tirto.id - Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 resmi ditutup pada 30 Desember 2022 lalu. Berdasarkan informasi dari Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan, pelamar PPS Pemilu 2024 cukup antusias. Tak heran jika jumlah total pelamar PPS Pemilu 2024 sangatlah tinggi.
Seperti halnya tes tertulis pada CPNS, ujian tertulis PPS Pemilu 2024 juga dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). CAT merupakan metode seleksi dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi PPS Pemilu 2024 untuk mewujudkan profesionalisme.
Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan PPS Pemilu 2024
Tahapan selanjutnya setelah mendaftar PPS Pemilu 2024 adalah rangkaian ujian tes tulis yang akan dilaksanakan pada 6 - 11 Januari 2023. Tentu Anda perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tes tulis PPS Pemilu 2024 tersebut.
Dilansir dari laman Info Pemilu, berikut ini merupakan jadwal dan tahapan pelaksanaan PPS Pemilu 2024:
- 18-22 Desember 2022 : Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS
- 18-30 Desember 2022 : Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS
- 19 Desember 2022 - 2 Januari 2023 : Penelitian administrasi calon anggota PPS
- 03-05 Januari 2023 : Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS
- 06-11 Januari 2023 : Seleksi tertulis calon anggota PPS
- 12-14 Januari 2023 : Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS
- 03-14 Januari 2023 : Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS
- 15-17 Januari 2023 : Wawancara calon anggota PPS
- 18-20 Januari 2023 : Pengumuman hasil seleksi wawancara calon anggota PPS
- 20 Januari 2023 : Penetapan anggota PPS
- 24 Januari 2023 : Pelantikan anggota PPS
Dilansir dari laman Info Pemilu, masa kerja PPS Pemilu 2024 adalah 17 Januari 2023 hingga 4 April 2024. Tentu para PPS Pemilu 2024 ini akan mendapatkan honorarium sesuai aturan yang berlaku, yaitu sebesar Rp1500.000/bulan untuk Ketua PPS dan Rp1.300.000/bulan untuk Anggota PPS.
Kisi-kisi Soal Ujian Tertulis PPS Pemilu 2024
Kisi-kisi soal ujian tertulis PPS Pemilu 2024 adalah seputar pengetahuan umum tentang Pemilu yang bisa Anda temukan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia. Anda bisa mempelajari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang membahas tentang asas-asas Pemilu, maupun Undang-Undang lainnya yang membahas tentang Pemilu.
Berikut ini merupakan contoh kisi-kisi soal tes CAT PPS Pemilu 2024 yang bisa Anda pelajari di rumah:
1. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraan. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar:
A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, Efisiensi dan efektivitas
B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan
C. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi dan efektif
D. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan sama kedudukan didepan hukum
E. Mandiri jujur adil dan makmur
Jawaban A
2. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah:
A. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
B. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
C. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
D. menghasilkankan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
E. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien
Jawaban D
3. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama:
A. 30 (tiga puluh) hari kerja
B. 15 (lima belas) hari kerja
C. 14 (empat belas) hari kerja
D. 7 (tujuh) hari kerja
E. 3 (tiga) hari kerja
Jawaban D
4. Parliamentary threshold 4% untuk tingkat nasional, mengandung arti...
A. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
B. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR saja, dan pasti tetap dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
C. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR dan anggota DPRD Provinsi, tapi masih akan dapat kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
D. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
E. Semua Jawaban Salah.
Jawaban D
5. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022
A. 17 Februari 2024
B. 15 Februari 2024
C. 14 Februari 2024
D. 13 Februari 2024
E. 18 Februari 2024
Jawaban C
6. KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hirarkis ketentuan ini diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa ?
A. Pasal 5 ayat 3
B. Pasal 9 ayat 2
C. Pasal 9 ayat 1
D. Pasal 1 ayat 5
E. Pasal 2 ayat 1
Jawaban C
7. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota PPK dan PPS ?
A. 9-7-5-5-3
B. 11-7-5-5-3
C. 7/5-5/7-5-5-5
D. 9-5/3-5-5-3
E. 7-5/7-3/5-5/3
Jawaban E
8. Apa kepanjangan dari PPK?
A. Petugas Pemungutan Kecamatan
B. Panitia Pemungutan Kecamatan
C. Petugas Pemilihan Kecamatan
D. Panitia Pemilihan Kecamatan
E Panitia Pemilu Kecamatan
Jawaban D
9. PPK berkedudukan di mana?
A. Kantor Kecamatan
B. Kantor Polsek Kecamatan
C. Pendopo Kecamatan
D. Ibukota Kecamatan
E. Ibu kota desa/kelurahan
Jawaban D
10. Di bawah ini pernyataan yang benar mengenai lama masa kerja PPK?
A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
B. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
C. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan
pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
D. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten kota paling lambat 1 tahun sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
E. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat enam bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat satu bulan setelah pemungutan suara
Jawaban A
11. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali:
A. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.
B. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
C. Petugas PPS dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.
D. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
E. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu
Jawaban : B
12. Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK PPS diperpanjang. PPK, PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?
A. 1 bulan
B. 2 bulan
C. 3 bulan
D. 4 bulan
E. 5 bulan
Jawaban B
13. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu adalah Pilihlah jawaban yang paling tepat
A. Bawaslu bersifat tetap. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota dan Panwas bersifat adhoc
B. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap sementara Bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu bersifat adhoc
C. Bawaslu. Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten dan kota dan Panwaslu bersifat ad-hoc
D. Bawaslu. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota bersifat tetap Panwaslu bersifat adhoc
E. Bawaslu Bawaslu Provinsi Bawaslu kabupaten kota dan Panwaslu tetap Panwaslu Desa bersifat ad-hoc
Jawaban D
14. Pernyataan dibawah ini yang bukan merupakan tugas wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan
A. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan
B. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kecamatan
C. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih, penetapan data pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
D. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang
E. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Jawaban C
15. Pemeriksaan pengaduan dan atau laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh
A. Dengan Kehormatan KPU
B. Dewan Kehormatan Bawaslu
C. Dewan Kode Etik KPU
D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
E. Dewan Penegakkan Etika Bawaslu
Jawaban D
16. Ketua Bawaslu saat ini adalah
A. Totok Haryono, SH
B. Dr. Herwin Jeller Hielsa M, M.H
C. Puadi, S.Pd, MM
D. Lolly Suherty, S.sos, M.H
E. Rahmat Bagja, SH, LL, MM
Jawaban E
17. Berikut ini yang bukan merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum
A. Perencanaan Program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
B. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
C. masa kampanye pemilu
D. pencalonan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota
E. penetapan hasil pemilu
Jawaban D
18. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat....... bulan sebelum hari pemungutan suara
A. 24
B. 25
C. 22
D. 20
E. 21
Jawaban D
19. Seluruh tahapan Pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan
A. Memasang tanda gambar di tempat terlarang
B. Memberi keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran
C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah
D. Berkampanye dengan melanggar Lalu Lintas
E. Mengubah hasil perhitungan suara
Jawaban E
20. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara Pemilu?
A. KPU, Bawaslu dan lembaga pemantau Pemilu
B. KPU Bawaslu dan partai politik
C. KPU Bawaslu lembaga pemantau pemilu dan partai politik
D. KPU dan Bawaslu
E. KPU Bawaslu dan tim kampanye
Jawaban D
21. Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat ............ bulan sebelum hari pemungutan suara
A.18
B. 20
C. 22
D. 19
E. 25
Jawaban A
22. Jumlah kursi anggota DPR RI ditetapkan sebanyak ........kursi
A. 352
B. 445
C. 350
D. 577
E. 575
Jawaban E
23. Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit ......... kursi dan paling banyak ...... kursi
A. 20 dan 35
B. 20 dan 45
C. 20 dan 55
D. 25 dan 55
E. 35 dan 75
Jawaban C
24. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 2
Jawaban B
25. Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh ..........
A. Pantarlih
B. PPS
C. PPK
D. KPU Kabupaten/Kota
E. semua jawaban benar
Jawaban B
26. TPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS selama ...............untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat
A. 17 hari
B. 10 hari
C. 14 hari
D. 15 hari
E. 20 hari
Jawaban C
27. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan di perolehan kursi paling sedikit ....... dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya
A. 25%
B. 20%
C. 4%
D.10%
E.15%
Jawaban B
28. Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai daftar calon tetap anggota DPR. DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kecuali........
A. Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pasfoto terbaru
B. Daftar calon tetap anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota diumumkan oleh PPS C. KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR
D. KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi
E. KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten kota
Jawaban B
29. Hai kampanye pemilu dapat dilakukan melalui ........
A. pertemuan terbatas
B. pertemuan tatap muka
C. pemasangan alat peraga di tempat umum
D. rapat umum
E. Semua jawaban Benar
Jawaban E
30. Metode kampanye pemilihan umum yang dilaksanakan sejak tiga hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang adalah
A. pertemuan terbatas
B. pertemuan tatap muka
C. penyebaran bahan kampanye kepada umum
D. pemasangan alat peraga di tempat umum
E. semua jawaban benar
Jawaban E
31. Dalam Pemilu, Pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan Pemilu yang:
A. Langsung
B. Umum
C. Bebas
D. Rahasia
E. Jujur dan Adil
Jawaban C
32. Berikut ini termasuk Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, kecuali ...
A. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan
B. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
C. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
D. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
E. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota
Jawaban E
33. Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh……..
A. KPU Kabupaten/Kota
B. KPU RI
C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
D. KPPS
E. PPS
Jawaban A
34. Berikut ini termasuk syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, kecuali ...
A. Warga Negara Indonesia
B. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun
C. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
D. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
E. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
Jawaban B
35. Pasca melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah...
A. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap
B. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
C. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK
D. Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
E. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara (DPS)
Jawaban C
36. Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini dibantu oleh …
A. Pantarlih
B. Pantarlih dan PPS
C. Pantarlih, PPS, dan PPK
D. Pantarlih, KPPS, PPS, dan PPK
E. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan Pengawas Pemilu
Jawaban C
37. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, syarat untuk menjadi calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Wapres) diatur dalam:
A. Undang-Undang Dasar
B. Undang-Undang
C. Peraturan Pemerintah
D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
E. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu)
Jawaban B
38. Apa kepanjangan dari singkatan PKPU?
A. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
B. Perubahan Keputusan Pemilihan Umum
C. Peraturan Khusus Perundang-Undangan
D. Perubahan Khusus Perundang-Undangan
E. Penambahan Keputusan Pemilihan Umum
Jawaban A
39. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama:
A. 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan
B. 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan
C. 35 (tiga puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan
D. 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan
E. 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya permohonan
Jawaban B
40. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama...
A. 30 (tiga puluh) hari kerja
B. 15 (lima belas) hari kerja
C. 14 (empat belas) hari kerja
D. 7 (tujuh) hari kerja
E. 3 (tiga) hari kerja
Jawaban D
41. Berikut beberapa profesi yang tak boleh menjadi anggota partai kecuali:
A. Kepala Desa
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
C. Perangkat Desa
D. Lembaga Swadaya Masyarakat
E. Tenaga Pendamping Desa
Jawaban no 41 dengan pembahasan sebagai berikut:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 huruf (g) menyatakan: “Kepala Desa dilarang: (g). menjadi pengurus partai politik.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 51 huruf (g) menyatakan: “Perangkat Desa dilarang: (g). menjadi pengurus partai politik.”
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 64 huruf (h) yang berbunyi: “Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang: (h). menjadi pengurus partai politik.”
Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, menyatakan: “…. Dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai seorang profesional, TPP dilarang: (17). menjabat dalam kepengurusan partai politik.”
Jadi untuk jawaban no 41 adalah D.
42. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah....
A. Teguran tertulis
B. Peringatan Keras
C. Pemberhentian Sementara
D. Pemberhentian Tetap
E. Pemberhentian tetap dan denda
Jawaban D
43. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah .........
A. 3 partai politik
B. 4 partai politik
C. 5 partai politik
D. 6 partai politik
E. 7 partai politik
Jawaban D
44. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal...
A. 15 Januari 2017
B. 15 Februari 2017
C. 15 Maret 2017
D. 15 April 2017
E. 21 Februari 2017
Jawaban B
45. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah ....
A. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum
B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
C. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
D. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
E. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Jawaban B
46. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka ....
A. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon
pengganti
B. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
C. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi
D. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
E. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali
Jawaban B
48. Pengawas Pemilu tingkat kelurahan/desa sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada berjumlah banyak...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Jawaban A
49. Dalam Pasal 176 UU No.7 tahun 2017, Pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara.
A. 15 Bulan
B. 16 Bulan
C. 17 Bulan
D.18 Bulan
Jawaban D
50. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017, tahapan penyelenggara pemilu dimulai paling lambat sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan.
A. 10 Bulan
B. 20 Bulan
C. 15 Bulan
D. 5 Bulan
Jawaban B
51. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah…
A. Pasal 167.
B. Pasal 168.
C. Pasal 169.
D. Pasal 170.
Jawaban A
52. Berikut ini adalah pihak pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu,kecuali….
A. Pengawas TPS
B. Peserta Pemilu
C. Bawaslu Kabupaten/Kota
D. Tni/Polri
Jawaban D
53. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU No 7 tahun 2017 kecuali...
A. Profesional
B. Independen
C. Mandiri
D. Akuntabel
E. Kredibel
Jawaban B
54. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pertama pada tahun...
A. 1998
B. 1999
C. 2000
D. 2002
E. 2022
Jawaban B
55. Berikut ini merupakan hal yang mesti dimuat dalam suara pemilihan anggota DPR dan DPRD kecuali ….
A. Tanda gambar partai politik.
B. Nomor urut partai politik.
C. Foto calon anggota DPR atau DPRD.
D. Nama calon anggota DPR atau DPRD.
E. Foto-foto pribadi
Jawaban C
56. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...
A. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
B. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan
Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
C. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
D. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
E. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
Jawaban B
57. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan, yaitu …
A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
D. Adanya kebebasan untuk memilih
E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil
penghitungan suara secara akurat.
Jawaban E
58. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....
A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
C. Langsung oleh rakyat
D. Penetapan Presiden
E. Demokratis
Jawaban E
59. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh ….
A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
E. KPU, Bawaslu, dan DKPP
Jawaban E
60. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali…
A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan
Jawaban B
61. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan dengan.....
A. Peraturan KPU
B. Keputusan KPU
C. Undang-Undang
D. Semuanya benar
E. Perpres
Jawaban C
62. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang
berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni…
A. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
B. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
C. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
E. 8 bulan sebelum dan 3 bulan setelah hari pemungutan suara
Jawaban D
63. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan...
A. Prinsip-prinsip check and balances
B. Sistem proporsional terbuka
C. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)
D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak
E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan
Jawaban E
64. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?
A. Pasal 9 ayat (1)
B. Pasal 9 ayat (2)
C. Pasal 10 ayat (1)
D. Pasal 10 ayat (2)
E. Pasal 10 ayat (3)
Jawaban A
65. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu...
A. DPRD
B. Rapat Pleno
C. KPU Pusat
D. Gubernur
E. Walikota
Jawaban B
66. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh....
A. UU No. 22 Tahun 2007
B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
C. PP 6 Tahun 2005
D. UU No. 32 Tahun 2004
E. UU No. 21 Tahun 2007
Jawaban B
67. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh:
A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
E. KPU, Bawaslu, dan DKPP
Jawaban E
68. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?
A. Pada saat pendaftaran langsung ditolak
B. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru
C. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP
D. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
E. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan
Jawaban A
69. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...
A. Distrik berwakil banyak
B. Proporsional terbuka
C. First past the post
D. Suara terbanyak
E. Proporsional
Jawaban A
70. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye
A. KPK
B. BPK
C. BPKP
D. PPATK
E. Kantor Akuntan Publik
Jawaban E
71. DP4 digunakan untuk....
A. Bahan Coklit PPDP
B. Bahan Pertimbangan Penyusunan Daftar Pemilih
C. Bahan Penyusunan Daftar Pemilih
D. Bahan Penetapan Daftar Pemilih
E. Benar semua
Jawaban B
72. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh....
A. KPPS
B. PPS
C. PPK
D. KPU Kabupaten
E. KPU Provinsi
Jawaban D
73. Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan,dibentuk PPS, Apa kepanjangan nama dari PPS?
A. Panitia Pemungutan Suara
B. Petugas Pemungutan Suara
C. Petugas Pemilihan Suara
D. Panitia Pemilihan Suara
E. Tidak ada Jawaban Yang Benar
Jawaban A
74. Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS?
A. PPS
B. PPK
C. KPU Kabupatemn/Kota
D. KPU Provinsi
E. KPU
Jawaban D
75. Ketua PPS Dalam Pemilu dipilih oleh …
A. KPU Kabupaten/Kota
B. Dari Anggota Oleh Anggota
C. Dari Anggota
D. Oleh Anggota
E. Dari PPK
Jawaban A
76. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen Daftar Pemilih Sementara(DPS) dan DPS hasil perbaikan?
A. Ketua KPPS
B. Ketua PPS
C. Ketua PPK
D. Ketua KPU Kabupaten/Kota
E. Ketua KPU Provinsi
Jawaban B
77. Tugas Ketua PPK adalah sebagai berikut kecuali….
A. Memimpin Kegiatan PPK
B. Mengawasi kegiatan Panwascam
C. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK
D. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara
berkala,dengan manual dan atau elektronik
E. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan
Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota
Jawaban B
78. Ketentuan untuk menjadi anggota PPK,PPS,KPPS,PPLN dan KPPSLN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal berapa?
A. Pasal 51
B. Pasal 52
C. Pasal 71
D. Pasal 72
E. Pasal 81
Jawaban D
79. Institusi-Institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara adalah…
A. KPU Kabupaten/Kota,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN.
B. KPU Provinsi,Panitia Pemilihan Indonesia,PPK,PPS ,KPPS
C. KPU Kabupaten/Kota,Panitiaa Pemilihan Indonesia,PPK,PPS,KPPS.
D. Panitia Pemilihan Indonesia,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN
E. KPU Kabupaten/Kota,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN,Pemantau Pemilu
Jawaban A
80. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ada Lembaga Baru yaitu DKPP, Apa Kepanjangan nama dari DKPP?
A. Dewan Komite Pengawasan Pemilu
B. Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu
C. Dewan Komite Penyelenggara Pemilu
D. Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu
E. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Jawaban E
81. Siapa Ketua DKPP Pertama?
A. Prof Dr Jimly Asshiddiqiq.m SH
B. Prof DR Moh Mahfud MD., SJ.,M.Hum
C. Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra., SH.,MS
D. Prof Dr Ramlan Surbakti
E. Prof DR Hafiz Azhary
Jawaban A
82. Apabila terjadi hal-hal mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa?
A. KPU setingkat di atasnya
B. DKPP
C. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
D. Gubernur atau Bupati/Walikota
E. Pemimpin DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota
Jawaban A
Penulis: Robiatul Kamelia
Editor: Alexander Haryanto
