tirto.id - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri meminta agar dirinya tidak di-bully dalam pemilu 2024. Megawati mengaku telah memiliki pengacara yang akan membelanya.
Permintaan itu disampaikan Megawati dalam sambutannya di perayaan hari ulang tahun ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).
"Jangan saya di-bully ketika pemilu'. Saya bukan nakutin itu kata kebenaran saya," kata Megawati.
Megawati mengklaim dirinya kerap dirundung ketika berkampanye dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan itu.
Megawati menyinggung bahwa dirinya yang memisahkan dwifungsi ABRI ketika dirinya menjadi presiden ke-5 RI. Menurut Megawati, keputusan yang diambilnya saat itu bukanlah hal mudah.
"Saya mau ngomong sama Polri yang membebaskan Polri itu saya loh ketika jadi presiden ke-5. Dipikir gampang? susah payah loh karena terpisahkan lagi dari TNI baik-baik," tutur Megawati.
Megawati mengaku usai memisahkan tugas TNI dan Polri itu, dirinya juga membelikan semua peralatan yang dibutuhkan.
"Ada pendapatan untuk APBN-nya, saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Jangan macam-macam. Jangan saya di-bully," tukas Megawati.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang masih berstatus kader partai itu, diketahui tidak menghadiri HUT ke-51 PDIP. Adapun Wapres Ma'aruf Amin turut hadir dalam acara ini.
Sementara itu, sejumlah Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf juga hadir dalam acara ini.
Di antaranya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Arifin Tasrif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Semua menteri itu turut disapa Megawati dalam sambutannya.
Megawati menuturkan para jajaran menteri tersebut ingin diundang dalam acara HUT PDIP.
"Supaya Pak Ma'ruf tahu, mereka ingin diundang, jadi saya undang," ungkap Megawati.
Kemudian, Megawati juga menyapa menteri-menteri yang juga kader PDIP, seperti, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, Menteri Sosial Tri Rismaharini hingga Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Dwi Ayuningtyas
