Menuju konten utama

KPAI: 6,7 Persen Siswa Tak Tahu Alasan Dimasukkan Barak Militer

KPAI merekomendasikan Pemprov Jabar melakukan asesmen awal sungguh-sungguh agar kebijakan itu lebih tepat sasaran.

KPAI: 6,7 Persen Siswa Tak Tahu Alasan Dimasukkan Barak Militer
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berbincang dengan sejumlah siswa saat meninjau program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). ANTARA FOTO/Abdan Syakura/bar
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, mengungkapkan bahwa penyebab para siswa di Jawa Barat di masukkan ke barak militer yang terbanyak adalah kebiasaan merokok, membolos, dan tawuran. Akan tetapi, dari sampel yang diambil di Purwakarta dan Lembang, KPAI mendapati sebanyak 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mereka diikutkan ke program yang diinisiasi oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, itu.

“Sebanyak 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mereka mengikuti program,” ujar Jasra dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Jumat (16/5/2025).

Selain itu, seluruh peserta program pendidikan karakter di barak militer juga terdeteksi berasal dari kalangan siswa yang tercatat aktif dalam data pokok pendidikan alias dapodik. Padahal, menurut Jasra, masih terdapat banyak anak dengan kondisi rentan berlapis lainnya yang juga membutuhkan pelindung khusus, tapi belum terjangkau oleh program ini.

“Temuan ini menunjukkan perlunya peninjau kembali terhadap ketepatan sasaran peserta dalam perlaksanaan program,” kata Jasra.

Oleh karena itu, Jasra mengatakan bahwa KPAI merekomendasikan Pemprov Jabar melakukan asesmen awal secara sungguh-sungguh. Harapannya, kebijakan tersebut bisa lebih tepat sasaran.

Sebagai informasi, pengawasan yang dilakukan KPAI dilakukan di dua lokasi, yaitu Purwakarta dan Lembang, Bandung Barat. Di Purwakarta, kata Jasra, pohaknya berdialog dengan pimpinan TNI dan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindung Anak, dan UPT-DPA, termasuk juga Musyawarah Guru Bimbingan Konseling dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS.

Selain itu, KPAI juga melakukan dialog dengan peserta yang sedang menempuh pendidikan khusus. Jasra mengaku sempat mewancarai beberapa orang siswa di ruangan khusus yang tak dihadiri TNI untuk mendalami pendapat anak.

“Kami juga menyampaikan instrumen yang diisi oleh anak dan alhamdulillah diisi sebanyak 90 orang peserta, baik yang ada di Purwakarta maupun yang ada di Lembang,” katanya.

Baca juga artikel terkait PENDIDIKAN KARAKTER atau tulisan lainnya dari Rahma Dwi Safitri

tirto.id - Flash News
Reporter: Rahma Dwi Safitri
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fadrik Aziz Firdausi