tirto.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2023. Capaian ini melanjutkan opini WTP dari BPK yang diperoleh Kemnaker RI pada periode sebelumnya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan Kemnaker tahun 2023 merupakan hasil kerja kolaboratif yang melibatkan semua unit kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan RI.
"Tanpa kerja kolaboratif, saya kira tak ada opini WTP ini," kata Ida Fauziyah saat membuka rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan bertema 'Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran sebagai Wujud Cinta pada Kemnaker' di Gedung Tridarma Kemnaker, Jakarta, Jumat (11/7/2024).
Menaker Ida Fauziyah juga memberikan apresiasi kepada jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal yang telah mengawal proses pemeriksaan oleh BPK, sejak Januari hingga Mei 2024 lalu.
"Saya mendapatkan laporan bapak dan ibu APIP berjibaku mengawal dan mendampingi semua unit kerja yang diperiksa oleh tim BPK. Menjadi jembatan komunikasi antara tim BPK dengan unit kerja yang diperiksa, memverifikasi dan memastikan semua dokumen yang diminta oleh tim BPK sudah sesuai dan lengkap," kata dia.
Ida Fauziyah menambahkan, laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan anggaran. Sementara itu, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun ini sudah jauh berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.
"Saya harapkan tahun depan lebih sedikit lagi bahkan jika kita semua konsisten untuk menjaga prinsip-pronsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan, maka saya yakin suatu saat ketika auditor eksternal melakukan pemeriksaan kita bisa mencapai zero temuan, " ujar Ida Fauziyah.
*Artikel ini merupakan kerja sama Kemnaker RI dengan Tirto.id.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
