Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) mengajak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berkolaborasi untuk memastikan penyaluran bansos efektif dan tepat sasaran.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan langkah Kemensos tersebut sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Dalam rangka upaya [membuat] data yang makin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos," kata Gus Ipul di Kantor PPATK, Jakarta, pada Jumat (4/7/2025).
Analisis PPATK terhadap rekening penerima bansos akan memastikan kebenaran data yang dimiliki oleh Kemensos. Kemensos juga bakal menggunakan hasil analisis PPATK terhadap data rekening penerima bansos guna memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
"Data-data telah kami sampaikan [ke PPATK] dan masalah-masalah yang kami hadapi juga telah kami sampaikan, yang mudah-mudahan ke depannya ditindaklanjuti," ujar Gus Ipul.
Salah satu permasalahan yang sempat menjadi pembahasan dalam pertemuan antara Gus Ipul dengan pimpinan PPATK adalah banyaknya rekening penerima bansos yang disinyalir dormant. Maksudnya, rekening itu tidak pernah melakukan transaksi, kecuali menerima transfer saja.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PPATK, Ivan Yustiavanda, menyambut positif langkah yang diambil oleh Kemensos. Harapannya, kolaborasi Kemensos dan PPATK meningkatkan ketepatan dari penyaluran bansos sebagaimana arahan Presiden Prabowo.
"Apa yang diharapkan Presiden melalui Kemensos, bansos harus tepat sasaran, digunakan secara benar, dan kepada orang-orang yang tepat, bisa dilaksanakan dengan baik," ujar Ivan.
Selain itu, Ivan menegaskan, PPATK berkomitmen untuk terus mendukung Kemensos dalam merealisasikan penyaluran bansos yang benar-benar tepat sasaran dan efektif.
Dia pun menyatakan PPATK akan mengeksplorasi semua data dari Kemensos. Menurut Ivan, PPATK juga telah menemukan beberapa masalah "anomali" data.
"Itu akan kami serahkan segera kepada Pak Mensos [Gus Ipul] untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyaluran bansos," lanjut dia.
Realisasi Pencairan Bansos Triwulan II per 1 Juli 2025
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Gus Ipul, hingga 1 Juli 2025, realisasi penyaluran bansos Triwulan II tahun ini telah mencapai Rp20 triliun. Dana bantuan itu telah dicairkan kepada belasan juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bansos PKH senilai Rp5,8 triliun tersalurkan kepada 8 juta lebih KPM atau 80,49 persen dari total kuota penerima. Kemudian, bansos Sembako sebesar Rp9,2 triliun sudah dicairkan ke rekening 15 juta KPM (84,71 persen dari target).
Adapun untuk penebalan bansos — tambahan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan kepada 18,3 juta KPM — telah tersalurkan kepada 15 juta KPM. Total nilai dana penebalan bansos yang sudah cair kepada penerima adalah Rp6,19 triliun.
Masih ada 3,6 juta KPM yang belum menerima bansos. Ada beberapa kendala yang menjadi penyebab hal itu.
Pertama, ada peralihan lembaga penyalur dari PT Pos kepada bank-bank Himbara. Peralihan ini mengikuti ketentuan Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos secara non-tunai melalui himpunan bank milik negara (Himbara).
Berdasarkan perpres itu, penyaluran bansos melalui PT Pos hanya berlaku untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan.
Kedua, keterlambatan pencairan bansos juga disebabkan adanya 629.513 penerima baru yang belum memiliki rekening. Para KPM baru berhak menerima bansos karena tercatat dalam data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang menggantikan DTKS sebagai acuan penyaluran bantuan.
Ketiga, keterlambatan pencairan juga terjadi akibat adanya sejumlah rekening yang masih dianalisis oleh PPATK untuk memastikan bansos tepat sasaran.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
