Rusia & China Veto Resolusi PBB Soal Pembukaan Selat Hormuz

tirto.id - Rusia dan Cina memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Kedua anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu memberikan hak vetonya pada Selasa (7/4/2026).

Mengutip AP News, Dewan Keamanan PBB melakukan pemungutan suara pada Selasa (7/4/2026) waktu setempat untuk memutuskan apakah usulan resolusi terkait Selat Hormuz dapat disepakati. Usulan ini datang dari Bahrain.

Pemungutan suara itu dilakukan dengan dua negara yang abstain, yakni Pakistan dan Kolombia. Namun, hasil pemungutan suara gagal berbuah jadi resolusi karena Rusia dan Cina memvetonya.

Pemungutan suara berlangsung tak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengeluarkan ancaman akan "memusnahkah seluruh peradaban" jika Iran tidak membuka jalur perairan strategis tersebut dan mencapai kesepakatan.

Namun pada Selasa malam, kurang dari dua jam sebelum tenggat yang ia tetapkan, Trump menarik kembali ancamannya.

Trump mengatakan ia akan menangguhkan serangan yang sebelumnya diancamkan selama dua minggu, dengan syarat Iran menyetujui gencatan senjata dua minggu dan pembukaan kembali Selat Hormuz.

Iran menerima gencatan senjata selama dua minggu dan menyatakan bahwa pelayaran melalui selat tersebut selama periode ini akan diizinkan di bawah pengelolaan militer Iran.

Alasan Rusia dan China Veto Resolusi PBB Soal Hormuz

Rusia dan China dengan menolak resolusi PBB tersebut Keduanya menyebut ancaman Trump untuk mengakhiri peradaban Iran sebagai bukti bahwa proposal itu akan memberi Amerika Serikat dan Israel "kebebasan penuh untuk melanjutkan agresi".

Utusan Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, dan duta besar Cina untuk PBB, Fu Cong, menyebut bahwa resolusi yang diinisiasi Bahrain tersebut gagal menangkap akar penyebab dan gambaran lengkap konflik di Asia Barat.

Menurut mereka, peperangan terjadi karena serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel, namun kedua negara tersebut tidak turut diatur dalam usulan resolusi.

Menurut Cong, usulan resolusi dari Bahrain "sangat rentan terhadap salah tafsir atau bahkan penyalahgunaan". Ia juga menyebut bahwa pengadopsian resolusi itu "akan mengirimkan pesan yang salah dan memiliki konsekuensi yang serius".

Sementara itu, Nebenzia mengutip pesan ancaman Presiden AS Donald Trump pada Selasa, yang menyebut bahwa AS akan membunuh seluruh peradaban Iran jika kesepakatan tidak tercapai. Menurut Nebenzia, ancaman itu adalah tanda bahwa usulan resolusi hanya akan memberikan "izin penuh untuk melanjutkan agresi".

Usulan resolusi yang diinisiasi oleh Bahrain itu sebelumnya telah mengalami beberapa revisi dan pelemahan agar Moskow dan Beijing memilih abstain alih-alih memvetonya.

Dalam draf awal usulan, negara-negara Teluk dinyatakan berhak untuk mengizinkan negara-negara lain menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk memastikan lancarnya arus perdagangan via Selat Hormuz dan mencegah upaya untuk menutupnya.

Diksi "segala cara yang diperlukan" merupakan istilah PBB untuk mengizinkan tindakan militer dilakukan.

Dengan ketentuan tersebut, usulan resolusi itu akan "sangat" mendorong negara-negara untuk mengoordinasikan upaya, termasuk secara militer, guna memastikan keselamatan navigasi di Selat Hormuz. Hal ini berarti operasi gabungan di Selat Hormuz dapat dilegitimasi.

Akan tetapi, draf awal usulan tersebut ditentang oleh Rusia, Cina, dan Prancis (negara pemilik hak veto selain AS dan Inggris). Ketiga negara itu negara itu menentang penggunaan kekuatan militer sebagaimana yang awalnya diusulkan.

Draf resolusi kemudian direvisi dan hanya mengizinkan "semua cara defensif yang diperlukan" untuk menjamin keamanan perairan Selat Hormuz dan perairan di sekitarnya. Namun, draf ini kembali direvisi dan menghilangkan semua referensi tentang otorisasi Dewan Keamanan serta membatasi ketentuan hanya pada Selat Hormuz.

Terkait penggunaan hak veto oleh Cina dan Rusia, Menteri Luar Negeri Bahrain Abullatif bin Rashid Al Zayani mengecam badan terkuat PBB karena tidak mengambil tindakan. Menurutnya, apa yang dilakukan Iran di Hormuz telah membuat komunitas internasional "disandera oleh pemerasan ekonomi".

AS, di sisi lain, sejak awal mendukung usulan resolusi dari Bahrain. Duta besar AS untuk PBB Mike Waltz turut mengecam langkah Rusia dan Cina, menyebut hak veto kedua negara adalah sikap mentolerir intimidasi Iran terhadap negara-negara Teluk.

Sementara itu, duta besar Iran untuk PBB, Amir-Saeid Iravani, berterima kasih kepada Rusia dan Cina karena memilih menggunakan hak vetonya. Menurutnya, usulan resolusi Bahrain menyesatkan karena Iran memiliki hak membela diri sesuai dengan Piagam PBB.

"Teks tersebut secara tidak adil dan menyesatkan menggambarkan tindakan sah Iran di Selat Hormuz, yang telah diambil dalam menjalankan hak inherennya untuk membela diri sesuai dengan Piagam PBB, sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional," kata Iravani dalam pernyataannya.

Rusia dan Cina juga kini dilaporkan tengah berupaya untuk membuat usulan resolusi tandingan. Di dalamnya, terdapat desakan bagi semua pihak untuk menghentikan aktivitas militer dan mengutuk serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil.

Vassily Nebenzia menyebut bahwa resolusi itu telah dalam bentuk yang dapat diajukan untuk pemungutan suara.

Sebelumnya, pada 11 Maret lalu, Dewan Keamanan PBB menyepakati resolusi yang mengutuk "serangan yang mengerikan" dan menyerukan Teheran untuk segera menghentikan serangannya di kawasan Teluk. Resolusi itu diadopsi dengan suara 13-0 sementara Rusia dan Cina abstain.