Kenapa Tarif Transjabodetabek Naik dan Tak Lagi Rp3.500?

tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut sedang mempertimbangkan untuk menaikkan tarif Transjabodetabek yang saat ini beroperasi dengan tarif Rp3.500 per perjalanan. Keputusan untuk menentukan tarif yang baru nantinya akan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyampaikan bahwa penyesuaian tarif memang diperlukan pada beberapa rute Transjabodetabek, termasuk rute strategis seperti Blok M-Bandara Soekarno-Hatta.

“Untuk tarif Transjabodetabek Blok M-Soekarno Hatta, segera akan kami putuskan. Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Transjabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian,” ujar Pramono dikutip Antara, Minggu (7/6/2026).

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menegaskan bahwa layanan Transjakarta termasuk Transjabodetabek merupakan bagian dari layanan publik yang menjalankan skema Public Service Obligation (PSO), sehingga aspek keterjangkauan tarif tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penyesuaian harga.

Dengan prinsip tersebut, pemerintah tidak hanya melihat aspek operasional dan biaya layanan, namun juga memastikan bahwa masyarakat tetap dapat mengakses transportasi umum dengan tarif yang tidak memberatkan.

Meski demikian, hingga saat ini Pemprov DKI belum menetapkan besaran tarif baru maupun rute mana saja yang akan mengalami penyesuaian.

"Masih dalam proses pembahasan di internal," kata Chico.

Alasan Tarif Transjabodetabek Diperkirakan Tak Lagi Rp3.500

Rencana penyesuaian tarif Transjabodetabek dari skema lama Rp3.500 per perjalanan tidak lagi dianggap relevan dengan perkembangan layanan transportasi yang kini semakin kompleks dan mencakup wilayah yang lebih luas hingga kawasan penyangga Jabodetabek.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai bahwa tarif flat tersebut awalnya dirancang untuk layanan Transjakarta dalam wilayah Jakarta dengan jarak relatif pendek, namun dalam praktiknya Transjabodetabek kini melayani rute antarkota dan jarak jauh seperti Blok M–Bandara Soekarno-Hatta yang memiliki biaya operasional jauh lebih tinggi, baik dari sisi bahan bakar, waktu tempuh, hingga kebutuhan armada.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa tidak realistis jika rute jarak jauh dengan beban operasional besar tetap dikenakan tarif sama seperti perjalanan dalam kota, apalagi jika dibandingkan dengan moda lain untuk rute serupa yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan ribu rupiah.

Oleh karena itu, skema baru akan menggunakan pendekatan berbasis jarak, karakteristik layanan, dan tingkat keekonomian rute, namun tetap berada dalam koridor keterjangkauan publik.

Selain faktor jarak dan struktur layanan, beban subsidi menjadi alasan utama lain di balik perubahan kebijakan ini.

Pemerintah DKI Jakarta mengakui bahwa skema tarif Rp3.500 selama ini sangat bergantung pada subsidi besar dari APBD, termasuk untuk rute yang melintasi wilayah luar Jakarta yang secara administratif bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab satu daerah.

“Nggak mungkin tidak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi. Tetapi yang jelas, bahwa akan ada beberapa penyesuaian yang diperlukan,” ucap Pramono.

Kondisi ini dinilai menimbulkan tekanan fiskal, terutama karena biaya operasional terus meningkat, mulai dari harga BBM, perawatan armada, hingga perluasan jaringan layanan yang mencapai konektivitas sekitar 93 persen.

Karena itu, penyesuaian tarif dirancang tidak sekadar sebagai kenaikan harga, tetapi sebagai upaya menyeimbangkan keberlanjutan fiskal, kualitas layanan, dan tujuan jangka panjang untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum.

Pemerintah DKI juga menyiapkan strategi pendukung seperti penambahan armada, peningkatan kenyamanan, integrasi dengan moda lain seperti MRT, LRT, dan JakLingko, serta kebijakan gratis bagi 15 golongan masyarakat tertentu.

“Apalagi, 15 golongan kita gratiskan. Sehingga dengan demikian, di Jakarta ini, hal yang berkaitan dengan transportasi umum sudah sangat baik. Pilihannya juga banyak, apakah itu MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, JakLingko, dan sebagainya,” papar Pramono.

Dengan seluruh pertimbangan tersebut, tarif baru dipastikan akan diumumkan setelah evaluasi final, dengan rentang yang sebelumnya sempat disebut berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 untuk rute tertentu, namun tetap disesuaikan agar tidak mengurangi minat masyarakat untuk beralih ke transportasi publik.