKM apalagi kita bicara IKM atau UMKM berbasis digital yang ada aspek teknologi di dalamnya. Ini sangat dibutuhkan dan kita berpikir bahwa hal ini bisa dijalankan sebagai salah satu prioritas program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menunjang peningkatan kualitas dan ketahanan dari UMKM dan IKM kita,” kata Eddy.

Di sisi lain, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Cyril Raoul Hakim atau Cicho Hakim, mengatakan sejumlah upaya yang mereka lakukan untuk UMKM. Pertama, mereka akan menyediakan 40% tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur publik, seperti bandara, stasiun kereta, dan terminal bus.

“Ganjar dan Mahfud akan mengalokasikan 50% anggaran belanja barang maupun jasa pemerintah, BUMN, BUMD untuk koperasi dan UMKM. Kemudian juga meningkatkan kemitraan antara usaha besar dengan koperasi dan UMKM," kata Cicho, Selasa (12/12/2023).

Menurut dia, pasangan capres-cawapres Ganjar dan Mahfud juga akan meningkatkan kapasitas UMKM melalui digitalisasi seperti memperkenalkan dan mengaktifasi kegiatan penjualan online.

Cicho juga memastikan bahwa program yang mereka tawarkan sangat realistis. Ia menekankan program bukan soal anggaran, tetapi juga soal prioritas.

“Sangat realistis karena bukan program yang memakan anggaran baru. Namun lebih sebagai mengangkat UMKM dan koperasi ke posisi atas dalam prioritas. Kalau berpikir rasional tentu ini akan sangat disambut baik oleh para pelaku UMKM dan koperasi,” kata Cicho.

Masalah yang Harus Dipahami

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengatakan UMKM Indonesia masih memiliki masalah meski pemerintah punya banyak program pendanaan hingga digitalisasi.

“UMKM ini, kan, masalahnya banyak ya, mulai dari permodalan, digitalisasi, hingga pemasaran. Pelaku UMKM kadang tidak struggle dalam menghadapi masalah tersebut,” kata Huda kepada reporter Tirto, Selasa (19/12/2023).

Huda mengatakan permodalan merupakan masalah klasik dan sudah berpuluh-puluh program dijalankan. Ia mencontohkan program PNPM dan KUR. Programnya ada, tetapi masih banyak pelaku UMKM yang mengaku kesulitan modal. Di sisi lain, perbankan enggan untuk membarikan pendanaan ke UMKM karena risiko yang tinggi.

“Makanya proporsi kredit UMKM hanya 20 persen dari kredit nasional. Mereka akhirnya meminjam kalau tidak ke keluarga, bank rentenir, atau sekarang pinjaman ilegal. Makanya isu tersebut harus bisa diperhatikan oleh paslon,” kata Huda.

Hal senada diungkapkan pegiat UMKM sekaligus Ketua Assosiasi IUMKM Indonesia (AKUMANDIRI), Hermawati Setyorinny. Ia berharap ada sebuah regulasi tegas dari pemerintahan masa depan yang mendukung UMKM.

“Yang saya harapkan adalah aturan. Aturan akan kemudahan dalam hal supaya UMKM itu mendapatkan akses baik itu modal, legalitas, pendidikan, pelatihan,” kata Hermawati kepada reporter Tirto, Selasa (19/12/2023).

Hermawati mengakui pemerintah sudah menyediakan sejumlah program, tetapi program tersebut tidak terserap sesuai harapan. Ia menilai UMKM yang seharusnya mendapatkan program malah tidak menikmati program.

Selain itu, implementasi program juga banyak yang disalahgunakan, baik akses kredit, akses pelatihan oleh stakeholder. Para pelaku UMKM juga sulit masuk ke perbankan akibat terdampak COVID. Mereka lantas meminjam lewat pinjol dan terjerat hutang digital. Alhasil, mereka sulit mendapat pendanaan.

Hermawati berharap, pemerintah mulai memperhatikan semua aspek dari hulu ke hilir tanpa berpandangan parsial. Sebab, kata dia, UMKM tidak bisa naik kelas apabila pemerintah hanya melihat parsial atau bertindak setengah-setengah. Sebagai contoh, UMKM diberikan program, tapi tidak ada pendampingan hingga benar-benar sukses.

“Memang ada segala program, tapi tidak ada yang gandeng mereka ini loh pintunya. Terus kalau dapat ini, enggak cuma sekadar modal, tapi diajarin enggak tentang literasi keuangan. Itu yang selalu jadi program itu hanya di permukaan pemerintah,” kata Hermawati.

Hermawati mencontohkan, pemerintah belum berupaya mendidik hulu hingga hilir dalam bisnis kreatif seperti jasa fotografi atau wedding organizer.

Ia juga berharap pemerintah mau melakukan pendampingan hingga men-support kebutuhan bahan baku untuk UMKM. Ia beralasan, Indonesia menjadi market, tetapi tidak mampu berkompetisi dengan pedagang asing karena masalah harga barang yang lebih murah hingga kualitas barang.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah ke depan serius untuk membenahi dan mengisi titik bolong pengembangan UMKM, apalagi pemerintah punya banyak program.

“Saya sangat berharap benar-benar presiden ke depan itu bisa mengeksekusi yang kosong itu, yang tidak tersentuh sama sekali karena dana yang diguyurkan ke UMKM ini juga sebenarnya gede, tapi sayang. Misalnya subsidi bunga, kan, penyerapan KUR hanya 40 persen. 60 persen sudah dianggarkan kan sayang enggak digunakan. Nah, sisi-sisi kosong itu yang harus terisi,” kata Hermawati.