KPK Selidiki Dugaan Ketidaksesuaian Biaya dan Fasilitas Haji RI

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan ketidaksesuaian antara pembayaran haji dan fasilitas yang didapatkan oleh para jamaah Indonesia di Arab Saudi dalam penyelidikan dugaan korupsi di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa terdapat proses pengadaan penginapan, katering, dan transportasi pada pelaksanaan haji.

"Misalkan berangkat untuk wukuf Arafah, naik bis dan lain lain, kalau misalkan ininya (lokasi) jauh tempat tinggalnya. Nanti ada kendaraanya yang nganter setiap hari ke Masjidil Haram seperti itu ya. Paling menyangkut tiga hal ini. Penginapan, katering makannya, dengan transportasi selama di sana," kata Asep dalam keterangannya yang dikutip Jumat (21/11/2025).

Asep menyebut, pada pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, jemaah tidak hanya datang dari Indonesia saja, tetapi juga jemaah dari berbagai negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, dan lain-lain. Masing-masing negara akan melakukan penawaran atau bidding agar mendapatkan fasilitas yang baik selama beribadah.

"Nah masing-masing negara ini kan berebut untuk mendapatkan tadi penginapan, katering, dan kendaraan," tuturnya.

Asep menekankan, semakin mahal biaya yang dikeluarkan maka fasilitas yang didapatkan akan semakin baik, salah satunya adalah lokasi penginapan yang dekat dengan Masjidil Haram.

Namun, KPK menemukan dugaan pengeluaran uang yang lebih tinggi, tetapi fasilitas yang didapatkan oleh para jamaah Indonesia malah lebih buruk.

"Nah, pertanyaannya, dengan biaya yang lebih mahal, kenapa tempat tinggalnya lebih jauh? Itu yang sedang kita dalami," ucapnya.

Selain itu, ditemukan pula dugaan adanya penggunaan transportasi yang tidak sesuai dengan harga yang telah dibayarkan.

"Nah seperti itu, jadi layanannya ya kita lebih kepada bagaimana layanan eh kepada jamaah haji," katanya.

Lebih lanjut, Asep berharap dengan adanya upaya penegakan hukum terhadap dugaan korupsi ini, layanan yang diberikan terhadap para jamaah bisa menjadi lebih baik, apalagi KPK juga tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama 2023-2024 saat ini.

"Jangan sampai uangnya lebih mahal tapi layanannya tidak sepadan dengan uangnya, artinya uang yang mahal tapi layanannya kurang baik," pungkasnya.

Sebelumnya, BPKH mengklaim akan kooperatif dalam penyelidikan korupsi BPKH yang dilakukan KPK, termasuk dalam memberikan data dan informasi.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, turut merespons soal isu dugaan korupsi pada pengiriman barang jamaah haji dari Arab Saudi ke Indonesia pada haji 1446 H. Dia menjelaskan BPKH memang memiliki anak perusahaan di Arab Saudi bernama BPKH Limited.

Namun, Fadlul memastikan bahwa anak perusahaan ini bukan penyelenggara jasa kargo dan tidak melakukan penerimaan, pengangkutan, penanganan, dan pengawasan terhadap barang jamaah haji. Katanya, BPKH Limited didirikan untuk mendukung pelaksanaan investasi langsung BPKH dalam ekosistem haji dan umrah di Arab Saudi.

Sesuai kontrak yang berlaku, kata Fadlul, peran dan tanggung jawab BPKH Limited terbatas serta tidak mencakup kegiatan operasional kargo. Menurutnya, BPKH Limited tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman atau permasalahan operasional lainnya yang terjadi di lapangan.

Terlebih, kata Fadlul, seluruh keuntungan dari aktivitas investasi BPKH Limited, termasuk kerja sama komersial dengan pihak ketiga, akan dikembalikan kepada BPKH dalam bentuk dividen. Katanya, dana tersebut kemudian menjadi nilai manfaat bagi keuangan haji yang digunakan untuk membantu pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).