tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjadikan Perairan Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah sebagai proyek percontohan (pilot project) Model Pengembangan Kawasan Berbasis Pemanfaatan Hasil Sedimentasi.
Proyek pengembangan kawasan Morodemak ini sekaligus implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
"Peraturan Pemerintah ini adalah rule-based untuk mengelola hasil sedimentasi di laut agar tidak menurunkan daya dukung ekosistem pesisir dan laut, sekaligus memberi dampak positif dari aspek ekologi serta manfaat ekonomi," jelas Trenggono, melalui keterangan resminya, dikutip Tirto, Minggu (13/10/2024).
Dalam pelaksanaan pengelolaan sedimentasi, KKP telah menyusun lokasi prioritas dan mendetailkannya pada dokumen perencanaan. Adapun Morodemak dipilih sebagai model percontohan karena daerah ini, terutama di Muara Sungai Tuntang Lama telah mengalami sedimentasi berat, sehingga mengganggu aktivitas nelayan.
Kondisi ini terlihat dari sedimentasi eksisting yang mencakup gosong pasir sepanjang 800 meter, alur kapal yang terganggu, serta rob dan land subsidence menjadi alasan utama pemilihan lokasi ini. Di Morodemak, sedimentasi juga telah menurunkan daya dukung ekosistem pesisir, sehingga harus segera diatasi agar tidak merusak fungsi ekosistem.
"Pada pilot project ini KKP mengembangkan kawasan dengan konsep rehabilitasi, penanaman mangrove, penataan kawasan, dan pengembangan silvofisheries, edu-mangrove, serta kuliner berbasis tangkapan lokal," terangnya.
Menurut Trenggono, pengelolaan sedimentasi di Morodemak bakal memberikan manfaat besar bagi nelayan yang selama ini terkendala sedimentasi dan rob. Dari sisi ekonomi, pengembangan kawasan ini nantinya diharapkan dapat memulihkan ekonomi melalui sektor wisata dan kuliner terpadu.
Selain itu, dari sisi sosial masyarakat rehabilitasi kawasan Morodemak menjadi sesuatu hal yang sangat ditunggu, mengingat saat ini nelayan memerlukan waktu dan BBM cukup banyak karena pendangkalan yang terjadi dan banjir serta rob semakin tinggi dari tahun ke tahun.
"Kondisi ini mengakibatkan tambak tidak produktif bahkan tidak dapat digunakan serta terbengkalai karena rob," imbuh dia.
Sementara pada aspek lingkungan, langkah KKP ini merupakan salah satu mitigasi terhadap kawasan pesisir yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana gelombang pasang, abrasi, rob dan land subsidence.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL), Victor Gustaaf Manoppo, mengungkapkan, dengan kondisi yang telah dipaparkan Trenggono, perairan Morodemak menjadi kawasan prioritas yang dipulihkan ekosistemnya.
Terkait hal ini, KKP juga telah menyusun Masterplan Pengembangan Kawasan bersama Tim Universitas Diponegoro yang diimplementasikan dengan strategi utama revitalisasi fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial.
"Kegiatan ini menjadi solusi atas tantangan sedimentasi, abrasi, serta bencana rob dan sea level rise yang mengancam kawasan pesisir Morodemak," jelas Victor.
Dalam memjalankan proyek ini, KKP menggandeng pemangku kepentingan terkait seperti PT PLN Nusantara Power, PT Pelabuhan Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pertamina (Persero), dan mitra lainnya yang turut serta dalam program CSR di kawasan ini.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fahreza Rizky
