tirto.id - Kementerian Keuangan mempertahankan asumsi makro di RAPBN 2019 sesuai nota keuangan 2019 yang dipaparkan Presiden Joko Widodo di DPR RI, pada 16 Agustus lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keputusan itu telah mempertimbangkan kondisi ekonomi global.
Sri Mulyani menilai situasi perekonomian global masih berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi banyak negara berkembang pada tahun depan, termasuk Indonesia. Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengurangi defisit perdagangan dalam negerinya, perang dagang AS-China, serta rencana Bank Sentral AS menaikan suku bunganya dinilai akan terus memicu gejolak ekonomi global.
"Tahun 2019, kita masih akan dihadapkan oleh kondisi perekonomian global, yaitu kenaikan suku bunga acuan, trade war, dan pertumbuhan global ekonomi yang mungkin akan mengalami revisi karena adanya down site risk," ujar Sri Mulyani di DPR RI, Jakarta, pada Senin (10/9/2018).
Dia menambahkan asumsi makro juga tidak terlepas dari perhitungan kondisi politik dalam negeri 2019. Stabilitas politik akan mempengaruhi keputusan para investor menahan dananya di Indonesia.
"Karena juga tahun 2019 dipersepsikan sebagai tahun politik, mungkin juga akan menimbulkan adanya dinamika dari persepsi para pelaku ekonomi," ujar Sri Mulyani.
Pada RAPBN 2019, pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 5,3 persen, atau turun dari patokan APBN 2018 sebesar 5,4 persen. Sementara asumsi inflasi masih bertahan di level 3,5 plus minus 1 persen.
Kemudian, nilai tukar rupiah dipatok di level Rp14.400 per dolar AS. Sedangkan pada APBN 2018 patokan nilai tukar masih di level Rp13.500 per dolar AS.
Selain itu, suku bunga SPN 3 Bulan diasumsikan rata-rata 5,3 persen, sama dengan APBN 2018. Lebih lanjut, harga minyak mentah Indonesia diasumsikan sebesar 70 dolar AS per barel, naik dari asumsi APBN 2018 sebesar 48 dolar AS per barel.
Lalu, lifting minyak bumi ditargetkan sebesar 750 ribu barel per hari, lebih rendah dari asumsi APBN 2018, yakni sebesar 800 ribu barel per hari. Sedangkan lifting gas bumi diasumsikan sebesar 1.250 ribu Million Cubic Feet per Day (mmcfd), lebih tinggi dari patokan APBN 2018 sebesar 1.200 ribu mmcfd.
Adapun asumsi defisit RAPBN 2019 ialah sebesar 1,84 persen, lebih rendah dari patokan APBN 2018, yaitu 2,19 persen. Sementara belanja negara di RAPBN 2019 mencapai Rp2.439,7 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.204 triliun.
Kemudian, pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN 2019 sebesar Rp2.142,5 triliun, diperkirakan lebih tinggi dari asumsi APBN 2018 sebesar Rp1.878 triliun. Untuk penerimaan perpajakan, RAPBN 2019 menargetkan sebesar Rp1.781 triliun, lebih tinggi dari patokan APBN 2018, yakni Rp1.609 triliun.
Untuk asumsi defisit ekspor dan impor, Sri Mulyani mengakui ada sedikit penurunan. Pemerintah selama setahun ke depan, kata dia, akan berfokus pada perbaikan defisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD) dan defisit neraca perdagangan.
"Ini karena pada semester II-2018, beberapa langkah-langkah kebijakan [diambil] untuk mengurangi apa yang disebut fundamental stabilitas eksternal dengan pengendalian impor," ujar Sri Mulyani.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Addi M Idhom
