Menuju konten utama

Kementerian ESDM Percepat Lelang 14 Lokasi Panas Bumi

Pemerintah akan menarik sejumlah lokasi panas bumi yang sebelumnya direncanakan masuk dalam tahapan lelang pada tahun berikutnya.

Kementerian ESDM Percepat Lelang 14 Lokasi Panas Bumi
Gedung Kementerian ESDM. FOTO/Yohanes Hasiholan
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah bakal membuka lelang 14 lokasi panas bumi baru pada 2026.

Menurut dia, percepatan tersebut dilakukan atas arahan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Pemerintah akan menarik sejumlah lokasi yang sebelumnya direncanakan masuk dalam tahapan lelang pada tahun berikutnya agar dapat diproses lebih cepat.

"Jadi, kita tarik di seluruh RUPTL untuk maju dilelangkan sekarang. Jadi, tidak lagi menunggu 10 tahun. Masing-masing, kan, per tahun ada target-targetnya. Nah, ini biar lebih agresif lagi," ucap Eniya dalam kegiatan The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Ia menyatakan sebanyak 14 lokasi tersebut merupakan lokasi baru di luar lima WKP dan tujuh Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) yang sudah diproses.

Kata Eniya, untuk 14 lokasi baru itu, Kementerian ESDM masih melakukan tahapan persiapan, termasuk komunikasi dengan pemerintah daerah dan penetapan lokasi.

"[Sebanyak] 14 [lokasi] itu yang baru,zdDi luar yang lima dan tujuh tadi. Nah, 14 ini intinya dibuka tahun ini. Dibuka tahun ini terus berproses dulu penetapan-penetapannya," ujarnya.

Ia menyatakan ke-14 lokasi tersebut akan dipublikasikan melalui sistem Geothermal Energy Information System. Dalam sistem itu, pemerintah membuka informasi potensi panas bumi, profil proyek, sistem lelang daring, serta basis data pengadaan nasional panas bumi.

Eniya meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar proses pengembangan lokasi tidak terhambat. Mengingat, kebutuhan listrik saat ini tergolong mendesak, terutama di Sumatra dan Sulawesi.

"Karena kebutuhan listrik itu mendesak sekarang. Sumatra sangat kekurangan, Sulawesi kekurangan. Jawa saja digoyang sedikit kemarin langsung wah macam-macam kan. Nah, ini berarti perlu, perlu listrik yang beban puncak, perlu listrik yang stabil," tuturnya.

Ia menyatakan, selain 14 lokasi baru, Kementerian ESDM pada tahun ini juga membuka proses lelang untuk lima WKP dan tujuh PSPE. Lima WKP tersebut yakni Danau Ranau, Hamiding, Songgoriti, Oka Keliang, dan Gunung Sirung.

Kemudian, tujuh PSPE yang diproses pemerintah, yakni Maranda Mowedang di Sulawesi, Lili Seportaki di Sulawesi, Siderrejo di Sumatra, Talamau di Sumatra, Sibisiu di Sumatra, Mesepe Suli di Sulawesi, dan Banda Baru di Maluku.

Eniya menyatakan lima WKP dan tujuh PSPE tersebut memiliki total kapasitas 392 megawatt dengan nilai investasi sekitar 2,2 miliar dolar AS.

"Di tahun ini total kapasitas 392 megawatt untuk total investasi 2,2 miliar dolar AS dan akan menciptakan lapangan kerja untuk 12.000 orang," sebutnya.

Ia melanjutkan untuk lima WKP dan tujuh PSPE tersebut, Kementerian ESDM menargetkan prosesnya selesai tahun ini. Pemerintah disebut akan mempercepat proses karena masih memiliki waktu sekitar empat bulan hingga akhir tahun.

Di satu sisi, Kementerian ESDM juga menyoroti sejumlah WKP yang mangkrak. Penghentian sementara disebut masih dapat diberikan, jika pengembangan terhambat persoalan tertentu. Misalnya, terhambat izin penggunaan kawasan hutan atau kawasan yang berkaitan dengan cagar budaya.

Eniya menyatakan pemerintah tidak ingin penghentian pengembangan dilakukan karena alasan yang tidak menunjukkan keseriusan investasi.

"Sekarang penghentian-penghentian itu, kayak isu sosial, itu sudah bukan masalah. Tadi belum bangun jembatan, belum bangun ini, ya berarti tidak niat investasi. Nah, itu yang ditekankan Pak Menteri kemarin. Kalau tidak, ya saya cabut," ucapnya.

Eniya menambahkan, selain kebutuhan listrik, Kementerian ESDM juga melihat potensi panas bumi untuk mengurangi subsidi listrik. Adapun subsidi pemerintah pusat kepada PLN mencapai sekitar Rp233 triliun per tahun.

"Untuk electricity, subsidi dari pemerintah ke PLN itu sekitar Rp233 triliun per tahun. Nah, ini harus dikurangi, dan kita punya potensi mengurangi itu dengan panas bumi," tutjrnya.

Sebagai informasi, berikut merupakan 14 lokasi panas bumi yang dilelang mulai 2026:

• Sembalun, NTT, dengan kapasitas 10 MW

• Guci, Jawa Tengah, dengan kapasitas 20 MW

• Gorontalo

• Gunung Ciremai, Jawa Barat, dengan kapasitas 25 MW

• Marana, Sulawesi Tengah

• Gunung Pandan, Jawa Timur, dengan kapasitas 60 MW

• Sumatera Utara

• Gunung Endut, Banten, dengan kapasitas 35 MW

• Songgoriti, Jawa Timur, dengan kapasitas 40 MW

• Danau Ranau, Lampung-Sumatera Selatan, dengan kapasitas 40 MW

• Gunung Wilis, Jawa Timur, dengan kapasitas 40 MW

• Lainea, Sulawesi Tenggara

• Gunung Galunggung, Jawa Barat, dengan kapasitas 110 MW

• Gunung Iyang Argopuro, Jawa Timur, dengan kapasitas 55 MW

Baca juga artikel terkait PANAS BUMI atau tulisan lainnya dari Muhammad Naufal

tirto.id - Flash News
Reporter: Muhammad Naufal
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama