tirto.id - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meminta kepada Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyiapkan sekolah untuk SDN 1 Pondok Cina yang lahannya digusur untuk pembangunan Masjid di kawasan Margonda.
Pemerintah Kota Depok juga diminta agar tetap memastikan upaya pemenuhan hak anak salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan dasar.
Hal tersebut dikatakan oleh KPPPA saat menyambangi Wali Kota Depok, Idris di kantornya bersama Kemendikbud Ristek dan KPAI, Ombudsman, dan beberapa organisasi peduli Pendidikan anak, Senin (12/12).
Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KPPPA, Rini Handayani menekankan kepada Walikota Depok bahwa setiap pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hidup anak wajib memerhatikan empat prinsip hak anak dan kepentingan terbaik anak.
“Pemindahan SDN Pondok Cina 1 dengan alasan keselamatan anak dan kepentingan terbaik bagi anak, harus diimbangi dengan ketersediaan dan kesiapan sarana prasana sekolah sesuai dengan aspirasi dan masukan dari anak dan orang tua/wali termasuk kesesuaian jam belajar," kata Rini melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/12/2022).
Menurutnya, hal ini perlu dikomunikasi dan didiskusikan bersama seluruh warga sekolah agar anak-anak tetap memperoleh hak atas pendidikannya. Kesiapan sarana dan prasarana menjadi penting karena hal ini menjadi prasyarat terselenggaranya proses pendidikan dengan baik.
Rini juga menambahkan bahwa keputusan relokasi perlu dikomunikasikan dengan tiga pilar yaitu anak, orang tua, dan satuan pendidikan, dan harus memenuhi hak anak dan dilakukan dengan proses yang layak anak.
Utamakan kelengkapan sarana dan prasarana pengganti bagi anak-anak SDN Pondok Cina 1 agar dapat bersekolah dengan layak. Kemudian, komunikasikan tahapan relokasi yang tentunya tidak menghambat proses belajar dan mengajar di sekolah.
"Jangan sampai polemik ini justru memunculkan rasa trauma pada anak. Pastikan anak-anak merasa aman dan nyaman, termasuk memberikan akses ke sekolah dan kembali ke rumah juga dipastikan aman,” tuturnya.
KemenPPPA menilai Pemerintah Kota Depok perlu mempersiapkan terlebih dahulu sarana prasana pengganti untuk kebutuhan siswa. Jangan sampai, kata Rini, siswa dipindahkan di dua gedung yang berbeda yang berdampak pada sulitnya proses adaptasi siswa dan munculnya kasus kekerasan/bullying.
Rini berharap polemik pemindahan siswa SDN Pondok Cina 1 Kota Depok tidak semakin berlarut-larut. Komunikasi antara Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, orang tua, dan murid harus terus dilakukan, sehingga informasi yang diterima oleh berbagai pihak seimbang.
"Kami akan terus mengawal langkah-langkah yang diambil pemerintah Kota Depok. Tugas kita semua sebagai pemerintah adalah melindungi anak bersama masyarakat. Maka penting melihat permasalahan ini dari perspektif anak, sehingga kebijakan yang ditetapkan betul-betul mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak” pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Restu Diantina Putri
