Manuver Ginandjar Kartasasmita yang Mempercepat Lengsernya Soeharto

tirto.id - Siang hari, 20 Mei 1998, tepat hari ini 20 tahun lalu, Haryanto Dhanutirto pergi naik mobil dengan buru-buru ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menteri Negara Pangan, Hortikultura, dan Obat-obatan itu tengah memenuhi panggilan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) Ginandjar Kartasasmita.

"Bapak diminta hadir di Bappenas," ujar ajudan Haryanto beberapa waktu sebelumnya.

Dalam perjalanan menuju Bappenas, Haryanto melihat tank-tank berbaris di sekitar rumah duta besar Amerika Serikat. Tank-tank itu juga berjajar di bundaran depan Taman Surapati, persis di depan kantor Bappenas.

"Saya langsung belok kanan dan masuk kantor Bappenas," sebut Haryanto lewat kumpulan kesaksian yang dihimpun dalam buku Sidang Kabinet Terakhir Orde Baru (2008).

Jakarta kala itu benar-benar mencekam. Dalam sepekan, unjuk rasa besar-besaran menuntut Soeharto mundur dari jabatannya meningkat, bahkan berujung ricuh.

Pada 12 Mei 1998, empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas tatkala ikut melancarkan unjuk rasa. Sepanjang 13-15 Mei 1998, sejumlah gedung dan pusat perbelanjaan di Jakarta dijarah dan dibakar. Dalam kerusuhan itu, masyarakat keturunan Tionghoa menjadi sasaran. Mereka dibunuh dan banyak perempuan yang diperkosa. Pelbagai kerusuhan juga melanda beberapa kota besar seperti Surakarta, Bandung, dan Palembang.

Lalu, pada 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR. Mereka menuntut reformasi dan mendesak Soeharto untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegangnya selama 32 tahun.

Pada hari yang sama, pimpinan DPR menandatangani pernyataan yang pada pokoknya meminta Soeharto mundur. Lalu, pada 19 Mei 1998, giliran 9 pemuka agama Islam yang dipandang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru, yakni Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Achmad Bagdja, Ma'ruf Amin, Malik Fajar, Ali Yafie, Sumarsono, Cholil Baidowi, dan Emha Ainun Najib, meminta Soeharto mundur. Pernyataan itu disampaikan langsung kepada Soeharto di Istana Merdeka.

Saat situasi keuangan negara tak lagi kondusif, DPR tak lagi mendukungnya, dan berbagai kelompok mendesaknya mundur, apa yang dikehendaki Soeharto?

Dia ingin tetap menjadi presiden. Dia berdalih akan mengocok ulang komposisi kabinetnya (reshuffle) dan membentuk Komite Reformasi.

Manuver Ginandjar

Di Bappenas, Haryanto tidak sendiri. Ada sejumlah menteri lain, terutama yang mengurusi persoalan ekonomi, hadir atas panggilan Ginandjar.

Dalam Managing Indonesia's Transformation: An Oral History (2013), Ginandjar menulis pertemuan para menteri itu dia buat setelah sejumlah menteri, pelaku bisnis, dan jurnalis mengunjungi rumahnya pada 20 Mei 1998 pagi. Dalam kunjungan itu, Akbar Tanjung, Kuntoro Mangkusubroto, A.M. Hendropriyono, Arifin Panigoro, Zainal Arifin, Uni Lubis, dan Iwan Qodar hadir menyampaikan betapa rentannya situasi politik Indonesia.

"Momok tragedi Tiananmen sayup-sayup terselip dalam pembicaraan kami. Lalu, saya memutuskan membuat pertemuan para menteri yang mengurusi ekonomi pada siang hari," sebut Ginandjar. Tiananmen merujuk di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 1989. Saat itu sekitar 10 ribu orang tewas dalam demonstrasi menentang pemerintah komunis RRT.

Semua menteri yang mengurusi ekonomi hadir memenuhi panggilan Ginandjar. Hanya ada tiga menteri yang tidak bisa hadir, yakni Menteri Lingkungan Hidup Juwono Sudarsono, Menteri Industri dan Perdagangan Bob Hasan, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Fuad Bawazier. Karena ketiadaan Menkeu, Ginandjar mengikutsertakan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin.

Ginandjar membuka pertemuan di Bappenas, lagi-lagi, dengan membicarakan situasi ekonomi terkini di Indonesia. Para menteri melaporkan situasi yang dihadapi lembaganya.

Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin menyampaikan Bank Indonesia (BI) sudah tutup selama dua hari karena gedungnya tidak bisa diakses para pegawai. Syahril berspekulasi, andai BI terus mandek dalam seminggu, perekonomian Indonesia bakal kolaps.

Kepada Haryanto, Ginandjar juga menanyakan soal pasokan pangan. "Pak Haryanto selaku menteri pangan, kalau dalam keadaan begini, ada blokade di mana-mana, kapan persediaan makanan akan habis?" tanya Ginandjar.

Haryanto menjawab, "Dua minggu persediaan makanan di Jakarta akan habis kalau tidak ada suplai."

Kemudian, Ginandjar berbicara soal reshuffle kabinet yang dicanangkan Soeharto. Laki-laki kelahiran 9 April 1941 itu menyatakan bakal menolak seandainya Soeharto mengajaknya bergabung dalam kabinet tersebut.

"Mengapa? Karena itu tidak akan mengatasi masalah. Sebaliknya, itu malah memperkeruh suasana," sebut Ginandjar.

Sejurus kemudian, masing-masing menteri menyatakan hal serupa. Haryanto adalah salah satunya. Guru besar sekolah farmasi ITB itu menyatakan ada kemungkinan dirinya tidak akan dipilih sebagai menteri dalam kabinet hasil reshuffle.

"Ya bersedia saja. Pokoknya, siapa yang bersedia, itu tidak akan kembali. Pak Ginandjar bilang kalau dari menteri-menteri ini tidak ada yang memberikan pernyataan, ya sudah kami para menko akan membuat pernyataan sendiri," ujar Haryanto.

Secara keseluruhan, ada empat belas menteri yang dalam pertemuan di Bappenas itu menolak bergabung dengan Kabinet Reformasi bentukan Soeharto. Selain Ginandjar dan Haryanto, mereka merupakan anggota Golkar seperti Akbar Tanjung (Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman) dan Theo L. Sambuaga (Menteri Tenaga Kerja), golongan militer seperti A.M. Hendropriyono (Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan), atau teknokrat semacam Tanri Abeng (Menteri Negara Pendayagunaan BUMN), Giri Suseno Hadihardjono (Menteri Perhubungan), dan Kuntoro Mangkusubroto (Menteri Pertambangan dan Energi).

Sedangkan enam menteri lainnya adalah Justika S. Baharsjah (Menteri Pertanian), Rachmadi Bambang Sumadhijo (Menteri Pekerjaan Umum), Rahardi Ramelan (Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT), Subiakto Tjakrawedaya (Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil), Sanyoto Sastrowardoyo (Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM), dan Sumahadi (Menteri Kehutanan dan Perkebunan).

Namun demikian, tidak semua hadirin dalam pertemuan tersebut menyetujui sikap Ginandjar dan para menteri yang baru dilantik 16 Maret 1998 itu. Syahril menyatakan jabatannya non-politis sehingga tidak berkenan menyatakan sikap. Sedangkan Ary Mardjono (Menteri Negara Agraria/Kepala BPN) mengatakan tetap loyal kepada Soeharto.

"Dia (Ary Mardjono) diketahui dekat dengan Mbak Tutut, anak sulung Presiden Soeharto. Ary Mardjono tidak berkata apapun saat diskusi. Tanggapan yang dia berikan selama rapat hanya meminta diperbolehkan untuk tidak menandatangani surat pernyataan. Saya menghormati posisi keduanya dan begitu kata saya kepada mereka," ujar Ginandjar menilai posisi Syahril dan Ary.

Setelah kesepakatan diambil, empat belas menteri itu memutuskan untuk menyampaikan pernyataan sikapnya melalui surat kepada Soeharto. Akbar Tanjung memimpin penyusunan surat pernyataan tersebut.

Pernyataan yang Mengguncang Soeharto

Dengan hormat,

Bersama surat ini dengan hormat kami laporkan bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap situasi akhir-akhir ini terutama di bidang ekonomi, kami berkesimpulan bahwa situasi ekonomi kita tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 (satu) minggu apabila tidak diambil langkah-langkah politik yang cepat dan tepat sesuai dengan aspirasi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat khususnya mengenai reformasi di segala bidang, seperti antara lain yang direkomendasi oleh DPR-RI dengan pimpinan fraksi-fraksi pada hari selasa, 19 Mei 1998.

Dalam hubungan itu kami bersepakat bahwa langkah pembentukan kabinet baru sebagaimana yang Bapak rencanakan tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami secara pribadi-pribadi menyatakan tidak bersedia diikutsertakan dalam kabinet baru tersebut.

Sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII kami akan tetap membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas yang Bapak emban dalam menyukseskan Catur krida Kabinet Pembangunan VII. Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Begitu surat pernyataan plus tanda tangan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII yang dihasilkan dari pertemuan di Bappenas. Surat itu kemudian diantar salah satu kepala biro Ginandjar, Inugroho, kepada ajudan Soeharto, Teddy Sumarno.

Selepas mengirim surat, Ginandjar menelepon Ketua DPR Harmoko dan Panglima ABRI Wiranto.

Wiranto menyatakan tidak sanggup menyampaikan pernyataan menteri-menteri ekonomi itu. Dia menyarankan Ginandjar untuk menghubungi Mbak Tutut yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial. Ginandjar pun melakukannya.

"Kang, apa tidak ada jalan lain?" balas Tutut kepada Ginandjar.

"Baik, saya mohon maaf, ini keputusan bersama menteri-menteri ekonomi. Tapi ini mungkin yang terbaik untuk Bapak (Soeharto)," sambut Ginandjar.

Setelah Tutut, Ginandjar menelepon Widjojo Nitisastro, ekonom yang amat dihormatinya. Lalu, giliran Wakil Presiden B.J. Habibie dan mantan wapres Sudharmono dihubungi Ginandjar.

"Beliau (Soedharmono) marah sambil membanting telepon. Dianggapnya saya tidak loyal," kata Ginandjar.

Soedharmono, bersama dua mantan wapres lainnya, Umar Wirahadukusumah dan Try Sutrisno, memang baru saja bertemu Soeharto pada 20 Mei 1998 pagi, sebelum pertemuan Ginandjar dan para menteri di Bappenas.

"Barangkali untuk mendiskusikan situasi dan strategi pilihannya," sebut Robert Edward Elson dalam Soeharto: A Political Biography (2017).

Pada pagi itu pula, presiden Soeharto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Saadilah Mursyid mengumumkan 45 nama anggota Komite Reformasi. Daftar calon canggota berisi nama-nama mentereng dari pihak oposisi seperti Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Nurcholish Madjid (Cak Nur).

Gong Terakhir Penanda Lengsernya Soeharto

Hingga sore hari, sebagian besar tokoh yang terdaftar menolak masuk Komite Reformasi. Mengutip Adi Suryadi Culla, A. Malik Haramain mengatakan dalam Gus Dur, Militer, dan Politik (2004) bahwa pada pukul 8 malam 20 Mei 1998, Soeharto masih menginginkan Cak Nur menjadi ketua Komite Reformasi. Namun, Cak Nur menolak tawaran itu.

"Kalau Cak Nur yang moderat saja menolak, maka tak ada pilihan lain kecuali saya mundur," ujar Soeharto.

Pada pukul 8 malam 20 Mei 1998 itu pula, surat pernyataan 14 menteri sampai di tangan Soeharto. Elson menyatakan Soeharto kaget membaca surat pernyataan itu.

Dalam Indonesian Politics in Crisis: The Long Fall of Soeharto, 1996-1998 (1999), Stefan Eklöf menyebutkan pernyataan empat belas menteri dan kegagalan membentuk Komite Reformasi membuat Soeharto tidak punya banyak pilihan selain mengundurkan diri.

"Bagi presiden, tidak bisa menghadirkan salah satu dari itu berarti kehilangan muka," sebut Eklöf (hlm. 201)

Dan, keesokan harinya, terjadilah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Indonesia: Soeharto, tiran yang telah berkuasa selama 32 tahun itu, menyatakan berhenti dari jabatan presiden.