Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah akan menambah daya tampung Sekolah Rakyat agar makin banyak anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dapat mengakses program ini. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penerapan terobosan khusus guna merealisasikan hal itu.
Instruksi tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam rapat kerja bersama tim formatur Sekolah Rakyat, pada Selasa (6/5/2025). Dalam rapat itu, Gus Ipul menekankan strategi optimalisasi titik lokasi Sekolah Rakyat serta penambahan jumlah rombongan belajar (rombel) untuk menambah daya tampung.
"Kita harus all out, tidak boleh setengah jalan. Banyak saudara kita di desil 1 yang berharap bisa bersekolah di Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul.
"Jika bisa dimaksimalkan [kapasitas siswa], maka dimaksimalkan," dia menegaskan.
Rapat tersebut memutuskan intensifikasi rombel di sejumlah Sekolah Rakyat yang sudah siap beroperasi sehingga daya tampungnya bertambah. Kepala Biro Umum Kementerian Sosial, Salahudin Yahya, yang turut hadir dalam rapat, menyatakan intensifikasi tersebut bisa menambah jumlah rombel dari dua menjadi empat di satu Sekolah Rakyat.
"[Penambahan rombel] Tergantung kapasitas bangunan," kata Salahudin.
Keputusan lainnya adalah menambah jumlah lokasi Sekolah Rakyat yang memenuhi syarat "siap pakai." Dengan penambahan itu, jumlah lokasi Sekolah Rakyat diproyeksikan bakal bertambah dari 65 yang sudah terverifikasi menjadi 100 titik hingga akhir kuartal II 2025. Jumlah itu memungkinkan daya tampung Sekolah Rakyat bertambah menjadi 10.000 siswa.
Salahudin menjelaskan, strategi di atas bisa direalisasikan karena ada banyak bangunan di kabupaten/kota yang siap beralih fungsi menjadi fasilitas Sekolah Rakyat. Untuk keperluan alih fungsi bangunan, renovasi ringan dapat dilakukan dengan biaya dari APBN sebagai opsi utama.
Rencana itu diputuskan karena, berdasarkan penjelasan Gus Ipul, Presiden Prabowo tidak keberatan dengan penggunaan dana APBN untuk renovasi, asal akuntabel dan efektif.
Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, mengingatkan bahwa menjaga persepsi publik terhadap program ini merupakan aspek yang penting. Oleh karena itu, perluasan titik dan penambahan rombel di Sekolah Rakyat harus dipastikan tidak akan menurunkan kualitas mutu pendidikan.
"Kita perlu menyampaikan bahwa perluasan titik dan optimalisasi rombel adalah bentuk efisiensi, bukan pelemahan kualitas. Semua tetap dalam standar mutu,” ujar Nuh.
Pada rapat yang sama, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyatakan hal senada. "Ini bukan sekadar ekspansi kuantitas. Ini upaya kolektif untuk menghadirkan pendidikan rakyat yang terjangkau, bermutu, dan merata," kata dia.
Sekolah Rakyat yang ditargetkan menjangkau ribuan siswa pada akhir 2025 diharapkan jadi simbol pendidikan transformatif. Pemerintah optimistis kombinasi antara efisiensi dan kolaborasi lintassektor akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Rencananya, Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada Juli 2025 di 53 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahap awal, penyelenggaraan akan memanfaatkan 45 aset milik Kemensos, 6 aset pemerintah daerah, dan 2 fasilitas dari perguruan tinggi.
Secara keseluruhan, 3.275 siswa akan mengikuti tahap awal program Sekolah Rakyat. Pada tahap ini, pengoperasian 53 Sekolah Rakyat bakal melibatkan 131 rombel, dengan masing-masing berisi 25 siswa. Komposisinya meliputi 1 rombel SD, 63 rombel SMP, dan 67 rombel SMA.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
