Masuk tirto.id
tirto.id - Plt. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengungkapkan bahwa terdapat puluhan anak buah kapal (ABK) yang saat ini berada di pesisir Iran dan area Selat Hormuz. Selain itu, Kemlu juga mencatat adanya insiden yang melibatkan kapal di wilayah tersebut.
"Berdasarkan pendataan, terdata sebanyak 892 orang ABK WNI yang berada di seluruh wilayah Timur Tengah. Namun, sampai saat ini kami masih terus memantau posisi mereka. Sejauh ini, kami mengetahui ada insiden kapal Musafah 2, di mana ada dua ABK WNI yang selamat dan tiga orang ABK WNI yang masih dalam pencarian," ujar Heni dalam konferensi pers di Jakarta.
Heni menambahkan, dari total 281 WNI yang menetap di Iran, 35 di antaranya merupakan pelaut yang bertugas di kapal-kapal yang saat ini berada di pesisir Iran.
"Semua perwakilan kita baik di Iran maupun di kawasan Timur Tengah melakukan komunikasi secara intensif terhadap para seafarers ini," imbuhnya.
Selain keselamatan personel, perhatian publik juga tertuju pada dua kapal tanker milik Pertamina, yakni Pertamina Pride dan MT Gamsunoro. Dua tanker tersebut memang tengah tertahan di wilayah perairan tersebut. Juru Bicara 2 Kemlu, Vahd Nabyl, menyatakan bahwa pemerintah sedang mengupayakan jalur diplomasi agar kapal-kapal tersebut dapat melintas dengan aman.
"Memang sejak awal kami di Kementerian Luar Negeri dan KBRI Tehran itu sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Iran dan juga dengan Kedutaan Iran di Jakarta," kata Vahd.
Menurut Nabyl, proses negosiasi saat ini sudah memasuki tahap teknis yang melibatkan berbagai aspek keamanan pelayaran internasional.
“Saat ini, memang perkembangan yang berlangsung adalah terdapat beberapa hal-hal yang cukup teknis yang memang sedang ditindaklanjuti untuk bisa memastikan keselamatan untuk melintas dari sana. Ini termasuk hal-hal seperti asuransi dan juga kesiapan kru," jelasnya.
Pemerintah Indonesia menekankan bahwa dalam situasi konflik ini, hukum laut internasional harus tetap dijunjung tinggi untuk menjamin arus logistik global tidak terganggu.
"Pada prinsipnya, tentu kami ingin meminta agar kebebasan navigasi itu dihormati dan sesuai dengan hukum internasional dan UNCLOS," terang Nabyl.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
