Manuver Arab Saudi dan UEA dalam Konstelasi AI Global

tirto.id - Panggung AI global berguncang. Bukan karena kemajuan teknologi Amerika Serikat. Bukan pula lantaran Tiongkok sudah mulai melangkahi jejak AS dalam perihal inovasi. Kali ini, Arab Sandi ambil bagian dalam konstelasi dunia AI.

Pada pertengahan Mei 2025, tersiar kabar bahwa negara-negara Teluk menjalin mitra dengan perusahaan-perusahaan besar dengan nilai mencapai miliaran dolar AS. Perusahaan pelat merah Arab Saudi di bidang AI, Humain, secara resmi mengumumkan kerja sama besar-besaran dengan Nvidia dan AMD. Pada saat yang sama, Uni Emirat Arab (UEA) melalui raksasa AI-nya, G42, menandatangani perjanjian jangka panjang untuk mengimpor hingga 500 ribu cip tercanggih Nvidia setiap tahun.

Kabar dari dua negara di kawasan Timur Tengah itu bukan sekadar manuver teknologi, melainkan deklarasi eksplisit atas ambisi jangka panjang untuk menjadi kekuatan super di lanskap AI global. Serangkaian kesepakatan tersebut merupakan lanjutan dari kolaborasi strategis yang telah terjalin sebelumnya dengan para raksasa teknologi, seperti Microsoft, Amazon Web Services (AWS), dan OpenAI.

Namun, makna dari gelombang kemitraan tersebut tidak berhenti pada kalkulasi keuntungan ekonomi semata. Bagi para korporasi teknologi global—dan tentunya bagi negara tempat mereka bernaung (baca: Amerika Serikat)—kerja sama ini merupakan poros baru dalam geopolitik berbasis teknologi.

Di balik jabat tangan diplomatik dan gemerlap kamera media, terhampar pertanyaan-pertanyaan mendalam: Apa motif sejatinya? Siapa yang paling diuntungkan? Dan yang terpenting, akankah teknologi ini kelak dimanfaatkan secara etis?

Lanskap AI Timur Tengah: Ambisi Baru selain Minyak

Sejumlah negara Timur Tengah kini menempatkan AI sebagai tulang punggung transformasi nasional. Mereka berusaha melompat dari ketergantungan pada minyak menuju tatanan ekonomi digital masa depan.

Qatar, misalnya, telah menggelontorkan dana sebesar 2,5 miliar dolar AS untuk pengembangan AI hingga 2030. Mereka juga meluncurkan model bahasa besar (Large Language Model/LLM) berbahasa Arab bernama Fanar serta menjalin kerja sama strategis dengan Microsoft dan Google guna memperkuat infrastruktur cloud dan komputasi domestik.

Oman, melalui kerangka Vision 2040, telah menerbitkan kebijakan nasional untuk penggunaan AI yang aman dan etis. Mereka juga tengah mempersiapkan strategi lanjutan yang lebih adaptif.

Di Bahrain, AI mulai difokuskan pada sektor logistik, pendidikan, dan kesehatan, melalui kemitraan publik-swasta. Tak mau ketinggalan, Yordania juga terpantik dan telah menyusun peta jalan lima tahun yang mencakup 68 proyek AI lintas bidang, dengan fokus utama pada infrastruktur digital, inovasi, dan investasi asing.

Namun, di antara geliat tersebut, hanya dua negara yang tampil sebagai pemimpin regional dalam skala besar: Arab Saudi dan UEA. Keduanya tak sekadar menerapkan kebijakan AI, tetapi membangun ekosistem berdaulat yang komprehensif, mulai dari lembaga riset, kapasitas komputasi tinggi, pusat-pusat pengembangan teknologi, hingga jaringan aliansi internasional. Visi mereka jelas: menjadi poros utama dalam tatanan teknologi global yang tengah bergeser.

Pertaruhan Besar Arab Saudi: Dari Minyak ke Model Bahasa

Di Riyadh, AI telah ditetapkan sebagai pilar sentral Vision 2030—rencana strategis nasional yang diumumkan sejak 2016 untuk mendiversifikasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya fosil. Fokus dari agenda ini adalah Humain, perusahaan milik negara yang baru diluncurkan pada Mei 2025 dengan mandat menjadi pemain global di bidang AI. Didukung penuh oleh Dana Investasi Publik (PIF), Humain tampil agresif dalam akuisisi dan kemitraan strategis.

Sejauh ini, Humain telah menandatangani kesepakatan dengan Nvidia untuk mengakuisisi 18.000 GPU Grace Blackwell GB300 dan membangun fasilitas superkomputer AI berkekuatan 500 megawatt. Mereka juga menjalin kemitraan senilai 10 miliar dolar AS dengan AMD untuk membangun infrastruktur AI bersama, baik di Arab Saudi maupun di Amerika Serikat.

Di sisi lain, AWS berinvestasi lebih dari 5 miliar dolar AS untuk mendirikan “Zona AI” di wilayah kerajaan. Adapun Google menyuntikkan 100 juta dolar AS ke dana ventura guna mendukung perusahaan rintisan AI di kawasan MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara).

Namun, ambisi Saudi tak berhenti pada infrastruktur perangkat keras. Mereka juga menggarap pengembangan model bahasa, arsitektur komputasi awan, dan jalur pendidikan teknis. Salah satu fokus utamanya adalah sistem pemrosesan bahasa alami berbahasa Arab yang digadang-gadang menjadi fondasi bagi pusat AI dunia Arab.

Di Riyadh, pertanyaannya bukan lagi "apakah AI akan menggantikan minyak?", melainkan "kapan itu terjadi?".

Strategi Besar UEA: Dari MBZUAI Menuju MGX

UEA jauh lebih dini memulai langkahnya. Pada 2017, mereka menjadi negara pertama di dunia yang mengangkat Menteri Urusan AI. Universitas Kecerdasan Buatan Mohamed bin Zayed (MBZUAI) juga berhasil didirikan secara resmi. Demikian pula dengan G42, yang diproyeksikan menjadi konglomerat AI andalan negara. Targetnya tecermin jelas dalam AI Strategy 2031, yakni menjadikan AI sebagai penyumbang PDB non-migas sebanyak 20 persen.

Langkah terbaru UEA bahkan lebih ambisius. Pada 2025, mereka mengumumkan pembangunan kampus AI seluas 10 mil persegi dengan kapasitas 5 gigawatt di Abu Dhabi. Itu merupakan proyek infrastruktur AI terbesar di luar Amerika Serikat, terlebih dengan dukungan berbagai mitra, seperti Microsoft, OpenAI, dan Nvidia. Perusahaan terakhir disebut bahkan setuju untuk menyuplai hingga 500.000 cip per tahun.

G42, yang sebelumnya sempat diawasi karena kedekatannya dengan entitas teknologi Tiongkok, kini sepenuhnya mengalihkan kemitraannya ke pihak AS. Mereka juga mendirikan MGX Fund Management, entitas investasi berdaulat dengan target mengelola aset AI senilai USD 100 miliar.

Lebih jauh, OpenAI kabarnya tengah berdiskusi untuk membantu merancang pusat data AI terbesar di dunia yang berlokasi di UEA. Langkah itu makin memantapkan ambisi Abu Dhabi sebagai (salah satu) pusat komando AI global.

Antara Strategi dan Sensor

Sebelum menjalin kemitraan dengan AS, Arab Saudi dan UEA memiliki hubungan erat dengan Tiongkok di bidang teknologi dan AI. Pada 2022, Saudi menjalin kemitraan besar dengan Huawei untuk membangun infrastruktur lokal dan mendukung pengembangan kota pintar. Sementara itu, G42 punya rekam jejak kerja sama yang cukup panjang dengan Huawei dan ByteDance, terutama di sektor teknologi kesehatan dan analitik data.

Namun, tekanan geopolitik dari AS memaksa kedua negara untuk mengubah haluan. Di Arab Saudi, institusi seperti KAUST mulai membatasi kerja sama akademik dengan peneliti AI dari Tiongkok untuk mengamankan akses terhadap cip semikonduktor dari AS. G42 pun mulai mengganti infrastruktur Huawei sejak 2024 dan mereposisi dirinya sebagai mitra tepercaya bagi AS.

Pergeseran ini, bagi Saudi dan UEA, bukan semata-mata soal ideologi, melainkan pragmatisme. Akses ke teknologi mutakhir—dari cip hingga model AI—hanya tersedia bagi sekutu teknologi Barat. Di mata Washington, ini adalah kemenangan geopolitik. Pengaruh Beijing di kawasan itu berhasil dikikis dan dominasi cip AS tetap terjaga.

Namun, kemenangan tersebut bukannya tanpa kontroversi. Banyak pihak di Barat menyuarakan kekhawatiran bahwa teknologi AI canggih dapat disalahgunakan oleh rezim otoriter untuk meredam oposisi, memperketat pengawasan, hingga memperluas praktik represi.

Ingatan akan pembunuhan Jamal Khashoggi masih menghantui citra Saudi. UEA pun tak luput dari sorotan akibat Project Raven, unit intelijen siber yang dioperasikan dengan bantuan eks agen National Security Agency (NSA). Sementara itu, Qatar menuai kritik terkait penerapan sistem pengawasan tingkat tinggi selama Piala Dunia 2022.

Dalam konteks ini, pengembangan AI bukan hanya soal kemajuan teknologi, tapi juga perluasan kapasitas negara dalam mengendalikan ruang publik. Arab Saudi dan UEA sedang membangun ekosistem AI lengkap—meliputi pengenalan wajah, analitik prediktif, dan basis data biometrik—yang dapat digunakan untuk optimalisasi logistik. Tapi di sisi lain, ia berpotensi digunakan untuk membungkam para “pembangkang”.

Perusahaan-perusahaan teknologi AS tentu menyadari risiko itu. Microsoft, Nvidia, Amazon, dan OpenAI, mengenal betul mitranya, termasuk potensi penyalahgunaan teknologi yang mereka suplai. Sayangnya, retorika seputar “etika” dan “tanggung jawab sosial” yang mewarnai pernyataan resmi mereka sering kali hanyalah strategi komunikasi demi menjaga plausible deniability, bukan komitmen sejati terhadap hak asasi atau transparansi.

Menuju Perang Dingin Baru?

Bagi Arab Saudi dan UEA, kecerdasan buatan bukan sekadar alat bantu modernisasi. AI adalah instrumen kelangsungan negara. Ia digunakan untuk keluar dari jerat ketergantungan minyak, membentuk sektor industri baru, dan memperkuat posisi di tatanan ekonomi digital global. Ambisi mereka tidak berhenti pada akselerasi, melainkan dominasi: menjadi pembuat aturan, pemilik model bahasa, dan arsitek masa depan yang dikendalikan melalui data.

Tak dapat dimungkiri, kebangkitan mereka mengubah peta persaingan AI global. Tiongkok yang kini tersingkir dari Teluk mungkin akan mengarahkan fokusnya ke Afrika, Asia Tenggara, atau Asia Tengah, untuk memulihkan pengaruh. Bagi Washington dan Silicon Valley, ini adalah kemenangan strategis sekaligus momentum genting: mereka harus memilih antara memperkuat regulasi negara atau membiarkan pasar bebas mendikte masa depan AI.

Dalam banyak aspek, kita tengah menyaksikan awal dari Perang Dingin versi digital. Bukan lagi dengan rudal atau doktrin ideologi, melainkan klaster komputasi, jalur distribusi chip, dan dominasi ekosistem perangkat lunak.

Yang masih menjadi pertanyaan besar: apakah perlombaan ini akan mendukung kemajuan AI yang adil dan merata? Di satu sisi, investasi besar ini dapat mendorong inovasi dan teknologi adaptif yang relevan secara lokal. Di sisi lain, keterlibatan rezim otoriter dapat mempersempit ruang transparansi, memperkuat kontrol akan pikiran dan perkataan, sekaligus memperlebar kesenjangan teknologi berdasarkan aliansi politik, bukan prinsip etika atau keadilan.

Satu hal yang jelas, dalam perlombaan ini yang dipertaruhkan bukan sekadar teknologi, melainkan siapa yang menulis masa depan umat manusia.