Komisi VIII Target Pelunasan Biaya Haji 2026 pada Desember 2025

tirto.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Aprozi Alam, mengatakan, Komisi VIII DPR RI ingin agar pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 pada November 2025. Dengan begitu, harapannya pelunasan biaya haji dapat terlaksanakan pada Desember 2025.

Aprozi menyebut, Komisi VIII DPR RI akan membahas pelaksanaan haji 2026 bersama Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, hari ini, Senin (27/10/2025). Salah satu topik pembahasan terkait BPIH.

“Hari ini pembahasannya tentang BPIH, besar biaya penyelenggaraan. Kalau tahun lalu biayanya sekitar Rp96 juta per jamaah, dipotong subsidi dari BPKH jadi Rp54 juta sekian, dengan penurunan Rp4.500.000 per jamaah,” kata Aprozi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/10/2025).

“Ya nanti siang adalah awal pembahasan. Insya Allah selesai bulan Desember (2025) sudah bisa melakukan pelunasan. Pelunasan itu target DPR, harus dong,” imbuh Aprozi.

Aprozi berharap BPIH per jamaah bisa turun lagi pada tahun 2025 ini tanpa mengurangi kualitas layanan. Dia mengklaim masih banyak permasalahan dalam penyelenggaraan haji 2025 sehingga banyak yang harus dijadikan pelajaran untuk pembenahan.

Dia juga berharap dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, maka persiapan pelaksanaan haji kedepannya bisa dilakukan lebih maksimal.

“Harapan kami ke depan dengan fokusnya Kementerian Haji dan Umrah tentu tidak memiliki pemikiran lain, tidak ada cabang-cabang lain, hanya fokus kepada itu saja,” tutur Aprozi.

Mengingat keberangkatan haji 2026 dilaksanakan April 2026, Aprozi menyebut pemerintah tengah memberikan uang muka atau down payment kepada pihak pemerintah Arab Saudi untuk membooking lokasi di Mina dan Arafah untuk jemaah Indonesia.

“Sekarang kami juga sudah melakukan DP ke sana untuk mengkavling wilayah Mina dan Arafah,” ucapnya.

“Kami doakan Arab Saudi kami tahu saat ini kan sudah lagi pembenahan fasilitas, Insya Allah tahun 2030 target mereka 5 juta jamaah ditampung di Arab Saudi, Indonesia akan habis hanya 5 tahun antriannya,” imbuhnya.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, meminta Komisi VIII DPR RI untuk segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Harapannya, keputusan terkait BPIH sudah ada di November 2025 mendatang.

Gus Irfan menyebut dengan ditetapkannya keputusan terkait BPIH, maka calon jemaah haji akan lebih cepat memproses pelunasan. Dengan demikian, seluruh persiapan pelaksanaan haji dapat berjalan sesuai dengan jadwal.

“Sehingga calon jemaah kita bisa segera melunasinya, kemudian semua persiapan akan segera berjalan,” tutur Gus Irfan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/9/2025).