Megawati Singgung KPU & Bawaslu: Tolong Dong Kerja yang Benar

tirto.id - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, sebagai penyelanggara pemilu agar bekerja pada koridor yang benar. Megawati juga meminta, proses pemilu tidak digiring ke titik tertentu.

Permintaan itu disampaikan Megawati ketika memberi sambutan dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-51 PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

"Ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya tuh baca di jalan ada baliho, pemilu yang demokratis, di mana ya saya lihat. Jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas. Nah ini bebasnya dan rahasia, jadi tidak digiring lho, tolong ya," kata Megawati.

Megawati mengatakan, penyelenggara pemilu lebih kuat ketika masih bernama Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Namun, semua itu mengalami perubahan ketika masuk ke era reformasi.

"Zaman orde baru kan LPU, menurut saya itu lebih kuat, tapi waktu reformasi itu dijadikan komisi. Saya selalu mengatakan, tapi saya kayak selalu di-bully, saya bilang komisi itu sifatnya adhoc, kan, bahwa suatu saat bisa dibubarkan, itu berulang kali saya ngomong," tutur Megawati.

HUT ke-51 PDIP tak dihadiri Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang masih berstatus kader partai itu tak hadir. Namun, Wapres Ma'aruf Amin turut hadir dalam acara ini. Sementara itu, sejumlah Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf juga hadir dalam acara ini.

Di antaranya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Arifin Tasrif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Semua menteri itu turut disapa Megawati dalam sambutannya.

Megawati menuturkan para jajaran menteri tersebut ingin diundang dalam acara HUT PDIP. "Supaya Pak Ma'ruf tahu, mereka ingin diundang, jadi saya undang," ungkap Megawati.

Kemudian, Megawati juga menyapa menteri-menteri yang juga kader PDIP, seperti, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, Menteri Sosial Tri Rismaharini hingga Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.