Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah menargetkan penerapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50 persen atau B50 pada 2026 mendatang. Lewat pengembangan B50 ini, maka diharapkan impor solar ke depannya tidak akan terjadi lagi.
"Kalau solar di 2026, kita mulai kembangkan B50, maka insya Allah tidak lagi kita melakukan impor solar," katanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat meresmikan lapangan minyak dan gas (migas) di Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (16/5/2025).
Sejauh ini, pemerintah memang baru mengembangkan B40. Ini sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan dan swasembada energi, serta target pemerintah mencapai net zero emission di tahun 2060.
Terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung menyatakan, Indonesia sudah siap untuk mengimplementasikan bahan bakar minyak jenis biodiesel B50 pada 2026.
“Untuk ketersediaan FAME-nya, kita sudah siap untuk masuk di B50 tahun depan. Mudah-mudahan awal tahun bisa ditetapkan,” ucap Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Antara.
Keyakinan tersebut dilandasi oleh evaluasi implementasi B40 yang sudah berlaku sejak awal 2025. Yuliot menilai implementasi B40 berjalan dengan baik untuk yang PSO (public service obligation) maupun non-PSO.
Selain itu, kesiapan industri di dalam negeri terkait ketersediaan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) juga dinilai siap untuk memenuhi kebutuhan B50. FAME adalah bahan bakar mesin diesel yang terbuat dari minyak nabati melalui proses transesterifikasi.
“Kesiapan badan usaha sendiri dari industri FAME, mereka mendapatkan kuota pada tahun ini lebih dari biasanya, mereka juga menambah kegiatan investasinya,” tutur Yuliot.
Di sisi lainya, Bahlil juga turut meminta Presiden Prabowo Subianto agar mengizinkan Kementerian ESDM untuk meninjau perizinan perusahaan yang tak lagi beroperasi di Natuna. Tujuannya agar pemerintah pusat dapat memproduksi minyak dalam jumlah yang lebih banyak.
Sebab kata Bahlil, masih banyak lokasi di Natuna yang dapat menjadi lahan produksi minyak. Akan tetapi, lahan tersebut telah menjadi milik perusahaan yang tidak lagi beroperasi.
"Mohon arahan sekiranya Bapak Presiden berkenan, kami akan mengevaluasi izin-izin ini untuk kita kembalikan kepada K3S lain yang mampu mewujudkan agar bisa meningkatkan lifting untuk menuju kedaulatan energi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," urai Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Menurut Bahlil, jika dapat memproduksi dari lahan milik perusahaan non-aktif tersebut, pemerintah pusat dapat menambah produksi hingga 7.000 barrel minyak lagi. "Masih banyak blok-blok yang bisa kita kerjakan, tetapi pemegang izinnya sudah lama dipegang dan tidak beroperasi," pungkas dia.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Dwi Aditya Putra
