Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), optimistis program Sekolah Rakyat akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Sebab, program ini tak hanya memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk mengakses pendidikan berkualitas secara gratis.
Gus Ipul menjelaskan, siswa yang berhak mengeyam pendidikan di Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga dengan kategori Desil 1 di sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sementara anak-anaknya mengenyam pendidikan gratis di Sekolah Rakyat, orang tuanya pun akan diberdayakan dan rumahnya bakal diperbaiki.
"Kawasan di sekitar Sekolah Rakyat direhabilitasi dan ekonomi tumbuh. Kurang apa? paket komplet," kata Gus Ipul.
Mensos Gus Ipul menerangkan hal ini saat memberikan arahan tentang Sekolah Rakyat kepada sejumlah kepala daerah di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Para kepala daerah yang hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya ialah Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim Mengga, Bupati Tojo Una-Una Surya, Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia, serta Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nache.
Dalam forum itu, Gus Ipul mendorong para kepala daerah agar mengawal program Sekolah Rakyat dengan maksimal karena memiliki dampak sosial dan ekonomi secara langsung.
"Kita diperintah Presiden gandeng tangan antar-kementerian/Lembaga dan daerah," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan, keterlibatan kepala daerah dalam mendukung program ini telah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. "[Di] Inpres Nomor 8, ada tanggung jawab gubernur, bupati, dan wali kota," kata dia.
Sebagai bukti keseriusan, Gus Ipul meminta para kepala daerah menyiapkan lahan setidaknya 8 hektare untuk pendirian Sekolah Rakyat di daerah masing-masing. Lahan itu akan digunakan untuk berbagai fasilitas Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menuturkan fasilitas Sekolah Rakyat terdiri dari asrama, kelas, tempat olahraga, dan lainnya yang akan kapasitas 1.000 siswa. Ke depan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan ada Sekolah Rakyat di tiap kabupaten/kota. "Ini yang sudah siap 53 titik," lanjut Gus Ipul.
Dia menegaskan, pelaksanaan Sekolah Rakyat akan membutuhkan peran aktif kepala daerah dan jajarannya. Sebab, mereka nantinya yang menjaga basis pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Tidak boleh tambah sendiri (Siswa Sekolah Rakyat). DTSEN yang bicara," ujar Gus Ipul.
Dia mengatakan siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat harus atas persetujuan wali kota dan gubernur, sehingga betul-betul dipastikan dari keluarga miskin.
"Setelah ada data dari DTSEN baru cek ke rumah dan cek Kesehatan. Tidak ada tes akademik," dia menambahkan.
Sementara itu, para kepala daerah menyambut baik arahan dari Mensos Gus Ipul dan menyatakan kesiapan mereka menyukseskan program Sekolah Rakyat. "Siap," ujar para kepala daerah serempak.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
