tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) sedang mempersiapkan penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk guru non-ASN dan non-sertifikasi. Salah satunya dengan melakukan pemadanan data.
Untuk itu, Kemensos bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi mengonsolidasikan data guru non-ASN dan non-sertifikasi.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menjelaskan pemadanan data tersebut sekaligus menjadi bagian dari pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," kata Gus Ipul saat rapat membahas DTSEN bersama BPS di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Pemadanan akan mencakup pendataan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), status sertifikasi, hingga status pegawai para guru non-ASN dan non-sertifikasi.
Menurut Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, pemadanan data guru calon penerima bansos juga akan mengandalkan DTSEN sebagai rujukan verifikasi. Dengan begitu, jika ada temuan nama ganda, pengecekan bisa dilakukan menggunakan data NIK tunggal di DTSEN.
"Dengan DTSEN, kita bisa bersihkan dan buat lebih bagus [datanya]," kata dia.
Amalia menjelaskan, pemadanan data guru non-ASN dan non-sertifikasi juga memerlukan komunikasi dua arah dengan Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag).
"BPS memiliki tugas melakukan pembinaan data sektoral," ujar dia. "Ke depan kita arahkan kementerian harus melengkapi datanya."
Kolaborasi lintas-kementerian/lembaga ini dilakukan untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto terkait penyaluran bansos guru.
Di program ini, Kemensos bertugas menyalurkan bansos kepada guru non-ASN dan non-sertifikasi yang berada di bawah naungan Kemendikdasmen dan Kemenag. "BPS membantu menyiapkan datanya," terang Amalia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
