Mahasiswa Ungkit Kenaikan Gaji DPR saat Ekonomi Rakyat Menjerit

tirto.id - Mahasiswa mengungkit kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang tak sebanding dengan kinerja mereka. Hal itu disampaikan ketika sejumlah perwakilan mahasiswa menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustapa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal di Ruang Abdul Mu’is Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Pertemuan tersebut dalam rangka mendengarkan aspirasi serta tuntutan rakyat Indonesia atas sejumlah persoalan yang sempat memicu polemik belakangan ini, terutama kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI.

Perwakilan keluarga besar Universitas Trisakti, Jili Collins, menilai kebijakan DPR kerapkali tidak berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, ia memandang tak pantas DPR mendapatkan kenaikan gaji.

“Seringkali tidak merasa terwakilkan, namun mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan yang begitu tinggi,” kata Jili di hadapan para pimpinan DPR RI.

Menurut Jili, kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI itu di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. “Di tengah kemewahan yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu semua rasakan, dan di tengah tekanan krisis yang masyarakat kecil di bawah alami (menjerit),” ucap Jili.

Jili juga menyoroti tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21) yang dilindas mobil Brimob di tengah aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Kamis (28/8/2025).

Dia menjamin mahasiswa tak melakukan tindakan anarkistis saat menyampaikan jeritan rakyat lewat demo.

"Saya berani bersaksi bahwasanya, kami di sini kaum terpelajar, mahasiswa-mahasiswi, tidak mungkin kami menyuarakan pendapat kami, aspirasi kami, keluhan rakyat, jeritan rakyat dengan tindakan-tindakan anarkis," tutur Jili.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani membantah adanya kenaikan gaji anggota legislatif. Ini ia sampaikan saat menanggapi pertanyaan mengenai kabar adanya kenaikan gaji anggota DPR menjadi Rp3 juta per hari atau Rp90 juta per bulan.

Menurut Puan, kebijakan yang menyangkut fasilitas anggota DPR RI sejauh ini hanya yang terkait dengan pemberian tambahan kompensasi, yang merupakan pengganti dari dihilangkannya rumah jabatan untuk para wakil rakyat yang baru menjabat.

"Enggak ada kenaikan (gaji), hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Itu saja. Karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja," kata Puan Maharani saat ditemui di Istana Merdeka, seperti dikutip Antara, Minggu (17/8/2025).

Puan menilai kebijakan uang pengganti rumah dinas efektif dan bermanfaat bagi para wakil rakyat yang baru. Puan menjelaskan tunjangan rumah dinas tersebut salah satunya bisa digunakan untuk memfasilitasi konstituen anggota dewan yang datang dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing.