Ketua KPK: Ada Pemda yang Mengakali Survei Penilaian Integritas

tirto.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budianto mengungkapkan bahwa ada pemerintah daerah yang mencoba mengakali Survei Penilaian Integritas (SPI). Menurutnya, hal tersebut biasanya dilakukan karena ada hal yang ditutupi. Setyo menyampaikannya saat meluncurkan hasil SIP 2025 dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

"Ini ada satu pengalaman di beberapa tahun sebelumnya, salah satu kabupaten itu mengondisikan hasil survei," ujarnya.

Ia menambahkan, pengondisian tersebut salah satunya adalah para responden mengisi survei seusia dengan arahan.

"Jadi sudah ada instruksi, barang siapa yang mendapat [pesan] WhatsApp dari KPK, tolong lapor. Kemudian dikumpulkan di satu tempat, lalu di-brief, nanti kalau pertanyaannya A jawabannya A plus. Kalau pertanyaan B jawabannya B minus, dan sebagainya. Akhirnya skornya bagus," ujarnya.

Meski demikian, imbuh Setyo, KPK memiliki alat untuk mendeteksi kecurangan dalam pengisian survei, sehingga ditemukan pengondisian tersebut.

"Kami memiliki alat, ada tools yang bisa mengukur ini kira-kira bener apa nggak. Kemudian, kami bandingkan dengan dokumen penyertanya, kami simpulkan bahwa ini adalah akal-akalan. Setelah kami dalami ternyata betul, ada cipta kondisi untuk bisa membuat skor dalam satu wilayah itu menjadi baik," katanya.

Lebih lanjut Setyo mengatakan, pengondisian ini terjadi lantaran kekhawatiran atau ada hal yang ditutup-tutupi.

"Saya tidak akan sebutkan daerahnya. Mohon maaf ya, itu hanya untuk konsumsi kami saja. Tapi setidaknya saya sampaikan dalam forum terbuka dengan harapan bahwa yang lain tidak meniru dan melakukan hal seperti itu," tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, skors nasional SPI 2025 yaitu 72,32, yang merupakan pelengkap dari indeks persepsi korupsi. Menurut Setyo, skor ini memang naik dari 2024 lalu, namun masih masuk kategori rentan.

Dia mengajak seluruh instansi yang terlibat dalam survei ini untuk melakukan perbaikan, juga mengurangi praktik suap dan gratifikasi yang kerap terjadi.